Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Berkaca dari Afrika Selatan, Progres JETP di Indonesia Perlu Libatkan Publik

Kompas.com - 01/08/2023, 07:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

KOMPAS.com – Berkaca pada pelaksanaan di negara lain, penyusunan kebijakan transisi energi dari batu bara perlu melibatkan masyarakat.

Pasalnya, keuntungan yang dirasakan masyarakat terdampak transisi batu bara tidak bisa dihitung dengan cara yang sama seperti proyek infrastruktur.

Hal tersebut disampaikan Analis Kebijakan Energi International Institute of Sustainable Development (IISD) Anissa Suharsono dalam forum diskusi online pada Senin (31/7/2023), sebagaimana dilansir Antara.

Baca juga: Dana Hibah Buat JETP Cair Cuma Rp 2,4 Triliun

IISD menyelenggarakan diskusi peluncuran ikhtisar kebijakan pendanaan transisi energi berkelanjutan atau Just Energy Transition Partnership (JETP).

Anissa menyampaikan, mendapatkan pendanaan untuk proyek infrastruktur energi itu lebih mudah, karena ada prospek keuntungan investasi.

“Tetapi berbeda kasusnya mendapatkan pendanaan untuk masyarakat yang terdampak transisi batu bara, karena proyek sosial seperti ini, keuntungannya tidak bisa dihitung dengan cara yang sama seperti proyek infrastruktur,” kata Anissa.

JETP merupakan mekanisme pembiayaan yang mendukung transisi energi negara berkembang yang masih ketergantungan terhadap bahan bakar fosil untuk berubah memanfaatkan energi rendah karbon.

Baca juga: Menanti Implementasi JETP di Indonesia

Indonesia dijanjikan mendapatkan pendanaan JETP dalam Konferensi Tingkat Tingi (KTT) G20 di Bali pada November 2022.

Dalam kesepakatan tersebut, Indonesia mengamankan komitmen mobilisasi dana sebesar 20 miliar dollar AS atau sekitar Rp 311 triliun dalam tiga sampai lima tahun mendatang untuk mempercepat transisi energi Indonesia dalam mendukung energi terbarukan.

Anissa menuturkan, sebelum Indonesia, JETP sudah berjalan di Afrika Selatan selama kurang lebih satu tahun.

Progres JETP di Afrika Selatan banyak mendapat kritikan mengenai kurangnya keterlibatan publik dan perwakilan masyarakat yang terdampak pada saat perumusan kebijakan.

Baca juga: Kolaborasi Indonesia-Korsel dalam Transisi Energi

“Karena JETP ini sudah berjalan di Afrika Selatan selama kurang lebih satu tahun, dan kita sama-sama memiliki ketergantungan di batu bara, maka perlu kita evaluasi,” tutur Anissa.

Menurutnya, isu-isu seperti akses keterjangkauan harga energi belum terakomodasi di dalam fokus area JETP di Afrika Selatan.

Dia memaparkan, ada enam langkah yang dapat membantu memastikan suksesnya pelaksanaan JETP di Indonesia.

Pertama, perlu ada perhatian bahwa proyek infrastruktur seperti jaringan listrik akan tertunda selama beberapa waktu.

Baca juga: Korporat Raksasa Dunia Berkolaborasi Percepat Transisi Energi Bersih

Halaman:

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
PIS dan doctorSHARE Hadirkan Rumah Sakit Kapal untuk Tingkatkan Akses Kesehatan di Papua
PIS dan doctorSHARE Hadirkan Rumah Sakit Kapal untuk Tingkatkan Akses Kesehatan di Papua
BUMN
Banyak Klaim Berlebihan, Perlu Metode Tepat Pengurangan Emisi Karbon
Banyak Klaim Berlebihan, Perlu Metode Tepat Pengurangan Emisi Karbon
LSM/Figur
Ban Aus Jadi Ancaman Tersembunyi bagi Ekosistem Perairan
Ban Aus Jadi Ancaman Tersembunyi bagi Ekosistem Perairan
LSM/Figur
Kasus Kusta Indonesia Tertinggi Ketiga di Dunia, Stigma Hambatan Utama Eliminasinya
Kasus Kusta Indonesia Tertinggi Ketiga di Dunia, Stigma Hambatan Utama Eliminasinya
Pemerintah
Indonesia Targetkan Nol Kusta pada 2030, Termasuk Nol Diskriminasi
Indonesia Targetkan Nol Kusta pada 2030, Termasuk Nol Diskriminasi
Pemerintah
Kekeringan Ancam Dunia, Kerugian Ekonomi dan Kemanusiaan Meningkat
Kekeringan Ancam Dunia, Kerugian Ekonomi dan Kemanusiaan Meningkat
Pemerintah
Transisi Energi di Kepulauan, Infrastruktur dan Insentif Kunci Suksesnya
Transisi Energi di Kepulauan, Infrastruktur dan Insentif Kunci Suksesnya
LSM/Figur
Kemenhut: Hutan Adat Indonesia Seluas 332.505 Hektare
Kemenhut: Hutan Adat Indonesia Seluas 332.505 Hektare
Pemerintah
Pesut Mahakam Tinggal 62 Ekor, Limbah Tambang Jadi Ancaman Besarnya
Pesut Mahakam Tinggal 62 Ekor, Limbah Tambang Jadi Ancaman Besarnya
Pemerintah
Pertamina NRE Investasi di PLTS Filipina hingga Kembangkan Baterai EV
Pertamina NRE Investasi di PLTS Filipina hingga Kembangkan Baterai EV
BUMN
Tambang Emas di TN Meru Betiri Rusak Kualitas Air dan Habitat Satwa Dilindungi
Tambang Emas di TN Meru Betiri Rusak Kualitas Air dan Habitat Satwa Dilindungi
Pemerintah
GEF Kucurkan Dana Iklim hingga Rp 1,9 Triliun untuk Tiga Negara Rentan
GEF Kucurkan Dana Iklim hingga Rp 1,9 Triliun untuk Tiga Negara Rentan
Pemerintah
Kabaena: Ironi Transisi Energi di Pulau Kecil
Kabaena: Ironi Transisi Energi di Pulau Kecil
Pemerintah
Pusat Unggulan Dibentuk, Masyarakat Diajak Aktif Jaga Penyu dan Cetacea
Pusat Unggulan Dibentuk, Masyarakat Diajak Aktif Jaga Penyu dan Cetacea
LSM/Figur
Sederet Ancaman Penyu dan Cetacea, Aktivitas Manusia Sebab Utamanya
Sederet Ancaman Penyu dan Cetacea, Aktivitas Manusia Sebab Utamanya
LSM/Figur
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau