Indonesia Berperan Penting Pimpin Koordinasi Isu TPPO di ASEAN

NUSA DUA, KOMPAS.com - Indonesia dianggap memiliki peran penting memimpin koordinasi dengan negara-negara ASEAN terkait isu tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dalam penipuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (online scam).

Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hourn usai sidang Dewan Menteri Pilar Sosial Budaya ASEAN ke-29 (The 29th ASEAN Socio-Cultural Community/ASCC) di Nusa Dua, Provinsi Bali, Senin (8/5/2023).

"Saya pikir ini adalah concern dan kepentingan ASEAN agar Indonesia memimpin tahun ini untuk bekerja secara erat dengan negara-negara anggota ASEAN untuk melawan segala bentuk perdagangan orang," ujar Kao, sebagaimana dilansir Antara.

Baca juga: Polri Lakukan Pemeriksaan pada 20 WNI yang Diduga Korban TPPO di Myanmar

Menurutnya, mendalami kejahatan TPPO dalam online scam merupakan tugas negara-negara anggota ASEAN.

Oleh karena itu, ASEAN diminta untuk bekerja sama dan tidak bergerak secara individu dalam menghadapi kasus TPPO.

"Jadi saya pikir penting untuk ASEAN menangkal isu ini secara kolektif daripada individu, tetapi bekerja bersama untuk menangani isu ini di kawasan," tutur Kao.

Dalam kesempatan itu, Kao juga menyampaikan bahwa ASCC 2023 menyepakati empat dokumen komitmen yang akan dibahas dalam KTT ASEAN 2023.

Baca juga: Polri Ungkap Kasus Penipuan Terbesar di Filipina, Ditemukan 155 WNI Jadi Korban TPPO

Salah satu dokumen komitmen yang akan dibahas adalah soal pekerja migran.

"Saya yakin dokumen ini sangat signifikan untuk memproteksi pekerja migran dan nelayan migran di daerah kita di ASEAN," tuturnya.

Ia pun mengapresiasi suksesnya sidang ASCC 2023 yang dipimpin Indonesia untuk mengkoordinasi sejumlah isu.

"Kalau saya boleh menyampaikan pagi ini para menteri sukses melakukan pertemuan untuk mengkoordinasi sejumlah isu yang penting bagi masyarakat ASEAN," tuturnya.

Baca juga: Disnaker Jabar: 12 Warga Jabar Jadi Korban TPPO di Myanmar

Pimpinan sidang ASCC ke-29, Menko PMK Muhadjir Effendy mengemukakan bahwa ada empat dokumen komitmen yang akan dibahas dalam KTT ASEAN.

Keempat dokumen tersebut masing-masing adalah one health, jejaring desa ASEAN, pelindungan pekerja migran dalam situasi krisis, dan pekerja migran khususnya nelayan migran.

Dalam Sidang ASCC ke-29, Muhadjir menambahkan bahwa para menteri dan Sekretaris Jenderal ASEAN menegaskan kembali komitmen mereka untuk bekerja sama dalam mewujudkan prioritas Pilar Sosial Budaya di bawah Kepemimpinan ASEAN Indonesia.

"Mari perkuat kerja sama kita dalam mendorong relevansi ASEAN sebagai episentrum pertumbuhan di kawasan dan sekitarnya," kata Muhadjir.

Baca juga: Polri Kirim Tim ke Myanmar dan Thailand Selidiki Kasus Dugaan TPPO