Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Pramono Dwi Susetyo
Pensiunan

Pemerhati masalah kehutanan; penulis buku

Dekarbonisasi dan Perubahan Iklim

Kompas.com - 01/08/2023, 10:18 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

TAJUK rencana Kompas, Senin (31/07/2023), mengangkat judul sangat menarik “Memanusiakan Perubahan Iklim”, yang menyinggung suhu global tiga pekan pertama Juli 2023, menunjukkan rata-rata berada 1,5 derajat celsius di atas rata-rata suhu global sejak era praindustri akhir 1700 atau awal 1800.

Suhu mendidih bulan Juli juga terkait dengan gelombang panas di kawasan Amerika Utara, Asia dan Eropa. Datangnya juga bersamaan dengan kebakaran lahan di Kanada dan Yunani.

Pada 2022 lalu, kenaikan suhu bumi telah mencapai 1,2 derajat celcius dan dampaknya mulai terasa. Gelombang panas tanpa akhir terjadi di negara-negara belahan bumi utara hingga hujan ekstrem yang merendam sepertiga daratan Pakistan.

Para ilmuwan di PBB sepakat bahwa bencana iklim yang mengancam umat manusia akan terjadi jika suhu bumi naik melebihi 1,5 derajat celcius.

Bagi para pihak yang mengikuti iklim global, terutama pemerintah, kondisi sekarang buka tak terprediksi. Bahkan, sejak 1992, dunia sudah memulai inisiatif Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi.

Inisiatif itu menelorkan slogan Pembangunan Bekelanjutan (Sustanaible Development Goal’s/SDG), yakni kebijakan pembangunan negara haruslah mempertimbangkan daya dukung lingkungan.

Lalu muncul Konvensi Kerangka Kerja PBB untuk Perubahan Iklim (UVFCCC) yang beranggotakan hampir seluruh negara.

Para pemimpin pemerintahan/negara selalu berkumpul berkala membahas mengenai perubahan iklim.

Perjanjian Paris 2015 mempopulerkan istilah dekarbonisasi. Dekarbonisasi adalah proses menghilangkan atau mengurangi emisi karbon buatan manusia untuk mencapai nol emisi.

Net zero emission adalah seimbangnya jumlah emisi dengan penyerapannya sehingga tak terlepas menjadi gas rumah kaca ke atmosfer.

Dalam COP26 di Glasgow, Skotlandia, tahun lalu, ada pakta negara-negara anggota PBB mencapai nol deforestasi, yakni seimbangnya penggundulan hutan dengan restorasinya.

Tiap negara mengajukan proposal penurunan emisi kepada konferensi iklim tahunan COP untuk menggaet kolaborasi pembiayaan mencapainya.

Penyebab krisis iklim adalah pemanasan global. Pemanasan global dipicu oleh produksi emisi karbon yang menjadi gas rumah kaca di atmosfer akibat bumi tak sanggup menyerapnya.

Emisi karbon adalah hasil aktivitas ekonomi manusia untuk bertahan hidup dan mencapai kemajuan.

Faktanya, apa yang terjadi dengan perubahan iklim sekarang? Negara-negara dunia seperti tak berdaya. Pembahasan perubahan iklim lebih berbau politik dan negosiasi ekonomi, meminggirkan sisi manusia yang terimbas perubahan iklim dan pemanasan global.

Petani, nelayan, pekerja lapangan dan penghuni kawasan kutub serta pesisir dihantui gagal panen, abrasi, es mencair dan gelombang panas. Gagal panen akibat perubahan dan krisis iklim menambah parah bencana kelaparan.

Indonesia menerjemahkan kesepakatan itu dengan membuat program FOLU net sink 2030. FOLU net sink adalah emisi negatif di sektor kehutanan dan penggunaan lahan.

Semua program itu adalah mitigasi perubahan iklim, yakni mengurangi produksi emisi gas rumah kaca untuk mencegah pemanasan global 1,5 derajat celcius pada 2030 dan 2 derajat celcius pada 2050.

Dalam Peraturan Presiden no. 98/2021 tentang Penyelengaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional (NDC) dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dalam Pembangunan Nasional, mitigasi perubahan iklim diartikan sebagai usaha pengendalian untuk mengurangi risiko akibat perubahan iklim melalui kegiatan yang dapat menurunkan emisi atau meningkatkan penyerapan GRK dan penyimpanan/penguatan cadangan karbon dari berbagai sumber emisi.

Melihat konstelasi, suhu mendidih yang disampaikan oleh Sekjen PBB Antonio Gutteres, Kamis (27/7/2023), yang merupakan ancaman sangat serius akibat bencana iklim, nampaknya kegiatan mitigasi perubahan iklim belum dianggap cukup, karena harus dilakukan serentak dan bersama-sama dilakukan oleh negara-negara didunia.

Oleh karena itu, wajar apabila Kompas menulis bahwa adaptasi perubahan iklim paling relevan dan masuk akan untuk dilakukan termasuk Indonesia. Syukur-syukur dapat dilakukan secara simultan antara mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Adaptasi perubahan iklim diartikan sebagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian ekstrem sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi.

Kapasitas adaptasi perubahan iklim Indonesia akan diuji dengan kemampuan kita untuk menyesuaikan dan menghadapi dampak fenomena El Nino yang melanda Indonesia yang membawa kekeringan berkepanjangan hingga akhir 2023.

Menurut BMKG, puncak tertinggi kekeringan akibat El Nino akan terjadi pada Agustus hingga September 2023.

Dampaknya mulai terasa, di sana-sini masyarakat mulai kesulitan untuk mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari.

Di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah baru-baru ini dikabarkan enam orang meninggal dunia akibat kelaparan yang melanda tiga distrik sebagai dampak dari El Nino (bencana kekeringan).

Sebagai pemilik hutan tropis terluas ketiga didunia (120,3 juta hektar) setelah negara Brasil dan Republik Demokratik Kongo, Indonesia mempunyai kontribusi sangat besar dalam mitigasi maupun adaptasi perubahan iklim sepanjang dalam pembangunannya mampu menjaga kelestarian lingkungannya, termasuk meminimalkan terjadinya laju deforestasi hutan tropisnya sebagai paru-paru dunia.

Dekarbonisasi yang digagas PBB tidak akan terwujud apabila semua negara tidak mempunyai tekad yang sama dalam menurunkan emisi GRK secepatnya.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya

Ternyata Semut Bisa Bantu Lindungi Tanaman dari Perubahan Iklim

Ternyata Semut Bisa Bantu Lindungi Tanaman dari Perubahan Iklim

LSM/Figur
Dukung Pelestarian Lingkungan, Pertamina Tanam Pohon di Hulu Sungai Ciliwung

Dukung Pelestarian Lingkungan, Pertamina Tanam Pohon di Hulu Sungai Ciliwung

BUMN
Rendahnya Efisiensi Investasi Masih Bayangi Indonesia

Rendahnya Efisiensi Investasi Masih Bayangi Indonesia

Pemerintah
Jakarta Jadi Percontohan Pengelolaan Sampah lewat Pungutan Retribusi

Jakarta Jadi Percontohan Pengelolaan Sampah lewat Pungutan Retribusi

Pemerintah
Shell dan Microsoft Masuk 10 Pembeli Kredit Karbon Terbesar 2024

Shell dan Microsoft Masuk 10 Pembeli Kredit Karbon Terbesar 2024

Swasta
Google Beli 100.000 Sertifikat Karbon dari Proyek 'Biochar' di India

Google Beli 100.000 Sertifikat Karbon dari Proyek "Biochar" di India

Swasta
Bencana Hidrometeorologi Ekstrem Risiko Terbesar 10 Tahun ke Depan

Bencana Hidrometeorologi Ekstrem Risiko Terbesar 10 Tahun ke Depan

LSM/Figur
Mencairnya Es Antarktika Bisa 'Bangunkan' 100 Gunung Berapi Bawah Laut

Mencairnya Es Antarktika Bisa "Bangunkan" 100 Gunung Berapi Bawah Laut

LSM/Figur
Grab-BYD Kerjasama Sediakan 50.000 GrabCar Listrik di Asia Tenggara

Grab-BYD Kerjasama Sediakan 50.000 GrabCar Listrik di Asia Tenggara

Swasta
Menteri Lingkungan Hidup: Limbah Makan Bergizi Gratis Akan Jadi Kompos

Menteri Lingkungan Hidup: Limbah Makan Bergizi Gratis Akan Jadi Kompos

Pemerintah
Pertumbuhan Ekonomi Global Bakal Anjlok 50 Persen akibat Perubahan Iklim

Pertumbuhan Ekonomi Global Bakal Anjlok 50 Persen akibat Perubahan Iklim

LSM/Figur
Perdagangan Karbon Internasional di RI Sempat Terkendala Peraturan Ini

Perdagangan Karbon Internasional di RI Sempat Terkendala Peraturan Ini

Pemerintah
Perdagangan Karbon, Upaya Pemerintah Ubah 'Aset Hijau' Jadi Pendorong Ekonomi Berkelanjutan

Perdagangan Karbon, Upaya Pemerintah Ubah "Aset Hijau" Jadi Pendorong Ekonomi Berkelanjutan

Pemerintah
Tanam Mangrove Ditarget 1.500 Hektare Lahan Setahun ke Depan

Tanam Mangrove Ditarget 1.500 Hektare Lahan Setahun ke Depan

Pemerintah
2,48 Juta Karbon dari Indonesia Dijual ke Luar Negeri Mulai 20 Januari

2,48 Juta Karbon dari Indonesia Dijual ke Luar Negeri Mulai 20 Januari

Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau