Program Ekonomi Biru Disebut Sejalan dengan SDGs

KOMPAS.com - Kebijakan ekonomi biru yang diusung Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

Hal tersebut Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono di Jakarta, Selasa (29/8/2023).

"Dalam konteks pentingnya menjaga kesehatan laut sebagai upaya membuat ketahanan terhadap perubahan iklim, tentu saja sejalan dengan upaya pencapaian target SDGs ke-14 yaitu Life Below Water," ujar Trenggono, sebagaimana dilansir Antara.

Baca juga: Dukung Ekonomi Biru, Binus-Unpad Rilis 3 Program S2 Double Degree

Trenggono menyebutkan, salah satu kebijakan dalam ekonomi biru adalah mengenai perluasan kawasan konservasi laut.

Perluasan tersebut dapat meningkatkan pelindungan habitat pemijahan ikan dan menjaga fungsi laut dalam menyerap karbondioksida serta memproduksi oksigen.

Pilih idol K-Pop/aktor K-Drama favoritmu & dapatkan Samsung Galaxy Fit3!

Kompas.id

"Luas kawasan konservasi hingga tahun 2022 mencapai 28,9 juta hektare atau 8,7 persen dari total luas perairan Indonesia dan KKP menargetkan luas kawasan konservasi tersebut menjadi 32,5 juta hektare pada 2030," ujarnya.

Program kedua, lanjut Trenggono, yakni penangkapan ikan terukur (PIT) berbasis kuota.

Baca juga: Ekonomi Biru Dipandang Penting Bagi Masa Depan Keamanan Manusia

Ini merupakan upaya menjaga kesehatan laut dari eksploitasi berlebih maupun yang merusak sumber daya perikanan dan dapat menyebabkan penangkapan ikan berlebih.

Program ketiga yakni pengembangan budi daya laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan.

Hal tersebut sejalan dengan tren perikanan dunia saat ini, yakni perikanan budi daya didorong sebagai pilar penting dalam menyumbang pangan dunia.

Kebijakan keempat, tambah dia, pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Baca juga: Ekonomi Biru: Pengertian, Tujuan, dan Potensinya di Indonesia

Pengawasan ini merupakan upaya untuk menjaga kesehatan wilayah pesisir yang memiliki peran penting sebagai penyangga ekosistem laut.

Lebih lanjut, kebijakan kelima yakni pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan atau bulan cinta laut (BCL).

"Melalui bulan cinta laut ini, KKP mengajak nelayan selama satu bulan penuh untuk mengambil dan mengumpulkan sampah plastik di laut," tuturnya.

Trenggono meyakini melalui kebijakan pengolahan sumber daya kelautan dan perikanan yang terbingkai dalam program ekonomi biru sejalan dengan upaya dunia untuk mewujudkan ketahanan terhadap perubahan iklim.

Baca juga: Ekonomi Biru Berpotensi Jadi Mesin Baru Pertumbuhan ASEAN