Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Indonesia Berperan Penting Pimpin Koordinasi Isu TPPO di ASEAN

Kompas.com - 09/05/2023, 13:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

NUSA DUA, KOMPAS.com - Indonesia dianggap memiliki peran penting memimpin koordinasi dengan negara-negara ASEAN terkait isu tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dalam penipuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (online scam).

Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hourn usai sidang Dewan Menteri Pilar Sosial Budaya ASEAN ke-29 (The 29th ASEAN Socio-Cultural Community/ASCC) di Nusa Dua, Provinsi Bali, Senin (8/5/2023).

"Saya pikir ini adalah concern dan kepentingan ASEAN agar Indonesia memimpin tahun ini untuk bekerja secara erat dengan negara-negara anggota ASEAN untuk melawan segala bentuk perdagangan orang," ujar Kao, sebagaimana dilansir Antara.

Baca juga: Polri Lakukan Pemeriksaan pada 20 WNI yang Diduga Korban TPPO di Myanmar

Menurutnya, mendalami kejahatan TPPO dalam online scam merupakan tugas negara-negara anggota ASEAN.

Oleh karena itu, ASEAN diminta untuk bekerja sama dan tidak bergerak secara individu dalam menghadapi kasus TPPO.

"Jadi saya pikir penting untuk ASEAN menangkal isu ini secara kolektif daripada individu, tetapi bekerja bersama untuk menangani isu ini di kawasan," tutur Kao.

Dalam kesempatan itu, Kao juga menyampaikan bahwa ASCC 2023 menyepakati empat dokumen komitmen yang akan dibahas dalam KTT ASEAN 2023.

Baca juga: Polri Ungkap Kasus Penipuan Terbesar di Filipina, Ditemukan 155 WNI Jadi Korban TPPO

Salah satu dokumen komitmen yang akan dibahas adalah soal pekerja migran.

"Saya yakin dokumen ini sangat signifikan untuk memproteksi pekerja migran dan nelayan migran di daerah kita di ASEAN," tuturnya.

Ia pun mengapresiasi suksesnya sidang ASCC 2023 yang dipimpin Indonesia untuk mengkoordinasi sejumlah isu.

"Kalau saya boleh menyampaikan pagi ini para menteri sukses melakukan pertemuan untuk mengkoordinasi sejumlah isu yang penting bagi masyarakat ASEAN," tuturnya.

Baca juga: Disnaker Jabar: 12 Warga Jabar Jadi Korban TPPO di Myanmar

Pimpinan sidang ASCC ke-29, Menko PMK Muhadjir Effendy mengemukakan bahwa ada empat dokumen komitmen yang akan dibahas dalam KTT ASEAN.

Keempat dokumen tersebut masing-masing adalah one health, jejaring desa ASEAN, pelindungan pekerja migran dalam situasi krisis, dan pekerja migran khususnya nelayan migran.

Dalam Sidang ASCC ke-29, Muhadjir menambahkan bahwa para menteri dan Sekretaris Jenderal ASEAN menegaskan kembali komitmen mereka untuk bekerja sama dalam mewujudkan prioritas Pilar Sosial Budaya di bawah Kepemimpinan ASEAN Indonesia.

"Mari perkuat kerja sama kita dalam mendorong relevansi ASEAN sebagai episentrum pertumbuhan di kawasan dan sekitarnya," kata Muhadjir.

Baca juga: Polri Kirim Tim ke Myanmar dan Thailand Selidiki Kasus Dugaan TPPO

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
14 Perusahaan Bertanggung Jawab Atas Sepertiga Pemanasan Global
14 Perusahaan Bertanggung Jawab Atas Sepertiga Pemanasan Global
Pemerintah
Reklamasi Pasca-Tambang Hanya Simbolis, Menteri LH Soroti Hilangnya Biodiversitas
Reklamasi Pasca-Tambang Hanya Simbolis, Menteri LH Soroti Hilangnya Biodiversitas
Pemerintah
Perubahan Iklim, Makluk Laut yang Tak Kasat Mata Pun Terancam
Perubahan Iklim, Makluk Laut yang Tak Kasat Mata Pun Terancam
LSM/Figur
UE Patok Target Limbah Pangan dan Skema Baru Daur Ulang Tekstil
UE Patok Target Limbah Pangan dan Skema Baru Daur Ulang Tekstil
Pemerintah
Aksi Iklim Sederhana dan Berbiaya Rendah Bisa Selamatkan 725.000 Jiwa per Tahun
Aksi Iklim Sederhana dan Berbiaya Rendah Bisa Selamatkan 725.000 Jiwa per Tahun
Pemerintah
Tekan Polusi Udara di Jakarta, DLH Semprotkan 4.000 Liter 'Water Mist'
Tekan Polusi Udara di Jakarta, DLH Semprotkan 4.000 Liter "Water Mist"
Pemerintah
Menteri LH: Stop Slogan Sampah Berkah, Itu Masalah Besar yang Harus Diselesaikan
Menteri LH: Stop Slogan Sampah Berkah, Itu Masalah Besar yang Harus Diselesaikan
Pemerintah
Metana Jadi Berkah, Kisah Suami Istri Balikpapan Hidup dari Sampah
Metana Jadi Berkah, Kisah Suami Istri Balikpapan Hidup dari Sampah
Swasta
Menteri LH Rindukan Langit Biru Jakarta Seperti saat Covid-19
Menteri LH Rindukan Langit Biru Jakarta Seperti saat Covid-19
Pemerintah
Survei Tunjukkan Pembeli Korporat akan Pilih Pemasok Berkelanjutan
Survei Tunjukkan Pembeli Korporat akan Pilih Pemasok Berkelanjutan
Swasta
Ditunjuk Jadi Wamenhut, Rohmat Marzuki Akui Belum Ada Pesan Khusus Presiden
Ditunjuk Jadi Wamenhut, Rohmat Marzuki Akui Belum Ada Pesan Khusus Presiden
Pemerintah
Gantikan Sulaiman Umar, Rohmat Marzuki Resmi Jabat Wakil Menteri Kehutanan
Gantikan Sulaiman Umar, Rohmat Marzuki Resmi Jabat Wakil Menteri Kehutanan
Pemerintah
Stop Lagi Ekspor Benih Lobster, Indonesia Tak Mau Jadi Pemasok Murah
Stop Lagi Ekspor Benih Lobster, Indonesia Tak Mau Jadi Pemasok Murah
Pemerintah
Karhutla, KLH Awasi Praktik 38 Perusahaan
Karhutla, KLH Awasi Praktik 38 Perusahaan
Pemerintah
UMKM di Tanjakan Curam, Harus Naik Kelas Sekaligus Pangkas Emisi
UMKM di Tanjakan Curam, Harus Naik Kelas Sekaligus Pangkas Emisi
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau