Uni Eropa Berencana Ubah Strategi Diplomasi Iklim Usai COP30

KOMPAS.com - Uni Eropa mempertimbangkan perubahan strategi diplomasi terkait mitigasi dan adaptasi perubahan iklim pasca-Conference of the Parties (COP30) di Belem, Brasil, pada November 2025 lalu.

Hal ini dikarenakan Uni Eropa kesulitan menggalang dukungan negara anggota COP untuk mempercepat pemangkasan emisi dan pemanasan global yang lebih ambisius.

Baca juga: 

• COP30 Dinilai Gagal Bangkitkan Ambisi Dunia Hadapi Krisis Iklim
• COP30 Gagal Sepakati Penghentian Bahan Bakar Fosil, RI Diminta Perkuat Tata Kelola Iklim

“Uni Eropa semakin kesulitan menggalang dukungan internasional untuk menerjemahkan tingkat ambisi tinggi menjadi hasil perundingan yang konkret,” demikian tertulis dalam dokumen Uni Eropa dilansir dari Reuters, Kamis (5/2/2026).

Uni Eropa pertimbangkan perubahan strategi mitigasi iklim

Dukungan tidak selalu solid

SHUTTERSTOCK/Piyaset Uni Eropa menimbang perubahan strategi diplomasi iklim setelah COP30 Belem dinilai gagal mendorong ambisi global.

Uni Eropa yang beranggotakan 27 negara ini memikirkan bagaimana memperkuat strateginya dalam perundingan mendatang, termasuk memanfaatkan pengaruh perdagangan, keuangan, dan pembangunan dalam pembicaraan iklim.

Dalam dokumennya, Uni Eropa mengaku belum maksimal memanfaatkan instrumen perdagangan dan pembangunan. Hal itu membatasi kemampuan negara-negaranya untuk memperkuat posisi tawar dalam perundingan iklim internasional.

Juru bicara pemerintah Siprus memastikan diskusi soal peran Uni Eropa dalam diplomasi iklim terus berlanjut. Para menteri iklim Uni Eropa akan membahas gagasan ini dalam forum di Siprus, Jumat (6/2/2026).

“Tujuan kami adalah menjaga momentum dan meningkatkan efektivitas perundingan COP31 mendatang,” kata dia.

Sementara itu, sejumlah perjanjian dagang Uni Eropa sudah memasukkan insentif terkait iklim dan energi bersih. Salah satunya, perjanjian dagang Uni Eropa-India yang mencakup bantuan senilai 500 juta euro (sekitar Rp 8,5 triliun) untuk mendukung upaya penurunan emisi.

Beberapa negara anggota juga mendorong Uni Eropa untuk bersikap lebih tegas, termasuk menolak kesepakatan COP masa depan jika dinilai terlalu lemah.

Di internal Uni Eropa dukungan terhadap kebijakan iklim ambisius juga tidak selalu solid.

Tahun lalu, UE baru menyepakati target iklim baru hanya beberapa hari sebelum COP30 dimulai setelah melalui perdebatan panjang antarnegara anggota.

Negara anggota COP30 sepakat untuk melipatgandakan pendanaan adaptasi iklim bagi negara-negara miskin dan berkembang.

Baca juga: 

• COP30 Gagal Sepakati Penghentian Bahan Bakar Fosil, RI Diminta Perkuat Tata Kelola Iklim
• COP30 Berakhir Mengecewakan, Brasil dan RI Gagal Dorong Komitmen Cegah Deforestasi

COP30 BRASIL/ALINE MASSUCA Masyarakat adat berpartisipasi dalam pembukaan Desa COP selama KTT Iklim COP30 di Belem, Brasil, Selasa (11/11/2025).

Pada negosiasi terakhir, teks kesepakatan Global Mutirao tidak menyebutkan secara eksplisit arahan phase out bahan bakar fosil dan peta jalan yang jelas untuk transisi energi.

Padahal, COP30 sebelumnya diharapkan menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen negara-negara terhadap upaya dekarbonisasi.

Kondisi ini sempat membuat sejumlah negara Uni Eropa mempertimbangkan keluar dari perundingan pada jam-jam terakhir COP30.

Uni Eropa bersama negara-negara kepulauan yang rentan terhadap dampak perubahan iklim serta beberapa negara Amerika Latin mendorong agar isu pengurangan bahan bakar fosil dimasukkan dalam kesepakatan akhir.

Usulan itu ditolak sejumlah negara, termasuk Arab Saudi yang merupakan eksportir minyak besar.

Di sisi lain, Uni Eropa mendapat kritik dari negara-negara berkembang karena dinilai lambat menyetujui peningkatan pendanaan iklim.

Presiden COP30, Andre Correa do Lago, mengatakan, perbedaan penilaian terhadap hasil KTT mencerminkan perbedaan prioritas tiap negara dalam menghadapi perubahan iklim.

“Kata ambisi tidak hanya ada dalam kosakata Uni Eropa. Ketika Anda mengatakan ambisi di Uni Eropa, itu berarti mitigasi. Ketika Anda mengatakan ambisi di India, itu berarti pembiayaan. Ketika Anda mengatakan ambisi di negara lain, itu berarti teknologi,” ucap do Lago.

Baca juga:

• Prospek Bagus, Penasehat Presiden Jawab Kritik soal Jualan Karbon di COP30
• Di COP30, Kemenhut Ungkap Komitmen Rehabilitasi 12,7 Juta Ha Lahan Hutan

Kritik masyarakat

Dok. Freepik/Freepik Uni Eropa menimbang perubahan strategi diplomasi iklim setelah COP30 Belem dinilai gagal mendorong ambisi global.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Greenpeace Brasil, Carolina Pasquali, mengatakan COP30 tidak berujung pada hasil yang diharapkan lantaran sikap banyak negara yang terpecah belah di meja perundingan.

"Kita berada di persimpangan jalan, di antara menahan laju kenaikan suhu Bumi di bawah 1,5 derajat celsius dan jalan tol menuju bencana iklim yang katastrofik," ujar Pasquali dalam keterangannya, Minggu (23/11/2025).

Menurut Pasquali, hasil COP30 tak adil bagi masyarakat adat. Perjuangan tersebut bahkan berbuah kebijakan yang mengamankan 2,4 juta hektar tanah masyarakat adat di Brasil.

"Lahirnya peta jalan untuk menghentikan energi fosil dan deforestasi, serta dukungan pendanaan, sebenarnya akan menjadi hasil yang bersejarah. Namun, perjuangan ini akan terus berlanjut,” papar Pasquali.