Indonesia Krisis Anggaran Kontrasepsi, Cuma Cukup Sampai September 2025

KOMPAS.com - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN menyatakan bahwa terdapat tantangan dari sisi alokasi anggaran untuk alat kontrasepsi yang diperkirakan hanya cukup hingga September 2025.

Sekretaris Kemendukbangga Budi Setiyono dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (1/7/2025), menegaskan pentingnya alat kontrasepsi sebagai salah satu cara untuk mencegah stunting melalui pengendalian penduduk.

Minimnya pasokan dan anggaran alat kontrasepsi dapat berisiko mengganggu keseimbangan struktur penduduk serta pencapaian bonus demografi nasional.

Budi juga mengemukakan hasil evaluasi tahun 2025, yang menunjukkan ketimpangan distribusi alat dan obat kontrasepsi antarwilayah. Beberapa daerah mengalami kelebihan stok, sementara lainnya kekurangan.

Maka, untuk mengatasi hal itu, Kemendukbangga/BKKBN melakukan mobilisasi stok atau distribusi dinamis lintas wilayah agar distribusi lebih merata.

"Dari kebutuhan ideal tahun 2024 berkisar Rp850 miliar, alokasi anggaran 2025 hanya sekitar Rp200 miliar. Dengan kondisi saat ini, stok diperkirakan hanya cukup sampai September 2025,” ujar Budi seperti dikutip Antara.

Baca juga: Kemenkes: 53 Juta Siswa SD-SMA Akan Dapat Skrining Kesehatan Gratis

Ia menegaskan, jika suplai alat kontrasepsi tidak mencukupi, lonjakan kelahiran bisa terjadi. Struktur penduduk yang saat ini relatif seimbang bisa kembali melebar di kelompok usia, yang dapat menimbulkan tekanan terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan tata ruang.

Dengan sekitar 40 juta pasangan usia subur (PUS) di Indonesia, kebutuhan kontrasepsi harus dihitung secara cermat di setiap provinsi. Untuk itu, Kemendukbangga/BKKBN mengajak pemerintah daerah menyusun proyeksi kebutuhan secara realistis dan berbasis data.

“Pengendalian penduduk bukan hanya tugas negara, perlu kesadaran keluarga sebagai bagian dari solusi," ucap Budi.

Namun demikian, Kemendukbangga/BKKBN terus mendorong upaya KB mandiri, termasuk melalui edukasi publik dan metode tradisional seperti sistem kalender.

Sementara itu, Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Kemendukbangga/BKKBN Wahidin mengatakan, isu kontrasepsi perlu menjadi perhatian serius karena jika gagal dipenuhi, negara berisiko mengalami ledakan penduduk yang berdampak pada meningkatnya kebutuhan terhadap anggaran.

Menurutnya, kontrasepsi menjadi salah satu solusi penting dalam mencegah stunting dan mengurangi beban negara terhadap penyakit gagal tumbuh tersebut.

“Kelahiran yang tidak direncanakan bisa memperbesar risiko stunting. Maka, kendali kelahiran jadi kunci,” ujarnya.

Saat ini, 97 persen pengguna kontrasepsi adalah perempuan. Wahidin berharap ada inovasi kontrasepsi untuk laki-laki agar peran lebih merata.

“Pilihan untuk pria masih sangat terbatas. Kita butuh terobosan," tuturnya.

Baca juga: Cek Kesehatan Gratis Masuk Desa, Periksa 133 Warga di Cipelah