Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kesenjangan Gender Faktor Penyebab Tingginya AKI dan AKB di Indonesia

Kompas.com - 04/11/2023, 19:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

KOMPAS.com – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga mengatakan, kesenjangan gender memengaruhi beberapa masalah sosial yang berdampak negatif pada perempuan dan anak.

Hal tersebut disampaikan Bintang di depan peserta Musyawarah Nasional XVII Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) di Denpasar, Bali.

Kesenjangan gender menjadi salah satu penyebab tingginya angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) di Indonesia.

Baca juga: Daftar Indikator Tujuan 5 SDGs Kesetaraan Gender

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), AKI di Indonesia tercatat 189 per 100.000 kelahiran dan AKB sebesar 16,85 per 1.000 kelahiran hidup.

Padahal, pemerintah menargetkan AKI 183 per 100.000 kelahiran hidup dan AKB 16 per 1.000 kelahiran hidup pada 2024.

“Kesenjangan gender berkontribusi pada lahirnya berbagai masalah sosial, termasuk isu reproduksi dalam keluarga yang berdampak pada masih tingginya prevalensi AKI dan AKB di Indonesia,” kata Bintang sebagaimana dilansir dari keterangan resmi, Jumat (3/11/2023).

Dia menambahkan, kematian ibu juga menimbulkan dampak yang berat kepada anak yang ditinggalkan, tumbuh kembang anak yang dilahirkan sebelumnya, ketahanan keluarga, dan dampak terhadap sumber daya manusia.

Baca juga: Pelayanan Jalan Tol Harus Junjung Kesetaraan Gender

“Lebih dari 50 persen bayi yang ditinggalkan karena kematian ibunya meninggal sebelum usia satu tahun. