Editor
JAKARTA, KOMPAS.com – Komitmen perusahaan tambang terhadap praktik pertambangan berkelanjutan dinilai belum cukup hanya dituangkan dalam kebijakan atau laporan keberlanjutan.
Implementasi yang konsisten di lapangan serta kesediaan diaudit secara independen menjadi ukuran penting untuk membangun kepercayaan publik.
Senior Advisor Social Investment Indonesia Sonny S. Sukada mengatakan, banyak perusahaan sebenarnya telah memiliki komitmen keberlanjutan. Namun, tantangan terbesar justru muncul ketika komitmen tersebut harus diterapkan secara konsisten di seluruh wilayah operasional perusahaan.
"Kalau saya melihat, ada tiga tahap. Pertama, perusahaan sudah memiliki komitmen keberlanjutan. Kedua, komitmen itu mulai diimplementasikan. Tetapi yang sering menjadi persoalan adalah implementasinya belum konsisten di seluruh area operasi," kata Sonny, Senin (6/7/2026).
Baca juga: Hilirisasi Nikel Dinilai Pangkas Jejak Karbon, tetapi Manfaatnya Belum Masuk Perhitungan
Menurut dia, kondisi tersebut menyebabkan divisi sustainability maupun corporate social responsibility (CSR) kerap hanya berperan sebagai "pemadam kebakaran" ketika muncul persoalan sosial atau lingkungan akibat aktivitas operasional perusahaan.
Padahal, konsep keberlanjutan seharusnya menjadi bagian dari pengambilan keputusan seluruh divisi perusahaan, bukan hanya menjadi tanggung jawab satu unit kerja.
"Keberlanjutan itu harus menjadi penghubung seluruh departemen. Selama ini sering kali sustainability belum berhasil menjadi konduktor yang menyatukan seluruh fungsi dalam perusahaan," ujarnya.
Sonny menjelaskan dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah perusahaan tambang di Indonesia mulai mengikuti proses audit dari Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA), sebuah standar internasional yang menilai praktik pertambangan dari aspek lingkungan, sosial, hingga tata kelola.
Harita Nickel dan Vale Indonesia menjadi dua perusahaan yang telah membuka operasionalnya untuk menjalani proses audit tersebut.
Menurut Sonny, kesediaan perusahaan nikel di Indonesia mengikuti audit independen merupakan langkah positif karena menunjukkan adanya kemauan untuk menguji komitmen keberlanjutan secara terbuka.
"Kalau Harita sampai lolos dari IRMA, itu sudah luar biasa. Itu bisa menjawab banyak tuduhan yang selama ini disampaikan berbagai organisasi masyarakat sipil. Tetapi kita juga tetap harus melihat seberapa tajam dan seberapa kritis proses auditnya," ujar Sonny.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa audit bukanlah tujuan akhir.
Menurut dia, perusahaan yang berhasil melewati audit independen pun tetap akan menghadapi tantangan menjaga kepercayaan publik apabila di lapangan masih ditemukan persoalan lingkungan maupun sosial.
"Audit bukan berarti persoalan selesai. Pada akhirnya perusahaan tetap akan menghadapi perang persepsi dan harus mampu menunjukkan bahwa praktik keberlanjutannya benar-benar dijalankan," katanya.
Sonny menilai, ke depan perusahaan tambang yang ingin bertahan di pasar internasional tidak memiliki banyak pilihan selain memenuhi standar keberlanjutan global.
Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya