Pakar Ungkap Peran Hutan dan Iklim Mikro untuk Kurangi Risiko Banjir Bandang

KOMPAS.com - Tutupan hutan di kawasan hulu daerah aliran sungai (DAS) ibarat spons raksasa. Hutan berfungsi sebagai pengendali daur ulang air kawasan melalui intersepsi, infiltrasi, dan evapotranspirasi.

Fungsi intersepsi memungkinkan hutan tropis alami dapat menahan 15-35 persen hujan di tajuk, sedangkan fungsi infiltrasi membuat hutan tropis alami bisa memasukkan sekitar 55 persen air hujan ke dalam tanah.

Baca juga: 

• Banjir Sumatera Cerminan Kegagalan Pemanfaatan Bentang Alam
• Kemenhut Gandeng Ahli Investigasi 11 Subyek Hukum Terkait Banjir Sumatera Utara

Untuk fungsi evapotranspirasi, hutan tropis alami mengembalikan 25-40 persen air hujan ke atmosfer.

Ketika hutan mengalami kerusakan, mayoritas hujan berubah menjadi limpasan air ke permukaan tanah yang menyebabkan banjir bandang.

"Maka dari itu, kenapa di hutan muncul iklim mikro ya. Kalau saya mengatakan, ini siklus. Ketika fungsi hutan itu hilang maka bisa dikatakan tidak siklus lagi, tapi istilahnya jadi linier. Kalau linier, air yang dilimpasan dari langit, secara gravitasi diturunkan ke bentang alam yang lebih bawah, khususnya permukiman, sawah," ujar Guru Besar Ilmu Lingkungan Universitas Sebelas Maret, Prabang Setyono.

Prabang menjelaskannya dalam webinar Mitigasi Jangka Panjang Banjir Sumatera: Perspektif Integratif dari Ekoregion, Pengelolaan Hutan, Manajemen Risiko, dan Adaptasi Iklim yang diadakan yang digelar Program Magister Pengelolaan Lingkungan Universitas Syiah Kuala, Selasa (6/1/2026).

Pentingnya daerah aliran sungai (DAS) terkait banjir bandang

Mitigasi struktural perlu disertai perbaikan tata kelola hutan dan lahan

KOMPAS.com/Ridho Danu Prasetyo Suasana hari pertama masuk sekolah di SD Negeri 01 Percontohan, Kampung Tanjung Karang, Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Senin (5/1/2026)

Banjir bandang di Sumatera pada November 2025 lalu merupakan kombinasi cuaca ekstrem dan "dosa" ekologis di hulu DAS. Mitigasi struktural dinilai perlu disertai perbaikan tata kelola hutan dan lahan.

Instrumen lingkungan, seperti kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), dinilai perlu ditegakkan secara konsisten. Pendekatan berbasis DAS dan partisipasi masyarakat menjadi kunci ketahanan dalam jangka panjang.

Prabang menganggap bencana banjir bandang tersebut harus menjadi titik balik menuju tata kelola hutan Sumatera yang berkelanjutan.

Memulihkan fungsi hutan Sumatera melalui penanaman pohon dapat mengembaikan iklim mikro.

"Ketika iklim mikro ada, di situlah siklus nutrien, siklus hidrologi jalan, sehingga keanekaragaman hayatinya akan muncul di situ," tutur Prabang.

Baca juga:

• Banjir dengan Bongkahan Batu di Sulut, Pakar Tekankan Penilaian Risiko dan Multi-layer Solution
• Gelondongan Kayu Sisa Banjir Digunakan untuk Hunian Sementara di Sumatera

Iklim mikro

Dok Kodam I Bukit Barisan Pembangunan jembatan Bailey dilakukan di daerah terdampak bencana banjir dan tanah longsor, Desa Garoga, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara pada Sabtu (27/12/2025).

Keberadaan hutan dalam kondisi yang ideal, terutama pada fase suksesi primer yang telah mencapai klimaks, memiliki peran krusial dalam membentuk iklim mikro.

Kondisi ideal hutan erat kaitannya dengan nilai keanekaragaman hayati yang tinggi.

"Ketika hutannya itu sudah terkoyak, terdegradasi, (misalnya), kalau hanya monokultur (satu jenis tanaman) ya jangan harap iklim mikronya akan setara dengan hutan. Maka, sebenarnya kalau dilihat, dari sisi fungsi hutan tidak tergantikan. Tidak tergantikan dengan monokultur," jelas Prabang.

Menurut Prabang, keberadaan iklim mikro sebagai siklus alam dapat menjadi early warning system (sistem peringatan dini).

Saat iklim mikro sebagai siklus terputus, dampaknya akan terakumulasi menjadi bencana, termasuk berkontribusi pada krisis iklim.

Maka dari itu, kalau ambang batas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (D3TLH) sudah terlampaui, ekspansi perkebunan monokultur perlu dihentikan.

Sebagai baseline, identifikasi D3TLH harus melibatkan para akademisi. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), kata dia, bisa membantu dalam mengidentifikasi risiko dari alih fungsi lahan atau hutan.

KLHS menjadi bagian dari rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang memetakan ambang batas D3TLH.

"Jangan sampai setelah kejadian (pasca-bencana), setelah kejadian baru kita identifikasi (D3TLH). Dari hasil environmental rapid assessment, pasti pemulihannya akan jauh lebih lama lagi," ujar Prabang.

Baca juga: Banjir Sumatera Berpotensi Terulang Lagi akibat Kelemahan Tata Kelola

KOMPAS.com/ FARID ASSIFA Ini calon lokasi pendirian Monumen Bencana Antropogenik di Desa Tolang Julu, Kecamatan Sayur matinggi, Tapanuli Selatan. Foto diambil Senin (5/1/2026).

Sebelumnya, Guru Besar Ilmu Kehutanan Universitas Sumatera Utara (USU), Muhammad Basyuni menuturkan bahwa, sebagai sistem monokultur, perkebunan kelapa sawit tidak dapat menggantikan fungsi hutan.

Kanopi pepohonan di hutan mampu menahan hingga 35 persen air hujan agar tidak langsung jatuh ke tanah. Akar pepohonan di hutan juga bisa membantu penyerapan air puluhan sampai ribuan liter air.

Pepohonan di hutan mencegah terjadinya erosi dan limpasan air (run-off) hujan mengalir ke permukaan secara cepat ke sungai. Alih fungsi lahan menjadi perkebunan kelapa sawit menghilangkan fungsi hutan sebagai spons berukuran besar.

Baca juga: Cegah Banjir Berulang di Sumatera, Akademisi IPB Usul Moratorium Sawit

"Kalau hanya satu jenis (tanaman atau) monokultur tidak bisa (mengembalikan fungsi hutan). Faktanya, kita lihat banjir Sumatera. Itu tidak mampu menahan air, menyimpan dan menyerap air juga tidak bisa," ucap Basyuni dalam webinar, Sabtu (27/12/2025).

Selain itu, hutan juga bersifat heterogen, berbeda dengan perkebunan kelapa sawit yang homogen.

Ekosistem atau sistem ekologi yang terbentuk dari hubungan timbal baik antara makhluk hidup dengan lingkungannya di dalam hutan tidak akan bisa digantikan oleh perkebunan kelapa sawit.

"Flora, fauna, dan interaksinya sebenarnya itu ada di dalam hutan. Kalau (di perkebunan kelapa sawit yang) monokultur malah kurang berkembang dengan baik," ujar Basyuni.