Dekarbonisasi dan Perubahan Iklim

TAJUK rencana Kompas, Senin (31/07/2023), mengangkat judul sangat menarik “Memanusiakan Perubahan Iklim”, yang menyinggung suhu global tiga pekan pertama Juli 2023, menunjukkan rata-rata berada 1,5 derajat celsius di atas rata-rata suhu global sejak era praindustri akhir 1700 atau awal 1800.

Suhu mendidih bulan Juli juga terkait dengan gelombang panas di kawasan Amerika Utara, Asia dan Eropa. Datangnya juga bersamaan dengan kebakaran lahan di Kanada dan Yunani.

Pada 2022 lalu, kenaikan suhu bumi telah mencapai 1,2 derajat celcius dan dampaknya mulai terasa. Gelombang panas tanpa akhir terjadi di negara-negara belahan bumi utara hingga hujan ekstrem yang merendam sepertiga daratan Pakistan.

Para ilmuwan di PBB sepakat bahwa bencana iklim yang mengancam umat manusia akan terjadi jika suhu bumi naik melebihi 1,5 derajat celcius.

Bagi para pihak yang mengikuti iklim global, terutama pemerintah, kondisi sekarang buka tak terprediksi. Bahkan, sejak 1992, dunia sudah memulai inisiatif Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi.

Inisiatif itu menelorkan slogan Pembangunan Bekelanjutan (Sustanaible Development Goal’s/SDG), yakni kebijakan pembangunan negara haruslah mempertimbangkan daya dukung lingkungan.

Lalu muncul Konvensi Kerangka Kerja PBB untuk Perubahan Iklim (UVFCCC) yang beranggotakan hampir seluruh negara.

Para pemimpin pemerintahan/negara selalu berkumpul berkala membahas mengenai perubahan iklim.

Perjanjian Paris 2015 mempopulerkan istilah dekarbonisasi. Dekarbonisasi adalah proses menghilangkan atau mengurangi emisi karbon buatan manusia untuk mencapai nol emisi.

Net zero emission adalah seimbangnya jumlah emisi dengan penyerapannya sehingga tak terlepas menjadi gas rumah kaca ke atmosfer.

Dalam COP26 di Glasgow, Skotlandia, tahun lalu, ada pakta negara-negara anggota PBB mencapai nol deforestasi, yakni seimbangnya penggundulan hutan dengan restorasinya.

Tiap negara mengajukan proposal penurunan emisi kepada konferensi iklim tahunan COP untuk menggaet kolaborasi pembiayaan mencapainya.

Penyebab krisis iklim adalah pemanasan global. Pemanasan global dipicu oleh produksi emisi karbon yang menjadi gas rumah kaca di atmosfer akibat bumi tak sanggup menyerapnya.

Emisi karbon adalah hasil aktivitas ekonomi manusia untuk bertahan hidup dan mencapai kemajuan.

Faktanya, apa yang terjadi dengan perubahan iklim sekarang? Negara-negara dunia seperti tak berdaya. Pembahasan perubahan iklim lebih berbau politik dan negosiasi ekonomi, meminggirkan sisi manusia yang terimbas perubahan iklim dan pemanasan global.

Petani, nelayan, pekerja lapangan dan penghuni kawasan kutub serta pesisir dihantui gagal panen, abrasi, es mencair dan gelombang panas. Gagal panen akibat perubahan dan krisis iklim menambah parah bencana kelaparan.

Indonesia menerjemahkan kesepakatan itu dengan membuat program FOLU net sink 2030. FOLU net sink adalah emisi negatif di sektor kehutanan dan penggunaan lahan.

Semua program itu adalah mitigasi perubahan iklim, yakni mengurangi produksi emisi gas rumah kaca untuk mencegah pemanasan global 1,5 derajat celcius pada 2030 dan 2 derajat celcius pada 2050.

Dalam Peraturan Presiden no. 98/2021 tentang Penyelengaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional (NDC) dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dalam Pembangunan Nasional, mitigasi perubahan iklim diartikan sebagai usaha pengendalian untuk mengurangi risiko akibat perubahan iklim melalui kegiatan yang dapat menurunkan emisi atau meningkatkan penyerapan GRK dan penyimpanan/penguatan cadangan karbon dari berbagai sumber emisi.

Melihat konstelasi, suhu mendidih yang disampaikan oleh Sekjen PBB Antonio Gutteres, Kamis (27/7/2023), yang merupakan ancaman sangat serius akibat bencana iklim, nampaknya kegiatan mitigasi perubahan iklim belum dianggap cukup, karena harus dilakukan serentak dan bersama-sama dilakukan oleh negara-negara didunia.

Oleh karena itu, wajar apabila Kompas menulis bahwa adaptasi perubahan iklim paling relevan dan masuk akan untuk dilakukan termasuk Indonesia. Syukur-syukur dapat dilakukan secara simultan antara mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Adaptasi perubahan iklim diartikan sebagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian ekstrem sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi.

Kapasitas adaptasi perubahan iklim Indonesia akan diuji dengan kemampuan kita untuk menyesuaikan dan menghadapi dampak fenomena El Nino yang melanda Indonesia yang membawa kekeringan berkepanjangan hingga akhir 2023.

Menurut BMKG, puncak tertinggi kekeringan akibat El Nino akan terjadi pada Agustus hingga September 2023.

Dampaknya mulai terasa, di sana-sini masyarakat mulai kesulitan untuk mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari.

Di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah baru-baru ini dikabarkan enam orang meninggal dunia akibat kelaparan yang melanda tiga distrik sebagai dampak dari El Nino (bencana kekeringan).

Sebagai pemilik hutan tropis terluas ketiga didunia (120,3 juta hektar) setelah negara Brasil dan Republik Demokratik Kongo, Indonesia mempunyai kontribusi sangat besar dalam mitigasi maupun adaptasi perubahan iklim sepanjang dalam pembangunannya mampu menjaga kelestarian lingkungannya, termasuk meminimalkan terjadinya laju deforestasi hutan tropisnya sebagai paru-paru dunia.

Dekarbonisasi yang digagas PBB tidak akan terwujud apabila semua negara tidak mempunyai tekad yang sama dalam menurunkan emisi GRK secepatnya.