Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sampah Warga 170 Ton Per Hari, TPA Regional Bangka Tak Kunjung Terealisasi

Kompas.com, 25 Agustus 2023, 06:00 WIB
Heru Dahnur ,
Hilda B Alexander

Tim Redaksi

BANGKA, KOMPAS.com - Rencana pembangunan tempat pembuangan akhir (TPA) regional di Kepulauan Bangka Belitung belum menemukan titik terang.

Wali Kota Pangkalpinang Maulan Aklil berharap TPA regional segera dibangun untuk menampung sampah rumah tangga yang semakin menumpuk.

"TPA Parit Enam di Pangkalpinang sudah overload. Kami butuhkan TPA regional dengan daya tampung dan pengelolaan yang baru," kata Maulan saat menerima kunjungan tim provinsi, Rabu (23/8/2023).

Maulan mengungkapkan, pembangunan TPA baru di dalam kota sudah tidak memungkinkan. Selain lahan terbatas, TPA regional harus berjarak sekitar 10 kilometer dari permukiman warga.

Baca juga: Indonesia-Swedia Sepakat Konversi Sampah Jadi Energi Terbarukan

"Kami warga kota sangat membutuhkan TPA regional, namun untuk dibangun di kota tidak memungkinkan lagi," ujar Maulan.

TPA Parit Enam saat ini terus dijejali sampah rumah tangga yang jumlahnya mencapai 170 ton per hari.

Menurut Maulan, lokasi TPA regional mencakup kebutuhan lintas daerah sehingga provinsi perlu turun tangan.

"TPA regional dulunya sudah pernah direncanakan di Kabupaten Bangka Tengah, namun belum terealisasi. Saat ini diusulkan berlokasi di Kabupaten Bangka. Ini yang perlu ditindaklanjuti segera untuk mengatasi permasalahan sampah," harap Maulan.

Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Suganda Pandapotan Pasaribu memastikan, pihaknya sudah meninjau langsung lokasi TPA Parit Enam, Pangkalpinang.

Baca juga: Kodim 0812 Lamongan Olah Sampah Plastik Jadi Paving Block

Dalam waktu dekat bakal diupayakan alat untuk pembakaran sampah di beberapa pasar sehingga tidak harus dibawa ke TPA.

Selain itu, bakal diadakan alat Refuse Derived Fuel (RDF) yang lebih besar, mengingat sampah warga Pangkalpinang yang masuk ke TPA Parit Enam sudah mencapai 170 ton per hari.

"Kami minta wali kota ajukan proposal secepatnya, akan kami berikan berupa dana bantuan, nanti kota yang akan membelikan alat-alat itu," beber Suganda.

Sementara solusi yang sudah berjalan yakni dengan memaksimalkan pengolahan chips PLN dengan memanfaatkan sampah organik TPA sebagai bahan bakar pembangkit listrik.

"Mendirikan TPA regional tidak bisa cepat, karena harus ada studi kelayakan dan detail engineering design (DED). Tapi yang terpenting kita bersama-sama menyelesaikan persoalan ini," janji Suganda.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp 5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau