Pemerintah Targetkan Aturan Turunan Nilai Ekonomi Karbon Terbit Maret 2026

Termasuk hak masyarakat adat, pembagian keuntungan yang adil, dan kesejahteraan lokal yang ikut terdongkrak.

Baca juga:

• Zulhas: Banyak Investor Antre untuk Kelola Sampah tapi Terkendala Aturan
• Kurangnya Data Karbon Laut Bisa Hambat Mitigasi Perubahan Iklim

Aturan turunan Kementerian Kehutanan

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menggodok empat regulasi untuk mendorong tata kelola pasar karbon internasional. 

"Langkah ini memastikan sistem yang kredibel, transparan, dan inklusif,” jelas Wakil Menteri Kehutanan, Rohmat Marzuki, Rabu (12/11/2025).

Rohmat menjelaskan, regulasi tersebut mencakup revisi Peraturan Menteri (Permen) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Sektor kehutanan.

Kemudian, Permen Nomor 8 Tahun 2021 tentang Zonasi Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan pada Kawasan Hutan Lindung dan Produksi.

Ada pula revisi Permen Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. Terakhir, menyusun peraturan baru tentang pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan konservasi.

Menurut Rohmat, keempat aturan turunan tersebut menjadi pondasi hukum utama dalam implementasi Nilai Ekonomi Karbon (NEK) sektor kehutanan.

“Perpres ini menandai babak baru di mana manfaat pasar karbon tak hanya menopang target iklim nasional, tetapi juga memberi dampak langsung bagi masyarakat pengelola hutan,” beber dia.