Sistem Peringatan Dini Sudah Ada, tapi Tindak Lanjut Mitigasi di Indonesia Masih Lemah
KOMPAS.com - Ketika menerima informasi terkait sistem peringatan dini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), apa yang harus dilakukan?
Sistem tersebut sebaiknya diterjemahkan pemangku kepentingan terkait sebagai tindakan untuk mengurangi kerentanan dan meminimalisasi dampa bencana.
Baca juga:
- Banjir Berulang di Jawa Barat, Ahli Sebut Butuh Solusi Lebih dari Tindakan Viral
- Peneliti BRIN: Korban Bencana Alami Trauma Ganda, Perlu Pendekatan Spiritual dan Ekologis
Namun, hal tersebut masih menjadi celah yang besar dalam memitigasi bencana di Indonesia.
"Sistem peringatan dini ujung ke ujung, kita masih luput untuk yang paling akhir, yang paling hilirnya. Jadi tidak hanya berupa pemberitahuan tetapi juga berupa tindakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah, kelompok-kelompok masyarakat, dan orang lain untuk mengurangi risiko. Bagian akhir ini yang relatif terbatas," kata Kepala Program Studi Magister Doktor Perencanaan Wilayah Kota (PWK) dan Transportasi ITB, Saut Sagala dalam webinar Transformasi Pengelolaan Banjir, Kamis (26/2/2026).
Bagaimana menyikapi sistem peringatan dini bencana?
Pemerintah perlu memahami langkah mitigasi bencana
Petugas Kementerian Kehutanan dan Dinas Kehutanan Provinsi Aceh mengambil sampel kayu gelondongan yang terbawa arus luapan Sungai Tamiang, di area pasantren Islam Terpadu Darul Mukhlishin, Desa Tanjung Karang, Aceh Tamiang, Aceh, Jumat (19/12/2025). Meski sistem peringatan dini bencana tersedia, respons pemerintah dan masyarakat dinilai belum optimal. Saut menyampaikan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebaiknya sudah memahami langkah-langkah yang diperlukan untuk merespons berbagai informasi sistem peringatan dini dari BMKG.
Begitu pula dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), berbagai dinas terkait, serta pemerintahan di tingkat kecamatan dan desa.
Seyogianya, informasi dari sistem peringatan dini BMKG sudah ditindaklanjuti dengan berbagai prosedur operasional standar (SOP). Harapannya, masyarakat memahami jalur evakuasi dan berbagai tindakan yang diperlukan dalam menanggapi bencana.
"Ini kita belum punya yang seperti itu. (Misalnya) Sudah empat hari (pasca-bencana banjir) di Aceh, sebagian masyarakat masih tinggal di rumahnya karena belum tahu ini tindakannya mau ngapain. Dapat informasi dari BMKG iya, ternyata tidak tahu apa yang perlu dilakukan. Kalau BMKG mengatakan ini terjadi bibit siklon. Sebagian juga enggak paham apa itu bibit siklon atau curah hujan milimeter," jelas Saut.
Gempa bumi atau tsunami memang menuntut pengambilan keputusan dengan sangat cepat dalam merespons bencana.
Di sisi lain, banjir terkadang bisa memberikan "jeda waktu". Sebenarnya pemangku kepentingan terkait mempunyai kemampuan dalam tindakan hal untuk mengantisipasinya.
Namun, dalam kasus banjir di Sumatera pada November 2025 lalu, kapasitas dalam mitigasi bencana tersebut tidak tampak.
"Seperti tunggu-tungguan ya dan pendanaannya juga masih kurang apa jelas. Kita memerlukan aksi antisipatif, bukan reaktif, memastikan bahwa ini masuk di dalam skenario kerja dan bagaimana itu dilakukan berdasar sebuah SOP," ucapnya.
Baca juga:
Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya
