Banjir Sumatera Dipicu Deforestasi, Mayoritas Daerah Aliran Sungai Kritis

JAKARTA, KOMPAS.com - Greenpeace Indonesia menyampaikan, banjir bandang di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat dipicu perusakan hutan dan alih fungsi lahan di wilayah hulu daerah aliran sungai (DAS). Merujuk data Kementerian Kehutanan, sebagian besar hutan di Sumatera Utara berubah menjadi perkebunan pertanian lahan kering serta hutan tanaman.

Kondisi yang sama terjadi di Aceh dan Sumatera Barat selama periode 1990-2024.

Baca juga: 

• Banjir, Illegal Logging, dan Hak Publik atas Lingkungan yang Aman
• Banjir di Aceh, Pemerintah Didorong Pulihkan Alam Pasca-bencana

“Mayoritas DAS di Pulau Sumatera telah kritis dengan tutupan hutan alam kini kurang dari 25 persen. Sedangkan secara keseluruhan kini tinggal 10-14 juta hektar hutan alam atau kurang dari 30 persen luas Pulau Sumatera yang 47 juta hektar," ujar Peneliti senior Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Sapta Ananda Proklamasi dalam keterangannya, Selasa (2/12/2025).

Banjir di Sumatera dan Aceh dipicu deforestasi

Kerusakan terparah terjadi di DAS Batang Toru

Sapta mencatat, kerusakan terparah terjadi di DAS Batang Toru yang mencakup Kabupaten Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, dan Tapanuli Tengah.

Dalam periode 1990-2022, deforestasi di DAS ini mencapai 70.000 hektar atau 21 persen dari luas DAS.

Saat ini, luas hutan alam yang tersisa sebesar 167.000 hektar atau 49 persen dari luas DAS.

Menurut Sapta, total perizinan berbasis lahan dan ekstraktif mencapai 94.000 hektar atau 28 persen. Sebagian besar berupa perizinan berusaha pemanfaatan hutan, wilayah izin usaha pertambangan, dan perkebunan kelapa sawit.

Baca juga:

• Banjir di Aceh dan Sumatera, WALHI Soroti Deforestasi 1,4 Juta Hektar dan Krisis Iklim
• Bencana Banjir Tamparan Pembelajaran

Banjir Sumatera dan Aceh seharusnya jadi pengingat terakhir

ANTARA FOTO/Yudi Manar Foto udara kondisi jalan yang putus akibat banjir bandang di Desa Aek Garoga, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Minggu (30/11/2025). Bencana banjir bandang yang terjadi pada Selasa (25/11) lalu menyebabkan rumah warga rusak, kendaraan hancur, jalan dan jembatan putus.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan, korban meninggal akibat banjir Sumatera mencapai 604 orang.

Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Arie Rompas, menilai bahwa peristiwa ini seharusnya menjadi pengingat terakhir bagi pemerintah untuk membenahi kebijakan pengelolaan hutan.

Banjir besar, kata Arie, menandakan dampak krisis iklim yang tak bisa lagi dihindari dan perusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi menahun.

Pihaknya lantas mendesak pemerintah serius membenahi kebijakan tata kelola lahan dan hutan secara menyeluruh demi menyelamatkan ekosistem dan masyarakat dari bencana.

“Selain mengevaluasi izin-izin di Sumatera, pemerintah juga harus berhenti merusak hutan di wilayah lain, seperti Papua. Hentikan perusakan hutan yang terjadi di Raja Ampat dan pulau-pulau kecil lainnya yang dibebani tambang nikel, juga deforestasi di Merauke demi ambisi swasembada energi dan pangan yang salah kaprah," jelas Arie.

Krisis iklim sebabkan cuaca semakin ekstrem

Pergerakan siklon tropis tidak seperti biasanya

ANTARA FOTO/Yudi Manar/bar Warga mengamati sampah kayu gelondongan pasca banjir bandang di Desa Aek Garoga, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Sabtu (29/11/2025). Sampah kayu gelondongan tersebut menumpuk di pemukiman warga dan sungai pasca banjir bandang pada Selasa (25/11). ANTARA FOTO/Yudi Manar/bar

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebutkan, melintasnya siklon tropis Senyar di Selat Malaka, bahkan hingga ke daratan Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ini bukan fenomena umum.

Hal tersebut mengingat posisi Indonesia di dekat garis ekuator. Artinya, krisis iklim kian menyebabkan cuaca makin ekstrem.

“Hujan ekstrem akan terus mengintai kita sebagai dampak dari krisis iklim. Sebagai negara kepulauan yang rawan terhadap bencana, dampak krisis iklim bukan hanya angka, tapi juga mengancam nyawa. Harus ada tindakan dan target iklim yang ambisius," jelas Manager Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik.

"Pemerintah tak bisa lagi mengandalkan upaya mitigasi dan adaptasi yang hanya terpampang di atas kertas, dan tidak boleh ada lagi solusi palsu dalam kebijakan iklim nasional," imbuh dia.

Baca juga:

• Mengapa Banjir Bandang di Sumatera Barat Berulang? Ini Menurut WALHI
• Banjir Sumatera dan Amanah Kolektif Menjaga Ruang Hidup

Per Senin (1/12/2025), BNPB melaporkan sebanyak 156 orang meninggal dunia, korban hilang 181 orang dan korban luka 1.800 di Aceh.

Kemudian, korban meninggal sebanyak 165 orang, korban hilang 114 orang, dan 112 orang terluka di Sumatera Barat. Sementara itu, korban di Sumatera Utara mencapai 283 jiwa, 169 orang hilang, dan 613 orang terluka.

Data Pusdatin BNPB juga mengungkapkan setidaknya sebanyak 3.500 rumah rusak berat, 4.100 rumah rusak sedang, 20.500 rumah rusak ringan. Data ini pun terus diperbarui secara berkala.