Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com, 1 Juli 2023, 07:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

KOMPAS.com – Sebanyak tiga provinsi di Indonesia siap menjadi model pembangunan rendah karbon melalui proyek International Climate Initiative-Peat and Mangrove Ecosystems (IKI-PME).

Hal tersebut disampaikan Direktur Kehutanan dan Sumber Daya Air Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Nur Hygiawati Rahayu di Jakarta, Selasa (27/6/2023).

“Proyek IKI-PME sangat mendukung agenda dan capaian pemerintah dalam Pembangunan Rendah Karbon (PRK), Pembangunan Berketahanan Iklim (PBI) sekaligus Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs),” kata Nur.

Baca juga: Eksistensi Mangrove Sangat Penting Melawan Perubahan Iklim

Nur menuturkan, ketiga provinsi itu adalah Sumatera Utara, Papua Barat, dan Papua Barat Daya, sebagaimana dilansir Antara.

Alasan digelarnya proyek IKI-PME di tiga provinsi itu didasari dari data hutan mangrove dan hutan gambut milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Saat ini, Sumatera Utara memiliki sekitar 38.205 hektare hutan mangrove dan 526.701 hektare hutan gambut.

Khusus untuk ekosistem gambut, sebanyak 99,76 persen di antaranya masih perlu pengelolaan lebih maksimal karena Sumatera Utara merupakan provinsi kedelapan dalam luas gambut secara nasional.

Baca juga: Mitigasi Perubahan Iklim, PLN Batam Tanam 500 Bibit Mangrove

Sedangkan, Papua Barat dan Papua Barat Daya luas hutan gambutnya mencapai 957.826 hektare, hutan mangrove 9.120 hektare, dan gambut yang berasosiasi dengan mangrove seluas 332.407 hektare.

Proyek IKI-PME dipimpin oleh Yayasan Konservasi Indonesia bekerja sama dengan Wetlands International Indonesia (YLBA) dan Center for International Forestry Research (CIFOR).

Dalam proyek tersebut, seluas 742.234 hektare ekosistem gambut dan mangrove telah berhasil didukung dalam retensi yang luas dan pengelolaan yang efektif melalui peningkatan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan.

Intervensi dilakukan melalui fasilitasi penguatan kebijakan dalam Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP) Papua Barat serta pelaksanaan kegiatan patroli menggunakan alat Spatial Monitoring and Reporting Tools (SMART), sementara restorasi gambut telah diselesaikan di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.

Baca juga: Cegah Kerusakan Lingkungan, Satpolairud Polres Karimun Tanam 1.000 Mangrove

Selain itu, masyarakat juga diberikan peningkatan keterampilan dalam perbaikan dan perawatan mesin perahu ketinting, perbaikan jaring ikan, serta kemampuan dalam identifikasi dan pemantauan potensi sumber daya alam.

Masyarakat juga diberikan pelatihan diversifikasi produk seperti budidaya ikan, bebek, kompos blok, dan minyak serai wangi.

“Kami berharap keberhasilan IKI-PME nantinya dapat direplikasi oleh provinsi lain yang pada akhirnya dapat berkontribusi dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim Indonesia,” kata Nur.

Ketua Dewan Pengurus Yayasan Konservasi Indonesia Meizani Irmadhiany menuturkan, kerja sama dengan Bappenas berhasil membentuk tim koordinasi strategis lahan basah yang melahirkan dokumen strategi nasional lahan basah ekosistem gambut dan mangrove yang diluncurkan pada awal Februari.

Baca juga: Peringati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Masyarakat Bintan Tanam Mangrove

Yayasan Konservasi Indonesia dan pihak swasta di Sumatera Utara juga telah menyelesaikan rencana restorasi gambut seluas 350 hektare, yang implementasinya sedang dijalankan saat ini.

“Kami juga mendukung RKTP Papua Barat yang menjamin pencegahan konversi lahan gambut dan mangrove seluas 388.341 hektare,” kata Meizani.

Program Coordinator of Wetlands Restoration and Community Development Yayasan Lahan Basah Eko Budi Priyanto berujar, proyek IKI-PME telah melakukan percontohan perlindungan dan pemulihan gambut bersama masyarakat.

