Bukan Cuma Beri Peringatan, Taiwan Tetapkan Panas Ekstrem sebagai Bencana Alam

KOMPAS.com - Taiwan sedang mengambil tindakan hukum dan administrasi yang serius terhadap ancaman gelombang panas.

Langkah itu dilakukan dengan mengklasifikasikan panas ekstrem sebagai peristiwa cuaca tingkat bencana sebagai respons terhadap gelombang panas yang makin intensif.

Dengan pengklasifikasian ini, pemerintah Taiwan dapat mengaktifkan mekanisme dan sumber daya darurat yang biasanya disediakan untuk gempa bumi atau topan.

Termasuk juga dimungkinkannya bagi kebijakan resmi 'cuti suhu tinggi' karena Taiwan bakal menghadapi cuaca ekstrem yang lebih sering dan berkepanjangan.

Melansir Eco Business, Rabu (5/11/2025) Badan Meteorologi Pusat Taiwan (CWA), mengatakan bahwa ibu kota Taiwan, Taipei, kini mengalami lebih dari 70 hari dalam setahun dengan suhu di atas 35 derajat C.

Untuk mengatasi meningkatnya risiko terkait panas, badan tersebut berencana untuk mengubah Undang-Undang Meteorologi agar suhu tinggi masuk ke dalam definisi hukum cuaca berbahaya, sehingga memberikan dasar hukum bagi penangguhan kerja dan sekolah terkait panas di masa mendatang setelah standar ditetapkan.

Baca juga: Gunakan AI, Kerugian Infrastruktur karena Bencana Alam Bisa Berkurang 15 Persen

Laporan "State of the Climate in Asia 2024" dari Organisasi Meteorologi Dunia, menyebut kawasan tersebut menghangat sekitar 1,04 derajat C di atas garis dasar tahun 1991 hingga 2020, hampir dua kali lipat laju pemanasan rata-rata global.

Direktur Jenderal CWA, Lu Kuo-chen, mengatakan pada 3 November bahwa rancangan amandemen diperkirakan akan diumumkan akhir bulan ini dan dapat disahkan paling cepat tahun depan.

"Kami berharap dapat segera menerapkannya setelah amandemen disetujui," kata Lu.

“Peristiwa panas ekstrem semakin sering terjadi, dan Taiwan tidak terkecuali,” katanya lagi.

Ia menekankan bahwa mengakui panas sebagai bentuk bencana cuaca hanya langkah pertama.

Lu menambahkan bahwa depresi tropis, yang dikenal sebagai pemicu banjir besar seperti banjir bandang dahsyat tahun 2018 di Taiwan selatan, mungkin juga akan ditambahkan ke kategori yang sama.

Selain itu, lembaga pemerintah dan industri juga harus menyiapkan rencana adaptasi, karena dampak panas ekstrem bervariasi di berbagai sektor. Mulai dari petani dan nelayan hingga pekerja konstruksi dan pelajar.

Lebih lanjut, jika amandemen ini disahkan, CWA akan mendapatkan wewenang untuk mengeluarkan peringatan suhu tinggi yang lebih lokal, melampaui peringatan yang berlaku saat ini di seluruh wilayah.

Badan tersebut mengatakan bahwa mereka bertujuan untuk memberikan prakiraan yang lebih terperinci di masa mendatang, berpotensi hingga ke tingkat kota atau distrik.

Dengan begitu bisnis dapat menghadapi gangguan jangka pendek ketika peringatan suhu tinggi memicu penangguhan kerja, terutama di bidang konstruksi, logistik, dan manufaktur.

Namun, aturan yang lebih jelas juga dapat membantu perusahaan merencanakan jadwal dan melindungi pekerja secara lebih efektif, sehingga mengurangi risiko liabilitas.

Di pasar seperti Hong Kong, perdagangan saham terkadang dihentikan selama peringatan cuaca buruk, yang menunjukkan bahwa penutupan terkait cuaca juga dapat berdampak pada sistem keuangan.

Namun CWA sendiri belum menetapkan standar suhu yang dianggap bencana.

Berdasarkan pedoman internal saat ini, peringatan kuning dikeluarkan untuk suhu di atas 36 derajat C, oranye untuk di atas 38 derajat C atau tiga hari berturut-turut di atas 36 derajat C, dan merah ketika suhu melebihi 38 derajat C selama tiga hari berturut-turut.

Baca juga: Musim Panas Ekstrem di Eropa Sebabkan Kerugian 43 Miliar Euro

Langkah Taiwan ini mencerminkan tren yang berkembang di seluruh Asia, di mana pemerintah dan otoritas lokal sedang mengembangkan kerangka kerja formal untuk mengelola lonjakan suhu dan melindungi kelompok rentan.

Misalnya di Jepang. Tahun ini, pihak berwenang meluncurkan sistem baru bernama 'Peringatan Khusus Serangan Panas' yang memberi peringatan bahaya gelombang panas yang dapat menyebabkan kondisi medis serius yakni heatstroke.

Sistem tersebut beroperasi selama tujuh bulan, dari April hingga Oktober.

Perusahaan-perusahaan Jepang telah mulai menerapkan siklus kerja-istirahat di luar ruangan yang lebih ketat dan jadwal shift untuk melindungi pekerja dari sengatan panas.

Sementara India telah meluncurkan "Rencana Aksi Panas" yang mencakup ambang batas peringatan dini, kesiapsiagaan rumah sakit, dan kampanye kesadaran masyarakat.

Terlepas dari upaya tersebut, para analisis memperingatkan masih banyak kota yang bergantung pada solusi jangka pendek dan kekurangan pendanaan serta infrastruktur berkelanjutan untuk melindungi populasi besar yang rentan.

Baca juga: Kata Walhi, RI dan Brasil Kontraproduktif Atasi Krisis Iklim jika Transisi Energi Andalkan Lahan