Indonesia Andalkan Alam Kurangi Emisi Karbon

KOMPAS.com - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menyampaikan, Indonesia berkomitmen untuk mengurangi sekitar 60 persen emisi karbon melalui sektor alam.

Artinya, Indonesia menggunakan solusi alami untuk pengurangan emisi karbon dengan pengelolaan penuh kehutanan alias forestry serta tata guna lahan yang efektif.

"Hampir 60 persen dari pemenuhan pengurangan emisi karbon kita adalah dari sektor alam. Natural solution (solusi alam), natural base carbon emission reduction (pengurangan emisi berbasis alam)," kata Mahendra dalam acara peluncuran Asosiasi ESG Indonesia di Jakarta, Senin (28/8/2023).

Baca juga: Kurangi Jejak Karbon, IKEA Hadirkan SPKLU di Kota Baru Parahyangan

"Yang basisnya adalah dari forestry dan land use full management (manajemen penggunaan lahan). Sedangkan untuk energy transition kita tidak sampai 30 persen," sambungnya.

Hal itu berbeda dengan komitmen negara lain yang mayoritas memenuhi pengurangan emisi karbon dari sektor energi.

Mahendra menjelaskan, utamanya negara-negara lain mengurangi emisi karbon dengan melalui transisi energi yang berbasis bahan baku fosil ke energi baru terbarukan (EBT).

Sekitar 70 persen pemenuhan pengurangan emisi karbon dilakukan melalui pendekatan transisi energi.

Baca juga: Walhi: Peraturan Perdagangan Karbon Bukan Solusi Permasalahan Iklim

“Sebagian besar adalah 70 persen pemenuhan pengurangan emisi karbonnya dari sana. Kalau di Jepang, 99,9 persen. Dan negara-negara berkembang lain juga sama, India saya rasa sama, 85 sampai 90 persen,” jelasnya.

Berdasarkan Nationally Determined Contribution (ND) Indonesia terbaru, Indonesia menetapkan target penurunan emisinya pada 2030 sebanyak 31,89 persen dengan usaha sendiri dan 43,20 persen dengan dukungan internasional.

Angka tersebut meningkat dibandingkan dengan kebijakan sebelumnya sebesar 29 persen dengan usaha sendiri, sebagaimana dilansir Antara.

Berkaitan dengan sektor energi, pemerintah Indonesia telah menetapkan target pengurangan emisi sebesar 12,5 persen dengan usaha sendiri dan 15,5 persen dengan dukungan internasional.

Baca juga: Walhi: Peraturan Perdagangan Karbon Bukan Solusi Permasalahan Iklim

Lebih lanjut, Mahendra menjelaskan bahwa proses untuk mencapai komitmen pengurangan emisi karbon di dunia tidak mudah dan memerlukan proses yang cukup panjang.

Ia memberi contoh, Uni Eropa yang awalnya digadang-gadang sebagai penggerak utama netralitas karbon atau net zero emission (NZE), namun saat ini tengah menghadapi krisis energi.

Akibat perencanaan yang kurang matang, Jerman yang mengeklaim sebagai negara hijau, telah membuka kembali pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara disertai dengan pemadaman bergilir guna mencukupi kebutuhan energi masyarakatnya.

Oleh karena itu, Mahendra mendukung serta mengapresiasi pembentukan ESG Research Center sebagai bentuk kolaborasi serta komitmen Indonesia untuk terus berpegang teguh pada prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola yang baik.

Baca juga: ICX Buka-bukaan soal Faktor Penentu Harga Karbon di Indonesia

ESG Research Center dinilai mampu mendorong pencapaian tersebut, khususnya penyelarasan prinsip dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Pada kesempatan yang sama, Ketua Asosiasi ESG Rhenald Kasali mengatakan, saat ibu kota dipindahkan ke IKN, maka akan ada banyak keseimbangan yang baru.

Oleh karena itu diperlukan adanya penerapan ESG yang konsisten guna merealisasikan pengurangan emisi karbon Indonesia secara efektif.

“Hidup berdampingan antara kearifan lokal dengan manajemen modern akan menjadi kehidupan baru. ESG harus menjadi role model dalam leadership dan mindset bukan hanya urusan divisi sustainibility belaka,” kata Rhenald.

Baca juga: Soal Harga Karbon di Indonesia, ICX Punya Jawaban