UNDP: Kesenjangan Pembangunan Antarnegara Bisa Melebar akibat AI

JAKARTA, KOMPAS.com - Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui United Nations Development Programme (UNDP) memperingatkan bahwa perkembangan kecerdasan buatan (AI) berpotensi memicu era baru divergensi atau pelebaran kesenjangan pembangunan antarnegara.

Risiko tersebut muncul karena kemampuan negara-negara dalam memanfaatkan AI saat ini sangat timpang.

Temuan itu disampaikan dalam laporan “The Next Great Divergence: Why AI May Widen Inequality Between Countries”, yang dirilis pada 2 Desember 2025 waktu New York.

Baca juga: UE Prioritaskan Penggunaan AI Lokal di Sektor Strategis

Laporan ini menyebutkan bahwa tanpa kebijakan yang kuat dan inklusif, teknologi AI dapat memperburuk ketimpangan ekonomi, kapabilitas penduduk, dan sistem tata kelola.

Menurut UNDP, kawasan Asia-Pasifik menjadi pusat transisi AI global karena dihuni lebih dari 55 persen populasi dunia dan mencatat pertumbuhan cepat dalam penggunaan serta inovasi AI.

China, misalnya, menyumbang hampir 70 persen paten AI global dan terdapat lebih dari 3.100 perusahaan rintisan AI baru di enam ekonomi kawasan.

UNDP memperkirakan AI dapat meningkatkan pertumbuhan PDB tahunan Asia-Pasifik hingga 2 persen dan menaikkan produktivitas sektor seperti kesehatan dan keuangan hingga 5 persen.

ASEAN sendiri diproyeksikan berpeluang menambah nilai ekonomi hampir 1 triliun dollar AS dalam satu dekade mendatang.

Meski demikian, UNDP menekankan bahwa jutaan pekerjaan, terutama yang dipegang perempuan dan anak muda, berisiko terdisrupsi tanpa tata kelola AI yang etis dan inklusif.

“AI melaju sangat cepat sementara banyak negara masih berada di garis start,” kata Kanni Wignaraja, UN Assistant Secretary-General dan Direktur Regional UNDP Asia-Pasifik dalam keterangan resmi Senin (1/12/2025).

Infrastruktur Perlu Diperkuat

Laporan itu mengingatkan bahwa keberhasilan banyak negara berpenghasilan rendah berpotensi tergerus, jika akses terhadap infrastruktur digital, keterampilan, dan daya komputasi tidak segera diperkuat.

UNDP juga menyoroti risiko lain dari ekosistem AI, seperti meningkatnya kebutuhan energi dan air untuk mengoperasikan sistem berbasis komputasi tinggi.

“Perkembangan AI harus berjalan seiring dengan penggunaan sumber daya alam yang bertanggung jawab,” ujar Sara Ferrer Olivella, UNDP Indonesia Resident Representative.

Baca juga: Studi KPMG: Sistem AI Mampu Pangkas Energi Bangunan Hingga 30 Persen

Ia menekankan pentingnya negara, termasuk Indonesia, mengintegrasikan perencanaan air, energi, dan pangan dalam pengembangan AI.

Laporan tersebut memberikan perhatian khusus pada kelompok rentan. Pekerjaan yang digeluti perempuan disebut hampir dua kali lebih rentan terhadap otomatisasi, sementara anak muda usia 22–25 tahun mulai mengalami penurunan kesempatan kerja di sektor yang sangat terekspos AI.

Di beberapa wilayah, perempuan bahkan 40 persen lebih kecil kemungkinannya untuk memiliki smartphone dibanding laki-laki.

Selain risiko, laporan ini juga menampilkan sejumlah contoh penerapan AI untuk pelayanan publik, seperti platform pengaduan warga Traffy Fondue di Bangkok, layanan administrasi Moments of Life di Singapura, serta teknologi "digital twin" untuk perencanaan kota dan pengendalian banjir di Beijing.

UNDP mencatat bahwa hanya sedikit negara di kawasan yang memiliki regulasi komprehensif terkait AI. Bahkan, pada 2027 diperkirakan lebih dari 40 persen insiden kebocoran data global yang berhubungan dengan AI akan disebabkan penyalahgunaan teknologi generatif, sehingga kebutuhan tata kelola yang kuat menjadi semakin mendesak.

“Garis pemisah utama dalam era AI adalah kemampuan,” ujar Philip Schellekens, Kepala Ekonom UNDP Asia-Pasifik.

“Negara yang berinvestasi pada keterampilan, daya komputasi, dan tata kelola akan diuntungkan yang tertinggal berisiko makin tersisih,” lanjut dia.

UNDP menegaskan bahwa peluang AI tetap besar, tetapi hanya dapat diwujudkan apabila negara-negara mampu memitigasi risiko dan memastikan manfaatnya dirasakan secara merata.