B50 Dinilai Punya Risiko Ekonomi, IESR Soroti Beban Subsidi

EBT untuk tarik investasi

Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi delapan persen pada 2029, Indonesia perlu menarik investasi asing.

Saat ini, para investor dinilai lebih tertarik dengan negara-negara yang menawarkan energi bersih dan terbarukan.

Di saat negara-negara lain berlomba-lomba menuju energi bersih dan terbarukan, Indonesia disebut sebaliknya. Bauran EBT Indonesia masih rendah, dengan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) tinggi karena mengandalkan energi fosil melalui pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbasis batu bara.

Indonesia dinilai kesulitan menarik investasi asing disebabkan permasalahan ketersediaan energi bersih dan terbarukan.

Padahal Indonesia sangat membutuhkan investasi baru, mengingat dalam 10 tahun terakhir, kontribusi sektor manufatur terhadap produk domestik bruto (PDB) terus menurun.

"Kalau bicara karena industri yang ada pun, kalau pun dia sudah masuk ke Indonesia, ekspansinya enggak dilakukan di Indonesia, dia hentikan. Dan ini real case, ada perusahaan otomotif butuh energi bersih, dia mau pasang PLTS (pembangkit listrik tenaga surya) atap ya, atapnya bisa 10 MW, tapi diberikan persetujuan oleh PLN pada saat itu hanya 1,5 MW. Akhirnya apa? Dia terima 1,5 MW, tapi dia tidak jadi ekspansi produksi di Indonesia, dia pindah ke Filipina ya. Yang rugi siapa? Kita, dong," terang Fabby.

Baca juga: 

• Indef: Ambisi B50 Sejalan dengan Transisi Energi, tapi Butuh Stabilitas Pendanaan
• Implementasi B50 Diuji Coba di Kalimantan Selatan

Kerugian dari keengganan investasi asing masuk ke Indonesia dikatakan sangat besar. Indonesia kehilangan potensi pertumbuhan ekonomi, devisa, sampai kesempatan membuka banyak lapangan pekerjaan.

Berkaca dari contoh kasus di atas, Fabby merekomendasikan agar pemerintah memudahkan perizinan PLTS atap, dengan tetap mempertimbangkan aspek kehandalan sistem.

Ia juga menggarisbawahi pentingnya konsep "berbagi ekonomi" dalam transisi energi. Konsumen yang mampu sebaiknya diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam penggunaan energi bersih, dengan tetap mengacu pada peraturan yang ada.

"Jadi, solusi banyak, rencana ada, tapi eksekusi ini masih menghantui kita sih," kata dia.