Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com, 25 Agustus 2023, 07:00 WIB
Erwin Hutapea,
Hilda B Alexander

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Climate Exchange (ICX) memastikan siap menjadi penyelenggara bursa karbon di Indonesia yang akan dimulai pada September 2023.

Sebagai entitas dari Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX) Group, ICX melakukan sejumlah persiapan agar layak memfasilitasi perdagangan Renewable Energy Certificate (REC) di Indonesia.

Menurut CEO ICX Megain Widjaja, ada tiga hal yang disiapkan yakni regulasi, teknologi, dan operasional.

“Persiapannya ada tiga. Pertama, dari regulasinya seperti apa; kedua, secara teknologi; dan ketiga, secara operasional. Kalau kami melakukan asesmen, yang dua terakhir sudah cukup,” ucap Megain dalam perbincangan dengan awak media di Jakarta, Kamis (24/8/2023).

Baca juga: ICDX Group Fasilitasi Perdagangan Perdana Lelang Renewable Energy Certificate

Mengenai regulasi, Megain masih terus mengikuti perkembangan dari pemerintah. Sebab, bursa karbon merupakan kepanjangan tangan pemerintah meskipun operatornya berbeda.

Selain persiapan internal, ICX juga memandang bursa karbon di Indonesia harus memiliki daya tarik bagi para pelaku industri secara global.

Daya tarik yang pertama, lagi-lagi soal regulasi. Keberadaan regulasi ini menyangkut soal kejelasan, ketegasan, dan kepastian dari pemerintah.

Clarity in regulation, maksudnya regulasi ini firm enggak, certainty-nya bagaimana. Yang ditakutkan pelaku pasar global adalah bagaimana regulation framework di Indonesia,” kata Megain.

Kemudian, daya tarik kedua berhubungan dengan kuat atau tidaknya kebijakan soal iklim. Sebab, hal ini merupakan indikator keseriusan negara kita melakukan dekarbonisasi melalui pasar karbon.

Terakhir, daya tarik ketiga berkaitan dengan keseimbangan.

Baca juga: Aturan Perdagangan Karbon Disahkan, Ini 10 Poin Pentingnya

“Ini perlu ekonom untuk mengerti impact dari carbon tax dan carbon price, harus ada harmonisasi di situ,” imbuhnya.

Sebab, jika harga pajak karbon terlalu rendah, dikhawatirkan akan terus rendah dan sulit untuk bisa bergerak naik.

Megain pun menambahkan, ketiga hal tersebut yang akan menentukan pasar menjadi solid atau tidak karena pasar kepanjangan tangan dalam pemberlakuan kebijakan pemerintah.

Oleh karena itu, seyogyanya bursa karbon dan pemerintah harus berjalan seiring menjadi satu kesatuan.

“Mereka harus jadi ekosistem yang enggak bisa dipisahkan. Setting market-nya bagaimana supaya kondusif,” pungkas Megain.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Ancaman Pengasaman Laut di Perairan Paparan Sunda
Ancaman Pengasaman Laut di Perairan Paparan Sunda
Pemerintah
Perubahan Iklim Berisiko Tingkatkan Penyakit Pernapasan hingga Gangguan Mental
Perubahan Iklim Berisiko Tingkatkan Penyakit Pernapasan hingga Gangguan Mental
LSM/Figur
Bentrok dengan Komitmen Iklim, Reklamasi Surabaya Ancam 900 Hektar Mangrove
Bentrok dengan Komitmen Iklim, Reklamasi Surabaya Ancam 900 Hektar Mangrove
LSM/Figur
Satu Dekade RI Gagal Capai Target Bauran Energi Terbarukan, Penasihat Presiden: Memang Kita Negara Berkembang
Satu Dekade RI Gagal Capai Target Bauran Energi Terbarukan, Penasihat Presiden: Memang Kita Negara Berkembang
LSM/Figur
Pemerintah Dinilai Tidak Kompak Dorong Energi Terbarukan
Pemerintah Dinilai Tidak Kompak Dorong Energi Terbarukan
LSM/Figur
Prospek Bagus, Penasehat Presiden Jawab Kritik soal Jualan Karbon di COP30
Prospek Bagus, Penasehat Presiden Jawab Kritik soal Jualan Karbon di COP30
Pemerintah
Angklung Digital, Cara Baru Ajak Dunia Merawat Tradisi Tanah Air
Angklung Digital, Cara Baru Ajak Dunia Merawat Tradisi Tanah Air
Pemerintah
Di COP30, Kemenhut Ungkap Komitmen Rehabilitasi 12,7 Juta Ha Lahan Hutan
Di COP30, Kemenhut Ungkap Komitmen Rehabilitasi 12,7 Juta Ha Lahan Hutan
Pemerintah
Komunitas Medis Global Desak Penghapusan Bahan Bakar Fosil di COP30
Komunitas Medis Global Desak Penghapusan Bahan Bakar Fosil di COP30
Pemerintah
Program Smartani Antar Sido Muncul Jadi Peringkat Pertama Indonesia's SDGs Action Awards 2025
Program Smartani Antar Sido Muncul Jadi Peringkat Pertama Indonesia's SDGs Action Awards 2025
BrandzView
UN Women Peringatkan, Kekerasan Digital Berbasis AI Ancam Perempuan
UN Women Peringatkan, Kekerasan Digital Berbasis AI Ancam Perempuan
Pemerintah
Kelaparan Global Bisa Diatasi dengan Kurang dari 1 Persen Anggaran Militer
Kelaparan Global Bisa Diatasi dengan Kurang dari 1 Persen Anggaran Militer
Pemerintah
Gunung Semeru Erupsi, Jalur Pendakian Ditutup dan Pendaki Diminta Turun
Gunung Semeru Erupsi, Jalur Pendakian Ditutup dan Pendaki Diminta Turun
Pemerintah
Korea Selatan Pensiunkan PLTU, Buka Peluang Investasi Energi Bersih RI
Korea Selatan Pensiunkan PLTU, Buka Peluang Investasi Energi Bersih RI
LSM/Figur
Rumput Laut RI Dilirik Investor Asing untuk Produksi Sedotan Ramah Lingkungan
Rumput Laut RI Dilirik Investor Asing untuk Produksi Sedotan Ramah Lingkungan
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Memuat pilihan harga...
Kolom ini tidak boleh kosong.
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau