Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Unkris dan Kemen ATR Gelar Webinar Pemanfaatan Tata Ruang SDEW dan Kawasan Pesisir

Kompas.com - 22/08/2023, 08:55 WIB
Yohanes Enggar Harususilo

Penulis

 

Adapun ke-4 seri webinar tersebut meliputi webinar series I dimotori Fakultas Teknik Unkris akan digelar pada 26 Agustus 2023 dengan tema “Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang Berkeadilan dalam Penyelamatan SDEW dan Kawasan Pesisir”.

Webinar menampilkan pembicara Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Kemen ATR/BPN Agus Sutanto, Akademisi Hukum Unpad Bandung Maret Priyanta, Kepala Bidang Pemanfaatan Ruang Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta, Merry Morfosa dengan moderator Sekprodi Teknik PWK FT Unkris Toni Rusmarsidik, MUM.

Webinar series II dilaksanakan Fakultas Hukum Unkris digelar pada 2 September 2023 dengan tema “Penegakan Hukum Tata Ruang Kawasan Sempadan SDEW dan Kawasan Pesisir”.

Pada seri II ini akan tampil pembicara Kepala Sub Direktorat Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang Wilayah III Direktorat Penertiban ATR/BPN, Mochammad Darmun, Kasubbag Minssidik Bagwassidik Rokorwas PPNS Pembicara 2: AKBP Bayu Nusantara, Dekan FH Unkris Prof Abdul Latif, dengan moderator Sekprodi Teknik PWK FT Unkris Toni Rusmarsidik.

Webinar III diadakan Fakultas Ilmu Administrasi digelar pada 23 September 2023 mengangkat tema “Kolaborasi Antar Pemangku Kepentingan dalam Penyelamatan SDEW dan Kawasan Pesisir”.

Webinar sesi III akan menghadirkan pembicara Plh Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri Gunawan Eko Moviantao, Ketua PMO JABODETABEKPUNJUR Kementerian ATR/BPN Wisnubroto Sarosa, Dosen FIA Unkris Prof Budi Supriyatno dengan moderator Sekropdi Teknik Unkris Toni Rusmarsidik.

Webinar IV dimotori Fakultas Ekonomi pada 7 Oktober 2023 mengangkat subtema “Pengembangan Potensi Ekonomi SDEW dan Kawasan Pesisir Berbasis Masyarakat”. Tampil sebagai pembicara perwakilan Dijen Sumber Daya Air, Kemen PUPR, Dekan FE Unkris, dan pakar SDEW.

Baca juga: Telok Depeh dan Embung Sebayar, Spot Foto Baru di Pulau Natuna

Sementara itu, Kepala Unit Pengmas Unkris yang juga Wakil Ketua SC, Sutaryo mengatakan, webinar series ini akan digelar secara daring dengan kapasitas 1.500 peserta per series. Hasil dari webinar akan dirangkum dalam satu paper untuk dijadikan bahan masukan bagi pemerintah dalam upaya penyelamatan Kawasan SDEW dan Kawasan Pesisir.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Halaman:

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya

Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan Segera Diresmikan

Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan Segera Diresmikan

Pemerintah
Masyarakat Jabodetabek Butuh Hutan Sebagai Penyangga, Tapi Alih Fungsi Lahan Kian Masif

Masyarakat Jabodetabek Butuh Hutan Sebagai Penyangga, Tapi Alih Fungsi Lahan Kian Masif

Pemerintah
Eksekutif Perusahaan Setuju Aktivitas Keberlanjutan Bisa Dongkrak Penjualan

Eksekutif Perusahaan Setuju Aktivitas Keberlanjutan Bisa Dongkrak Penjualan

Swasta
Walhi Laporkan 47 Perusahaan yang Diduga Rusak Lingkungan ke Kejagung

Walhi Laporkan 47 Perusahaan yang Diduga Rusak Lingkungan ke Kejagung

Pemerintah
RUU Masyarakat Adat: Janji Politik atau Ilusi Hukum?

RUU Masyarakat Adat: Janji Politik atau Ilusi Hukum?

Pemerintah
Jakarta Jadi Pionir Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon

Jakarta Jadi Pionir Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon

Pemerintah
Jakarta dan Hangzhou Alami Dampak Paling Parah akibat Perubahan Cuaca Ekstrem

Jakarta dan Hangzhou Alami Dampak Paling Parah akibat Perubahan Cuaca Ekstrem

Pemerintah
Pemasangan Panel Surya Global Dinginkan Bumi Hingga 0,13 Derajat C

Pemasangan Panel Surya Global Dinginkan Bumi Hingga 0,13 Derajat C

LSM/Figur
Pemerintah Wacanakan Bangun Hutan Wakaf untuk Ibadah dan Pelestarian Alam

Pemerintah Wacanakan Bangun Hutan Wakaf untuk Ibadah dan Pelestarian Alam

Pemerintah
Pemerintah Akan Evaluasi PLTSa, dari 12 Kota Hanya 2 yang Beroperasi

Pemerintah Akan Evaluasi PLTSa, dari 12 Kota Hanya 2 yang Beroperasi

Pemerintah
Sedekah Sampah Ala Hanan Attaki, Masyarakat Bisa Jual Plastik di Masjid

Sedekah Sampah Ala Hanan Attaki, Masyarakat Bisa Jual Plastik di Masjid

LSM/Figur
Jakarta Kembali Masuk 10 Besar Ibu Kota Paling Berpolusi di Dunia Sepanjang 2024

Jakarta Kembali Masuk 10 Besar Ibu Kota Paling Berpolusi di Dunia Sepanjang 2024

LSM/Figur
Indonesia Disebut Berpeluang Pasarkan Jasa Penyimpanan Karbon ke Luar Negeri

Indonesia Disebut Berpeluang Pasarkan Jasa Penyimpanan Karbon ke Luar Negeri

Pemerintah
Pemerintah Targetkan 30 Kota Kelola Sampah Jadi Listrik 4 Tahun Lagi

Pemerintah Targetkan 30 Kota Kelola Sampah Jadi Listrik 4 Tahun Lagi

Pemerintah
Terbukti Cemari Lingkungan, Pengelola TPA Ilegal Dikenakan Pidana

Terbukti Cemari Lingkungan, Pengelola TPA Ilegal Dikenakan Pidana

Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau