Pemerintah dan KI Bentuk Tim Pelaksana Budi Daya Udang Berkelanjutan di Banyuwangi

JAKARTA, KOMPAS.com – Kementerian Koordinator Bidang Pangan bersama Konservasi Indonesia (KI) dan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi resmi mengukuhkan Tim Pelaksana Budi Daya Udang Berkelanjutan Kabupaten Banyuwangi.

Dari data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dalam lima tahun terakhir, produksi udang Indonesia terus meningkat dari 863.118 ton pada 2019 menjadi 941.646 ton pada 2023.

Namun, sektor ini masih menghadapi tantangan besar, mulai dari serangan penyakit hingga terbatasnya pasokan energi di kawasan budi daya. Hambatan nonteknis mencakup perizinan dan fluktuasi harga turut menegaskan perlunya pembenahan tata kelola secara terintegrasi.

Baca juga: KKP Pastikan Udang RI Bebas Radioaktif, Kini Ekspor Lagi ke AS

Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budi Daya, Cahyadi Rasyid, menyebut pembentukan tim pelaksana ini sebagai model kolaborasi pertama di Indonesia untuk memperkuat tata kelola dan daya saing sektor udang yang menjadi komoditas penting nasional.

“Akselerasi produksi harus berjalan seiring dengan perlindungan ekosistem. Banyuwangi memiliki kapasitas untuk menjadi contoh nasional dalam transformasi industri udang,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (10/12/2025).

Cahyadi menambahkan bahwa Banyuwangi memiliki keunggulan sosial dan kelembagaan yang kuat, mulai dari jejaring pembudi daya hingga komitmen pemerintah daerah. “Kombinasi ini menjadikan Banyuwangi lokasi tepat untuk merumuskan pendekatan baru yang lebih adaptif dan berkelanjutan,” katanya.

Tim Pelaksana Budi Daya Udang Berkelanjutan ini dipimpin oleh Dinas Perikanan Kabupaten Banyuwangi.

Struktur beranggotakan berbagai institusi yang terbagi dalam delapan komisi atau peran, di antaranya bidang konservasi, industri dan komunitas, pasar dan rantai pasok, regulasi dan perizinan, sumber daya manusia, kesejahteraan, teknologi dan inovasi budi daya, hingga edukasi dan pariwisata.

Konservasi Indonesia (KI) sebagai mitra penggerak utama dan fasilitator strategis berperan sangat signifikan mendorong terbentuknya tim pelaksana ini.

Penguatan industri budi daya udang dinilai memerlukan pendekatan lintas sektor yang tidak hanya bertumpu pada kebijakan teknis, tetapi juga mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial secara seimbang.

Senior Ocean Program Advisor KI, Victor Nikijuluw menilai penguatan praktik budi daya yang berwawasan lingkungan perlu dipercepat.

Baca juga: Banyuwangi jadi Percontohan Budi Daya Udang Berkelanjutan

“Menjawab tantangan tersebut, KI dalam lima tahun terakhir telah menjalankan berbagai inisiatif perbaikan kawasan budi daya udang di Banyuwangi. Program tersebut menunjukkan hasil positif, baik dalam peningkatan produktivitas maupun pemulihan fungsi ekologis kawasan, salah satunya restorasi mangrove di tambak tradisional,” tutur Victor.

Victor menambahkan, skema pembentukan tim pelaksana disusun berdasarkan serangkaian riset dan pendampingan KI kepada petambak dan kolaborasi dengan perguruan tinggi.

“Selama pengamatan serta riset kami rangkum menjadi arah jangka panjang. Ini bukan hanya dokumen, tetapi panduan kerja kolektif untuk industri udang berkelanjutan sekaligus meningkatkan produktivitas tambak rakyat,” katanya.

Sebagai tindak lanjut dari rekomendasi teknis yang telah disusun, KI menegaskan bahwa implementasi kebijakan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi membawa peluang nyata bagi percepatan pembangunan sektor perikanan budi daya di Banyuwangi.

“Menurut estimasi awal kami, penerapan mandat dan tugas Tim Pelaksana secara menyeluruh berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan produktivitas lokal sekaligus mendorong transformasi menuju budi daya yang lebih efisien dan berkelanjutan,” papar Victor.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Banyuwangi, Suryono Bintang Samudra mengatakan, peluncuran tim pelaksana sebagai tonggak penting tata kelola udang daerah.

“Banyuwangi memiliki potensi besar, tetapi diperlukan arah yang jelas. Tim pelaksana ini menyatukan semua pihak untuk menyusun langkah yang terukur serta menjadi salah satu elemen kunci dalam strategi transformasi ekonomi biru selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029,” ujarnya.

Suryono memastikan roadmap akan diintegrasikan ke dalam kebijakan daerah, termasuk tata ruang pesisir, perizinan, dan pengawasan mutu, untuk memastikan produktivitas dan kelestarian berjalan beriringan melalui inovasi teknologi dan penataan kawasan.

“Peluncuran tim pelaksana ini diharapkan menjadikan Banyuwangi sebagai model nasional perudangan modern yang adaptif dan berkelanjutan, dengan skema komprehensif dan struktur koordinasi yang kuat guna mewujudkan industri udang yang lebih sehat, efisien, dan inklusif,” tambahnya.