Pemberdayaan Perempuan Dapat Ciptakan Masyarakat yang Kuat dan Sehat

KOMPAS.com – Pemberdayaan perempuan dan anak perempuan dinilai dapat membuat masyarakat menjadi lebih kuat dan sehat.

Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo dalam peringatan Hari Kependudukan Dunia (HKD), Selasa (11/7/2023).

Hasto menuturkan, masyarakat global harus memajukan kesetaraan gender untuk menciptakan dunia yang lebih adil, tangguh, dan berkelanjutan dengan kemungkinan tak terbatas.

Baca juga: Santri Perempuan Dianggap Lebih Peduli dalam Pelestarian Lingkungan

“Masyarakat menjadi lebih kuat dan lebih sehat ketika perempuan dan anak perempuan diberdayakan untuk memilih bagaimana dan kapan mereka ingin membangun keluarga yang mereka inginkan,” ujar Hasto.

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ketidaksetaraan gender membuat banyak perempuan dan anak perempuan tidak bisa bersekolah atau mendapatkan pekerjaan dan posisi kepemimpinan.

Selain itu, sejauh ini hanya enam negara di dunia yang jumlah anggota parlemennya setara antara laki-laki dan perempuan.

Hasto menuturkan, keinginan perempuan dan anak perempuan itu penting untuk didengar di manapun mereka berada. Oleh karenanya kesetaraan gender penting untuk diterapkan.

Baca juga: Keterwakilan Perempuan di Parlemen Masih Sedikit, Sinergi dan Kolaborasi Diperlukan

“Dalam lingkungan pembangunan dan kemanusiaan, di ruang daring maupun luring,” kata Hasto dalam keterangan tertulis yang disiarkan BKKBN.

Hasto menambahkan, dengan memajukan kesetaraan gender, berarti mengharuskan semua elemen masyarakat mendengarkan suara perempuan, anak perempuan, dan kelompok termarjinalkan lainnya.

Dengan demikian, tercipta pemahaman mengenai tantangan yang mereka hadapi dalam mewujudkan impian dan potensi perempuan dan anak perempuan.

Di satu sisi, terlalu sering adanya hambatan dan tantangan terhadap hak dan kesehatan seksual serta reproduksi perempuan, termasuk kurangnya akses kontrasepsi.

Baca juga: Perempuan Adalah Aktivis Perdamaian dan Negosiator Ulung

Kurangnya akses kontrasepsi menyulitkan perempuan untuk menciptakan keluarga yang mereka inginkan, sehingga melanggar otonomi tubuh mereka yang mengancam masa depan global.

Pemerintah, kata Hasto, harus membentengi hak perempuan dan anak perempuan serta kemampuan mereka untuk membuat pilihan berdasarkan undang-undang dan kebijakan.

Hal tersebut demi memastikan populasi global yang lebih inklusif dan tangguh.

Baca juga: Aparat yang Tangani Kasus Perempuan dan Anak Harus Berperspektif Gender