Nihil Insentif, RI Tak Bisa Adopsi EPR Model Eropa

Pelaksanaan EPR perlu menyesuaikan dengan kondisi di Indonesia, yang infrastruktur pengumpulan sampahnya bergantung terhadap pemulung sebagai bagian dari sektor informal. Infrastruktur pengumpulan sampah di Indonesia tidak cocok dengan pelaksanaan EPR model Eropa.

Pertama, infrastruktur pengelolaan sampah di Eropa sudah tersistem dengan baik. Kedua, negara-negara Eropa memberikan insentif untuk industri yang melaksanakan EPR. Ketiga, memilah sampah sudah menjadi budaya masyarakat Eropa.

"Kita enggak bisa menjalankan EPR seperti di Eropa yang semuanya sudah siap. Kita harus sadar diri," ujar Lucia.

Pelaksanaan EPR yang membebankan seluruh pengelolaan sampah hanya kepada industri produsen plastik sebagai kemasan berskala besar hanya menyisakan ketidakadilan. Ini mengingat usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang secara jumlah jauh lebih banyak juga berkontribusi besar dalam menghasilkan sampah plastik.

"Semuanya harus sama dan semuanya harus sama-sama. Industri rumah tangga memproduksi jus dan kopi, itu bagaimana?, makanya kita perlu roadmap, supaya tidak ada lagi saling menyalahkan, tapi sudah terstruktur betul-betul. Ini memang harus bukti kebesaran hati semua orang untuk melakukan," tutur Lucia.

Baca juga: Sampah Campur dan Kondisi Geografis Bikin Biaya Daur Ulang di RI Membengkak

Di sisi lain, konsumen di Indonesia masih kurang mendukung inisiasi perusahaan untuk membuat produknya ramah lingkungan. Khususnya, konsumen dari segmen menengah ke bawah yang lebih memprioritaskan harga di atas pertimbangan lingkungan. Maka, dalam pelaksanaan EPR perlu realistis agar keberlanjutan bisnis perusahaan tetap terjaga.

"Saya di Indonesia terus terang saja, saya anggap bahwa harusnya menjalankan EPR dengan mengambil keuntungan supaya cost operation-nya bisa diturunkan. Kalau enggak ya memang betul itu menjadi another cost untuk konsumen,"ucapnya.