Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Terapkan Pajak Karbon, Produk Indonesia Bakal Sulit Bersaing

Kompas.com - 14/07/2023, 10:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

KOMPAS.com – Dunia tengah fokus menerapkan pajak karbon. Jika Indonesia ketinggalan, produk yang dihasilkan akan sulit untuk berkompetisi secara harga.

Penerapan pajak karbon menjadi salah satu upaya dunia untuk mengurangi emisi dalam melawan perubahan iklim.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyatakan, wacana penerapan pajak karbon di dunia sebagai salah satu cara untuk menekan emisi bisa menjadi momentum tepat.

Baca juga: Pemda Diminta Kawal Tata Kelola Lingkungan Guna Pelaksanaan Nilai Ekonomi Karbon

Arifin menuturkan, saat ini masih banyak industri di Indonesia yang menggunakan bahan bakar fosil, seperti batu bara atau minyak.

Situasi tersebut menjadi catatan khusus agar upaya mendorong produktivitas industri domestik jangan sampai memberikan dampak serius terhadap lingkungan.

Dia menilai, jika tidak ada upaya yang signifikan, maka Indonesia bisa terkena sendiri dampaknya.

Penerapan pajak karbon yang kini sedang direncanakan secara global dipastikan akan berpengaruh kepada persaingan produk Indonesia.

Baca juga: Tiga Provinsi Jadi Model Pembangunan Rendah Karbon, Ini Daftarnya

“Kami menganggap ancaman yang paling besar adalah justru jika diterapkan praktik carbon mechanism secara global, akan ada pajak karbon yang disepakati seluruh negara,” kata Arifin sebagaimana dilansir dari situs web Kementerian ESDM, Rabu (12/7/2023).

Arifin mencontohkan, negara-negara di kawasan Skandinavia sudah menerapkan pajak karbon untuk mengurangi emisinya.

Jika ketinggalan dalam upaya mengurangi emisi, dampaknya adalah produk yang dihasilkan akan menjadi tidak kompetitif di pasar internasional.

“Akibatnya industri yang menggunakan energi fosil akan terkena pajak. Itu akan menyebabkan tidak kompetitifnya produksi kita di pasar internasional,” jelas Arifin.

Baca juga: Pengurangan Emisi Karbon Jadi Bagian Penghargaan Thomas Alva Edison

Arifin mengatakan, teknologi penangkap dan penyimpanan karbon atau carbon capture utilization and storage (CCUS) menjadi salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan emisi dari penggunaan energi di Indonesia.

Terlebih lagi, ada kajian yang menyimpulkan bahwa Indonesia memiliki kapasitas penyimpanan atau reservoir untuk menyimpan karbon dioksida mencapai 400 gigaton.

“Kita harus mendorong energi bersih. Kita harus bisa memanfaatkan sumber-sumber dalam negeri kita untuk mengurangi karbon,” ujar Arifin.

Menurut Arifin, kondisi tersebut sudah disadari oleh para pemain besar dunia. Contohnya Exxon, BP, hingga Chevron sedang melakukan kajian untuk menerapkan CCUS di Indonesia.

Baca juga: Emisi Karbon Sektor Energi Baru Terpangkas 95 Juta Ton

Halaman:

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Program ASRIDiapresiasi karena Tingkatkan Kesadaran soal Krisis Iklim
Program ASRIDiapresiasi karena Tingkatkan Kesadaran soal Krisis Iklim
Pemerintah
Penuhi Permintaan Susu yang Meningkat, Perusahaan Ini Jalankan Bisnis secara Inklusif
Penuhi Permintaan Susu yang Meningkat, Perusahaan Ini Jalankan Bisnis secara Inklusif
LSM/Figur
Studi: Kotoran Penguin di Antartika Bisa Bantu Dinginkan Planet
Studi: Kotoran Penguin di Antartika Bisa Bantu Dinginkan Planet
Pemerintah
Bahan Organik dan Kimia Cemari Situ Ria Rio hingga Picu Buih di Kali Sunter
Bahan Organik dan Kimia Cemari Situ Ria Rio hingga Picu Buih di Kali Sunter
Pemerintah
Tahun Ini, Menteri LH Wajibkan Produsen Kelola Sampah Plastik Sendiri
Tahun Ini, Menteri LH Wajibkan Produsen Kelola Sampah Plastik Sendiri
Pemerintah
Program Inkubasi UMKM Garudafood Berdayakan Ibu Rumah Tangga Jadi Penggerak Ekonomi
Program Inkubasi UMKM Garudafood Berdayakan Ibu Rumah Tangga Jadi Penggerak Ekonomi
Swasta
Ancaman Perubahan Iklim, Hutan Paling Beragam di Dunia Tak Mampu Adaptasi
Ancaman Perubahan Iklim, Hutan Paling Beragam di Dunia Tak Mampu Adaptasi
Pemerintah
Duduk Perkara Wartawan dan Humas KLH Dikroyok Saat Segel Perusahaan di Banten
Duduk Perkara Wartawan dan Humas KLH Dikroyok Saat Segel Perusahaan di Banten
Pemerintah
Asal Ular Tentukan Efektivitas Pembasmian Tikus secara Alami di Indramayu
Asal Ular Tentukan Efektivitas Pembasmian Tikus secara Alami di Indramayu
Pemerintah
Akses Kesehatan Berkelanjutan, Kunci Atasi Penyakit Pernapasan Kronis
Akses Kesehatan Berkelanjutan, Kunci Atasi Penyakit Pernapasan Kronis
Swasta
KLH/BPLH Genjot Target Indonesia Bersih 2029 lewat Pengelolaan Sampah 100 Persen
KLH/BPLH Genjot Target Indonesia Bersih 2029 lewat Pengelolaan Sampah 100 Persen
Pemerintah
Menjaga Hutan, Menggerakkan Ekonomi
Menjaga Hutan, Menggerakkan Ekonomi
Pemerintah
Perundingan Perjanjian Global Gagal, RI Tetap Berkomitmen Hentikan Polusi Plastik
Perundingan Perjanjian Global Gagal, RI Tetap Berkomitmen Hentikan Polusi Plastik
Pemerintah
Kompas Gramedia Gelar Roadshow Edukasi Keberlanjutan ke SMA di Jakarta
Kompas Gramedia Gelar Roadshow Edukasi Keberlanjutan ke SMA di Jakarta
Swasta
Asia ESG Summit 2025 Segera Digelar, Bahas Kolaborasi Menuju Masa Depan Berkelanjutan
Asia ESG Summit 2025 Segera Digelar, Bahas Kolaborasi Menuju Masa Depan Berkelanjutan
BrandzView
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau