Kemenhut Terapkan Syarat Ketat untuk Pengelola Baru Bandung Zoo

Pemerintah Kota Bandung juga menyatakan akan bertanggung jawab untuk membantu para pekerja terdampak.

Selain itu, pemenuhan kebutuhan dasar selama masa transisi, seperti biaya listrik, kebersihan, dan kebutuhan operasional lainnya, akan tetap diperhatikan pemda.

Rencananya, Bandung Zoo tetap dijadikan sebagai ruang terbuka hijau yang di dalamnya terdapat satwa, serta akan dikelola secara lebih profesional dengan melibatkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kemenhut dengan mengedepankan fungsi pendidikan, konservasi, budaya, maupun lingkungan.

Kementerian Kehutanan dan Pemerintah Kota Bandung menegaskan bahwa seluruh langkah yang diambil dalam proses pengosongan aktivitas Yayasan Margasatwa Tamansari dan pencabutan izin lembaga konservasi semata-mata untuk kepentingan publik, penertiban aset daerah, serta perlindungan dan kesejahteraan satwa. 

Nota kesepahaman (MoU) antara wali kota Bandung dengan Direktur Jenderal KSDAE Kementerian Kehutanan telah ditandangani, pasca-pencabutan izin. Nota

Kesepahaman ini mengatur pembagian peran, tugas, dan tanggung jawab para pihak dalam masa transisi pasca-pengosongan aktivitas dan pencabutan izin Lembaga Konservasi YMT.

Baca juga:

• Kemenhut Usul ke Presiden Prabowo Tambah 21.000 Personel Polisi Hutan
• Kemenhut Sebut 191.790 Hektar Hutan Dibuka untuk Tambang Ilegal