Perempuan di Level Pejabat Pimpinan Tinggi Masih di Bawah 20 Persen

KOMPAS.com – Meski jumlah aparatur sipil negara (ASN) perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki, namun perempuan yang menduduki kursi pejabat pimpinan tinggi (PPT) masih di bawah 20 persen.

Hal tersebut disampaikan Staf Ahli Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bidang Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Titi Eko Rahayu di Jakarta, Selasa (29/8/2023).

Padahal, perempuan adalah adalah pihak yang paling mengetahui solusi dari isu-isu yang dihadapi sehingga mereka harus masuk dalam unsur kepemimpinan.

Baca juga: Pemberdayaan Perempuan Pelaku UMKM Dapat Tekan Kemiskinan

Dalam dalam webinar bertajuk “Kesetaraan Gender ASN Dalam Pemerintahan” tersebut, Titi menegaskan perempuan juga memiliki kapasitas yang sama baiknya dalam memimpin maupun mengambil keputusan.

Keterwakilan perempuan dalam kepemimpinan diakui Titi memang harus diperjuangkan dan memerlukan dukungan lingkungan.

“Kita harus sama-sama menjemput dunia yang setara yang menawarkan kesempatan yang sama bagi semuanya,” kata Titi sebagaimana dilansir dari keterangan tertulis Kementerian PPPA.

Baca juga: Begini Rekomendasi Kongres Nasional Perempuan untuk Pengembangan Kepemimpinan

Bila semua mendapat kesempatan yang sama diharapkan dapat berkontribusi terhadap pembangunan dan mampu mengoptimalkan potensinya tanpa terhalang budaya, akses, dan keraguan.

Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Nasional Zudan Arif Fakrulloh menegaskan, kesetaraan gender harus diciptakan.

“Kesetaraan gender harus diciptakan, harus dibangun, harus kita tumbuhkan kesadaran di lingkungan pemerintahan,” kata Zudan.

Baca juga: Keterwakilan dan Kepemimpinan Perempuan Masih Belum Merata

“Sebuah sistem yang sangat patriarki dimana budaya kaum laki-laki sangat kuat tidak boleh dibiarkan, dan kesetaraan gender tidak boleh dianggap nanti bisa tumbuh sendiri,” sambungnya.

Hal senada disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni. Dia mengatakan, di dalam pemerintahan, pekerjaan ASN itu tidak dibedakan berdasarkan gender.

Dia menuturkan, laki-laki dan perempuan memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama dan peluang yang sama dalam berkarier.

Dengan meningkatkan jumlah perempuan di level pengambil keputusan, maka kebijakan-kebijakan yang dihasilkan dapat lebih representatif guna mencapai pembangunan yang lang lebih baik.

Baca juga: PPI Jepang dan KJRI Osaka Dorong Kepemimpinan Perempuan