Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BRIN Soroti Banjir Sumatera, Indonesia Dinilai Tak Belajar dari Sejarah

Kompas.com, 15 Desember 2025, 13:35 WIB
Manda Firmansyah,
Ni Nyoman Wira Widyanti

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Indonesia pernah dilanda siklon tropis seroja pada 2021 lalu. Namun, dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana, Indonesia dinilai tidak pernah belajar dari pengalaman.

"Siklon tropis ini bukan hal baru, dari catatan media pada 2021 juga sudah terjadi, tapi kita tidak belajar ya. Kita sebagai bangsa ya tidak mencari satu atau dua kambing hitam," ujar peneliti Pusat Riset Kependudukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Yanu Endar Prasetyo dalam webinar beberapa hari lalu.

Baca juga:

Berkaca dari pengalaman penanganan pandemi Covid-19, lanjut dia, semestinya Indonesia berbenah diri dengan lebih mendengarkan rekomendasi ilmuwan dalam menghadapi bencana.

Akan tetapi, kebijakan kebencanaan di Indonesia hampir tidak pernah berlandaskan hasil riset.

"Itu harus diakui karena buktinya kita gagal memitigasi atau mengantisipasi korban jiwa (banjir bandang di Sumatera) sebanyak itu, yang sudah mendekati angka 1.000," tutur Yanu.

Sebagai informasi, berdasarkan informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Minggu (14/12/2025), bencana di Sumatera menelan korban hingga 1.016 jiwa, berdasarkan laporan Kompas.com, Senin (15/12/2025). 

Bangsa Indonesia dinilai pelupa, pemaaf, penyabar

Ekonomi dan ekologi seharusnya seimbang

Foto udara kondisi sekitar jembatan darurat di Desa Aek Garoga, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Kamis (11/12/2025). Warga masih melintasi jembatan darurat dari batang kayu akibat jalan dan jembatan penghubung antara Kabupaten Tapanuli Selatan menuju Tapanuli Tengah-Sibolga serta Medan putus diterjang banjir bandang pada Selasa (29/11). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja Foto udara kondisi sekitar jembatan darurat di Desa Aek Garoga, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Kamis (11/12/2025). Warga masih melintasi jembatan darurat dari batang kayu akibat jalan dan jembatan penghubung antara Kabupaten Tapanuli Selatan menuju Tapanuli Tengah-Sibolga serta Medan putus diterjang banjir bandang pada Selasa (29/11).

Yanu mengkritik model pembangunan Indonesia yang meletakkan ekonomi sebagai "panglima", sedangkan ekologi menjadi sub-koordinat, atau diposisikan berada di bawah atau bergantung pada ekonomi sebagai "panglima".

Ia berharap, posisi ekonomi dan ekologi bisa seimbang dalam pembangunan Indonesia.

"Sehingga, manusia di dalamnya tumbuh bersama-sama, tidak menjadi korban. Tetapi, karena ekonomi menjadi panglima, dan ekologi menjadi sub-koordinat, maka yang terjadi adalah yang kita lihat hari ini," ucapnya.

Menurut Yanu, bangsa Indonesia memiliki karakteristik pelupa, pemaaf, dan penyabar (3P). Ia khawatir banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menghilang dari perhatian bangsa Indonesia dalam tiga bulan ke depan.

Apalagi, fatalisme atau keyakinan bahwa semua peristima telah ditentukan oleh takdir masih berakar kuat dalam masyarakat Indonesia.

"Dari sisi masyarakatnya, fatalism, intinya semuanya diserahkan kepada Tuhan dan mungkin sains nomor sekian, dari sisi pengambil kebijakannya, panglimanya adalah ekonomi dan tidak mendengarkan ilmuwan," ujar Yanu.

Baca juga:

Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem memperpanjang status tanggap darurat di Aceh hingga 25 Desember 2025.ZUHRI NOVANDI Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem memperpanjang status tanggap darurat di Aceh hingga 25 Desember 2025.

Menurut Yani, bencana dapat dilihat dari konteks krisis politik, administrasi, dan kependudukan.

Di tengah keterbatasan kapasitas anggaran dan ruang gerak pemerintah daerah, politik bencana mewarnai penentuan dari siapa yang perlu ditolong, kapan harus menolong, hingga apa proritas dalam tanggap darurat.

Ia menganggap persoalan kepemimpinan kepala daerah turut berdampak dalam penanganan banjir bandang di Sumatera. Ia menyesalkan hanya Gubernur Aceh yang mewarnai pemberitaan sebagai upaya mencari atensi dan mendatangkan bantuan.

"Bagaimana Gubernur Aceh mampu meng-counter narasi dari Jakarta, bagaimana dia berdiri paling depan memastikan rakyatnya mempunyai pemimpin, karena ada juga kepala daerah yang memilih umrah daripada membersamai rakyatnya. Artinya, (dampak) bencana itu menjadi berlipat-lipat ketika tidak ada kapasitas kepemimpinan dan anggaran," jelas Yanu.

Baca juga:

Halaman:

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
CIMB Niaga Salurkan 'Green Financing' Syariah ke IKPT untuk Dukung Transisi Energi
CIMB Niaga Salurkan "Green Financing" Syariah ke IKPT untuk Dukung Transisi Energi
Swasta
Permintaan Batu Bara Dunia Capai Puncak Tahun Ini, Tapi Melandai 2030
Permintaan Batu Bara Dunia Capai Puncak Tahun Ini, Tapi Melandai 2030
Pemerintah
Pulihkan Ekosistem Sungai, Jagat Satwa Nusantara Lepasliarkan Ikan Kancra di Bogor
Pulihkan Ekosistem Sungai, Jagat Satwa Nusantara Lepasliarkan Ikan Kancra di Bogor
LSM/Figur
Riau dan Kalimantan Tengah, Provinsi dengan Masalah Kebun Sawit Masuk Hutan Paling Rumit
Riau dan Kalimantan Tengah, Provinsi dengan Masalah Kebun Sawit Masuk Hutan Paling Rumit
LSM/Figur
366.955 Hektar Hutan Adat Ditetapkan hingga November 2025
366.955 Hektar Hutan Adat Ditetapkan hingga November 2025
Pemerintah
Suhu Arktik Pecahkan Rekor Terpanas Sepanjang Sejarah, Apa Dampaknya?
Suhu Arktik Pecahkan Rekor Terpanas Sepanjang Sejarah, Apa Dampaknya?
LSM/Figur
Pembelian Produk Ramah Lingkungan Meningkat, tapi Pesan Keberlanjutan Meredup
Pembelian Produk Ramah Lingkungan Meningkat, tapi Pesan Keberlanjutan Meredup
LSM/Figur
Menjaga Napas Terakhir Orangutan Tapanuli dari Ancaman Banjir dan Hilangnya Rimba
Menjaga Napas Terakhir Orangutan Tapanuli dari Ancaman Banjir dan Hilangnya Rimba
LSM/Figur
FWI Soroti Celah Pelanggaran Skema Keterlanjuran Kebun Sawit di Kawasan Hutan
FWI Soroti Celah Pelanggaran Skema Keterlanjuran Kebun Sawit di Kawasan Hutan
LSM/Figur
Menhut Raja Juli Soroti Lemahnya Pengawasan Hutan di Daerah, Anggaran dan Personel Terbatas
Menhut Raja Juli Soroti Lemahnya Pengawasan Hutan di Daerah, Anggaran dan Personel Terbatas
Pemerintah
Menhut Raja Juli Sebut Tak Pernah Beri Izin Pelepasan Kawasan Hutan Setahun Terakhir
Menhut Raja Juli Sebut Tak Pernah Beri Izin Pelepasan Kawasan Hutan Setahun Terakhir
Pemerintah
Krisis Iklim Picu Berbagai Jenis Penyakit, Ancam Kesehatan Global
Krisis Iklim Picu Berbagai Jenis Penyakit, Ancam Kesehatan Global
Pemerintah
Petani Rumput Laut di Indonesia Belum Ramah Lingkungan, Masih Terhalang Biaya
Petani Rumput Laut di Indonesia Belum Ramah Lingkungan, Masih Terhalang Biaya
Pemerintah
Kemenhut Musnahkan 98,8 Hektar Kebun Sawit Ilegal di TN Berbak Sembilang Jambi
Kemenhut Musnahkan 98,8 Hektar Kebun Sawit Ilegal di TN Berbak Sembilang Jambi
Pemerintah
Indonesia Bisa Contoh India, Ini 4 Strategi Kembangkan EBT
Indonesia Bisa Contoh India, Ini 4 Strategi Kembangkan EBT
LSM/Figur
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme KOMPAS.com
Kolom ini tidak boleh kosong.
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau