Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dua Komponen Intervensi Spesifik Stunting Lampaui Target

Kompas.com, 26 Juni 2023, 15:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

KOMPAS.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melaporkan, dua dari 11 komponen pelaksanaan program intervensi spesifik stunting di Indonesia telah melampaui target pada triwulan pertama tahun ini.

Dirjen Kesehatan Masyarakat Kemenkes Maria Endang Sumiwi di Jakarta, Minggu (25/6/2023) mengatakan, dua intervensi yang melampaui target adalah tablet penambah darah pada remaja putri dan tablet penambah darah pada ibu hamil.

Tablet penambah darah pada remaja putri capaiannya 57,7 persen dari target nasional 12,5 persen. Sedangkan tablet penambah darah pada ibu hamil capaiannya 66 persen dari target 20 persen.

Baca juga: Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jadi Salah Satu Cara Cegah Stunting

Pelaksanaan program intervensi spesifik stunting yang kini masih dikejar adalah skrining anemia, pemeriksaan kehamilan (ANC), dan pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil kurang energi kronik (KEK).

Intervensi spesifik stunting lainnya berupa pemantauan pertumbuhan balita, pemberian air susu ibu (ASI) eksklusif, pemberian makanan pendamping (MP) ASI kaya protein hewani bagi bayi di bawah dua tahun (baduta), tata laksana bayi di bawah lima tahun (balita) dengan masalah gizi, peningkatan cakupan dan perluasan imunisasi, serta edukasi remaja ibu hamil dan keluarga termasuk program bebas buang air besar sembarangan (BABS).

Maria mengatakan, hingga saat ini belum ada satu pun provinsi yang telah mencapai target skrining anemia yang ditetapkan sebesar 70 persen di kuartal pertama tahun ini.

Sedangkan konsumsi tablet penambah darah remaja putri, sudah 36 dari 38 provinsi yang telah melebihi target 12,5 persen dengan rata-rata 57 persen.

Baca juga: Apa Saja Penyebab Utama Stunting?

Dua provinsi lainnya masih harus mengejar target 12,5 persen antara lain Papua Tengah dan Papua Pegunungan, sebagaimana dilansir Antara.

Untuk pemeriksaan kehamilan ditargetkan mencapai 20 persen. Akan tetapi, dari 38 provinsi, hanya Banten dan DKI Jakarta yang telah mencapai target tersebut masing-masing 20,45 persen dan 20,13 persen.

"Intervensi pemeriksaan kehamilan ini dilakukan minimal enam kali di fasilitas kesehatan," kata Maria.

Untuk ibu hamil yang mengonsumsi tablet penambah darah sedang dikejar di 37 provinsi, khususnya di Papua Barat Daya yang kini mencapai 16,89 persen.

Baca juga: Investasi Kader Kesehatan Jadi Kunci Menekan Stunting, 90 Persen Belum Terlatih

Untuk pemberian makanan tambahan (PMT) bagi ibu hamil ada 18 provinsi yang telah melebihi target 87,5 persen pada kuartal pertama tahun ini.

Kemenkes juga melaporkan sebanyak 14 provinsi telah melebihi target pemantauan pertumbuhan balita mencapai 80 persen.

Sedangkan pemberian ASI eksklusif baru tujuh provinsi yang telah mencapai target 75 persen di kuartal pertama yaitu Aceh, DKI Jakarta, Sumatera Barat, Jambi, Bali, Lampung, dan Yogyakarta.

Pemberian MPASI pada anak usia enam hingga 23 bulan akan dilaporkan Kemenkes pada kuartal ketiga tahun ini.

Baca juga: Cegah Stunting, Dana Desa Dapat Digunakan Penguatan Posyandu

Kemenkes juga melaporkan terdapat delapan provinsi yang berhasil mengatasi masalah balita kurang gizi tambahan dengan angka cakupan melebihi target 85 persen.

Terkait laporan imunisasi dasar lengkap, semua provinsi belum mencapai target 22,5 persen pada kuartal pertama tahun ini.

Terakhir, adalah desa dan kelurahan stop BABS. Ada 10 provinsi telah melebihi target 80 persen di kuartal pertama, ada juga dua provinsi berhasil mencapai angka 100 persen bebas dari BABS yaitu Yogyakarya dan NTB.

Kemenkes melaporkan bahwa hingga 2021, ada lima provinsi yang memiliki jumlah kasus stunting terbanyak dan menyumbang 51 persen kasus nasional yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Sumatera Utara.

Baca juga: Cargill Dorong Pemberdayaan Masyarakat Desa Cegah Stunting

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
BRIN Fokus Riset Pengelolaan Sampah, Dukung Pertumbuhan Ekonomi dan Transisi Energi
BRIN Fokus Riset Pengelolaan Sampah, Dukung Pertumbuhan Ekonomi dan Transisi Energi
Pemerintah
Menteri LH Hanif Nilai Indonesia Belum Siap Hadapi Krisis Iklim, Sibuk Cari Cara Turunkan Emisi
Menteri LH Hanif Nilai Indonesia Belum Siap Hadapi Krisis Iklim, Sibuk Cari Cara Turunkan Emisi
Pemerintah
Kerugian Banjir Sumatera Capai Rp 68 T, Celios Desak Moratorium Tambang dan Sawit
Kerugian Banjir Sumatera Capai Rp 68 T, Celios Desak Moratorium Tambang dan Sawit
LSM/Figur
Menteri LH Hanif Soal COP30, Negara Dunia Masih Berdebat dan Krisis Iklim Terabaikan
Menteri LH Hanif Soal COP30, Negara Dunia Masih Berdebat dan Krisis Iklim Terabaikan
Pemerintah
Ketika Alam Dirusak, Jangan Salahkan Alam
Ketika Alam Dirusak, Jangan Salahkan Alam
Pemerintah
Perluasan Kota Ancam Akses Air Bersih pada 2050, Ini Studinya
Perluasan Kota Ancam Akses Air Bersih pada 2050, Ini Studinya
Swasta
Ratusan Ilmuwan Tandatangani Deklarasi Dartington, Desak Pemimpin Dunia Atasi Perubahan Iklim
Ratusan Ilmuwan Tandatangani Deklarasi Dartington, Desak Pemimpin Dunia Atasi Perubahan Iklim
Pemerintah
Tak Lepas dari Ancaman, Bahan Kimia Abadi Ditemukan di Hewan Laut
Tak Lepas dari Ancaman, Bahan Kimia Abadi Ditemukan di Hewan Laut
LSM/Figur
Kemenhut Bantah Tudingan Bupati Tapsel soal Beri Izin Penebangan Hutan Sebelum Banjir
Kemenhut Bantah Tudingan Bupati Tapsel soal Beri Izin Penebangan Hutan Sebelum Banjir
Pemerintah
SCG Pangkas Emisi lewat Semen Rendah Karbon dan Efisiensi Energi
SCG Pangkas Emisi lewat Semen Rendah Karbon dan Efisiensi Energi
Swasta
Banjir Sumatera Dipicu Deforestasi, Mayoritas Daerah Aliran Sungai Kritis
Banjir Sumatera Dipicu Deforestasi, Mayoritas Daerah Aliran Sungai Kritis
LSM/Figur
Industri Manufaktur Sumbang 17 Persen PDB, Kemenperin Kembangkan Industri Hijau
Industri Manufaktur Sumbang 17 Persen PDB, Kemenperin Kembangkan Industri Hijau
Pemerintah
UNDP: Kesenjangan Pembangunan Antarnegara Bisa Melebar akibat AI
UNDP: Kesenjangan Pembangunan Antarnegara Bisa Melebar akibat AI
Pemerintah
Banjir, Illegal Logging, dan Hak Publik atas Lingkungan yang Aman
Banjir, Illegal Logging, dan Hak Publik atas Lingkungan yang Aman
Pemerintah
Bencana Sumatera: Refleksi Kolektif untuk Taubat Ekologis
Bencana Sumatera: Refleksi Kolektif untuk Taubat Ekologis
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme KOMPAS.com
Memuat pilihan harga...
Kolom ini tidak boleh kosong.
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau