Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 19/09/2023, 17:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

KOMPAS.comTransisi energi di sektor ketenagalistrikan memerlukan kombinasi antara strategi, komitmen jangka panjang, dan kebijakan yang dapat mengarah kepada peluang investasi untuk pengembangan energi terbarukan dan inovasi teknologi.

Manajer Program Transformasi Energi Institute for Essential Services Reform (IESR) Deon Arinaldo menyampaikan, kombinasi tersebut diperlukan untuk mencapai transisi dengan prinsip berkeadilan dan terjangkau bagi masyarakat.

Deon menutukan, semua bentuk investasi, terutama untuk infrastruktur energi yang masa operasinya lebih dari dua dekade, memerlukan kepastian hukum dan kebijakan jangka panjang.

Baca juga: Ditjen EBTKE dan MEBI Dorong Biomassa Jadi Solusi Transisi Energi di Indonesia

“Hal ini penting agar pengembang proyek energi dan lembaga keuangan dapat memperhitungkan risiko dari proyek tersebut,” kata Deon dalam dalam Indonesia Energy Transition Dialogue 2023 di Jakarta, Senin (18/9/2023).

“Apalagi, proyek energi terbarukan relatif memerlukan investasi besar di awal dibandingkan sumber energi lainnya,” sambungnya sebagaimana dilansir dari rilis IESR.

Dia menyampaikan, dengan komitmen target jangka panjang dan sinergi dari berbagai kebijakan serta regulasi yang ada, tingkat risiko investasi dapat ditekan.

Sehingga, proyek energi terbarukan dapat memenuhi syarat untuk mengakses produk perbankan dan dengan pendanaan bunga rendah.

Baca juga: DEN: Strategi Transisi Energi Setiap Negara Berbeda

Sementara itu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu mengatakan, setiap transisi yang dilakukan oleh negara berkembang seperti Indonesia harus berlangsung secara adil dan terjangkau.

Untuk mencapai Nationally Determined Contribution (NDC) yaitu pengurangan emisi sebesar 29 persen tanpa syarat dengan usaha sendiri pada 2030, di sektor energi butuh anggaran mencapai Rp 3.900 triliun.

Sementara kebutuhan finansial untuk Enhanced NDC dengan target penurunan emisi tanpa syarat dengan usaha sendiri pada 2030 sebesar 31,89 persen, masih dalam proses estimasi.

Febrio berucap, salah satu hambatan dari sektor swasta untuk berinvestasi di transisi energi adalah kurangnya pemahaman yang sama mengenai taksonomi.

Baca juga: Menuju Transisi Energi Berkeadilan, Perlu Mitigasi di Daerah Penghasil Batu Bara

“Tahun ini, dengan Indonesia sebagai ketua ASEAN, salah satu yang disepakati adalah kegiatan transisi juga akan mencakup pengakhiran dini operasional PLTU (pembangkit listrik tenaga uap) batu bara yang termasuk dalam taksonomi keuangan transisi,” ujar Febrio.

“Terdapat ketentuan hijau dengan batasan tertentu yang dapat dibiayai sektor swasta, misalnya, jika pensiun dini sebelum 2040, maka sektor swasta bergabung (membiayai),” sambungnya.

Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana berujar, tren biaya energi terbarukan cenderung menurun.

Sedangkan energi fosil, seperti batu bara, tren biayanya semakin meningkat.

Baca juga: Ini Pentingnya Mineral Kritis bagi Transisi Energi Semua Negara

Menurutnya, meskipun kebutuhan investasi untuk bertransisi sangat besar, Indonesia memiliki potensi energi terbarukan dan berbagai bentuk pembiayaan yang juga berasal dari berbagai organisasi internasional.

“Investasi yang besar (untuk transisi energi) sebenarnya menjadi peluang untuk mentransisi sektor energi,” jelas Dadan.

“Memang akan ada peningkatan biaya, namun kita akan merasakan manfaat dari penurunan biaya energi terbarukan dalam periode jangka yang panjang,” imbuhnya.

Baca juga: Pembiayaan Campuran Jadi Upaya Kejar Transisi Energi

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dorong Pengembangan Berkelanjutan, BCA Luncurkan Kampanye Gandeng Nicholas Saputra

Dorong Pengembangan Berkelanjutan, BCA Luncurkan Kampanye Gandeng Nicholas Saputra

Swasta
Gandeng Konsorsium Perusahaan Jepang, Rekosistem Ikut Kelola Sampah di Mojokerto

Gandeng Konsorsium Perusahaan Jepang, Rekosistem Ikut Kelola Sampah di Mojokerto

LSM/Figur
Indonesia Peringkat 3 Indeks Ekonomi Hijau se-Asia Tenggara

Indonesia Peringkat 3 Indeks Ekonomi Hijau se-Asia Tenggara

LSM/Figur
Dunia Menanti Negosiasi Perjanjian Polusi Plastik di Kanada

Dunia Menanti Negosiasi Perjanjian Polusi Plastik di Kanada

Pemerintah
Sektor Pariwisata dan Ekonomi Bisa Jadi Pelopor Kesetaraan Gender

Sektor Pariwisata dan Ekonomi Bisa Jadi Pelopor Kesetaraan Gender

Pemerintah
Australia-Indonesia Kerja Sama Pajak Kripto, Deteksi Aset Kedua Negara

Australia-Indonesia Kerja Sama Pajak Kripto, Deteksi Aset Kedua Negara

Pemerintah
Tantangan Tingginya Kanker di Indonesia: Gaya Hidup Tak Sehat hingga Kurang Dana

Tantangan Tingginya Kanker di Indonesia: Gaya Hidup Tak Sehat hingga Kurang Dana

LSM/Figur
Asia Pasifik Punya Tiket Emas Capai SDGs, tapi Terganjal Paradoks

Asia Pasifik Punya Tiket Emas Capai SDGs, tapi Terganjal Paradoks

Pemerintah
YKI Luncurkan 2 Program Guna Edukasi Masyarakat Soal Kanker

YKI Luncurkan 2 Program Guna Edukasi Masyarakat Soal Kanker

LSM/Figur
Dunia Hadapi Masalah Air akibat Krisis Iklim, Ini Usul RI

Dunia Hadapi Masalah Air akibat Krisis Iklim, Ini Usul RI

Pemerintah
Hasilkan Data Stunting Sesuai, Pengukuran Balita di Posyandu Harus Seragam

Hasilkan Data Stunting Sesuai, Pengukuran Balita di Posyandu Harus Seragam

Pemerintah
KLHK Gelar Festival Pengendalian Lingkungan, Ajak Pulihkan Alam

KLHK Gelar Festival Pengendalian Lingkungan, Ajak Pulihkan Alam

Pemerintah
ANJ Gelar Sekolah Konservasi bagi Anak-anak Muda

ANJ Gelar Sekolah Konservasi bagi Anak-anak Muda

Swasta
Dampak Perubahan Iklim, Eropa Memanas 2 Kali Lipat Dibanding Benua Lainnya

Dampak Perubahan Iklim, Eropa Memanas 2 Kali Lipat Dibanding Benua Lainnya

LSM/Figur
Ford Foundation Dukung Registrasi Wilayah Adat Tapanuli Utara dan Luwu Utara

Ford Foundation Dukung Registrasi Wilayah Adat Tapanuli Utara dan Luwu Utara

Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com