Hadapi Regulasi Anti-Deforestasi UE, Sawit dan Kayu Indonesia Dilacak hingga ke Kebunnya

Ketertelusuran dapat mencegah pembeli dari Uni Eropa tidak mengonsumsi produk kayu dari hutan alam yang ilegal.

Di dalam industri kayu, kata Hartono, sertifikasi keberlanjutan mensyaratkan pengelolaan hutan produksi yang sesuai prinsip environmental, social, and governance (ESG).

"Yang disertifikasi bagaimana perusahaan mengelola hutannya. Apakah sudah memenuhi kaidah-kaidah lingkungan, kaidah-kaidah sosial maupun kaidah-kaidah bisnis. Yang ketiga ini tidak bisa dipisahkan. Ya, tidak mungkin bisnis yang rugi dapat sertifikat. Ya, pasti harus menguntungkan," jelas Hartono.

Namun, umumnya yang dapat memenuhi aspek legalitas dan prinsip ESG pengelolaan hutan produksi di Indonesia hanya usaha di level perusahaan.

Dalam konteks industri kayu di Indonesia, usaha rakyat atau petani biasanya terkendala hak miliki atas suatu kawasan hutan produksi secara legal.

Menurut Hartono, MapBiomas Alerta dapat membantu proses audit sertifikasi pengelolaan hutan produksi yang digelar setiap tahun. MapBiomas Alerta juga dapat mencegah deforestasi melalui praktik penebangan liar hutan alam (illegal logging).

"Dengan MapBiomas Alerta ini akan membantu memastikan apakah kegiatan itu (produksi kayu) sudah memenuhi persyaratan atau tidak, itu bisa selalu dicek," tutur Hartono.

Baca juga: 

• Tantangan Menggeser Paradigma Bisnis Sawit dari Produktivitas ke Keberlanjutan
• Laporan Mengejutkan: Cuma 19 Persen Perusahaan Sawit di Kalteng Lolos Administrasi