“Restorasi gambut yang berhasil dilakukan merupakan kerja sama dengan masyarakat melalui penanaman tanaman asli lahan gambut, yang dikenal dengan Palludiculture, di lahan seluas 200 hektare,” ujar Eko.

Baca juga: Transformasi Kawasan Mangrove Angke, Kini Jadi Pusat Edukasi

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
CIMB Niaga Salurkan 'Green Financing' Syariah ke IKPT untuk Dukung Transisi Energi
CIMB Niaga Salurkan "Green Financing" Syariah ke IKPT untuk Dukung Transisi Energi
Swasta
Permintaan Batu Bara Dunia Capai Puncak Tahun Ini, Tapi Melandai 2030
Permintaan Batu Bara Dunia Capai Puncak Tahun Ini, Tapi Melandai 2030
Pemerintah
Pulihkan Ekosistem Sungai, Jagat Satwa Nusantara Lepasliarkan Ikan Kancra di Bogor
Pulihkan Ekosistem Sungai, Jagat Satwa Nusantara Lepasliarkan Ikan Kancra di Bogor
LSM/Figur
Riau dan Kalimantan Tengah, Provinsi dengan Masalah Kebun Sawit Masuk Hutan Paling Rumit
Riau dan Kalimantan Tengah, Provinsi dengan Masalah Kebun Sawit Masuk Hutan Paling Rumit
LSM/Figur
366.955 Hektar Hutan Adat Ditetapkan hingga November 2025
366.955 Hektar Hutan Adat Ditetapkan hingga November 2025
Pemerintah
Suhu Arktik Pecahkan Rekor Terpanas Sepanjang Sejarah, Apa Dampaknya?
Suhu Arktik Pecahkan Rekor Terpanas Sepanjang Sejarah, Apa Dampaknya?
LSM/Figur
Pembelian Produk Ramah Lingkungan Meningkat, tapi Pesan Keberlanjutan Meredup
Pembelian Produk Ramah Lingkungan Meningkat, tapi Pesan Keberlanjutan Meredup
LSM/Figur
Menjaga Napas Terakhir Orangutan Tapanuli dari Ancaman Banjir dan Hilangnya Rimba
Menjaga Napas Terakhir Orangutan Tapanuli dari Ancaman Banjir dan Hilangnya Rimba
LSM/Figur
FWI Soroti Celah Pelanggaran Skema Keterlanjuran Kebun Sawit di Kawasan Hutan
FWI Soroti Celah Pelanggaran Skema Keterlanjuran Kebun Sawit di Kawasan Hutan
LSM/Figur
Menhut Raja Juli Soroti Lemahnya Pengawasan Hutan di Daerah, Anggaran dan Personel Terbatas
Menhut Raja Juli Soroti Lemahnya Pengawasan Hutan di Daerah, Anggaran dan Personel Terbatas
Pemerintah
Menhut Raja Juli Sebut Tak Pernah Beri Izin Pelepasan Kawasan Hutan Setahun Terakhir
Menhut Raja Juli Sebut Tak Pernah Beri Izin Pelepasan Kawasan Hutan Setahun Terakhir
Pemerintah
Krisis Iklim Picu Berbagai Jenis Penyakit, Ancam Kesehatan Global
Krisis Iklim Picu Berbagai Jenis Penyakit, Ancam Kesehatan Global
Pemerintah
Petani Rumput Laut di Indonesia Belum Ramah Lingkungan, Masih Terhalang Biaya
Petani Rumput Laut di Indonesia Belum Ramah Lingkungan, Masih Terhalang Biaya
Pemerintah
Kemenhut Musnahkan 98,8 Hektar Kebun Sawit Ilegal di TN Berbak Sembilang Jambi
Kemenhut Musnahkan 98,8 Hektar Kebun Sawit Ilegal di TN Berbak Sembilang Jambi
Pemerintah
Indonesia Bisa Contoh India, Ini 4 Strategi Kembangkan EBT
Indonesia Bisa Contoh India, Ini 4 Strategi Kembangkan EBT
LSM/Figur
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme KOMPAS.com
Kolom ini tidak boleh kosong.
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau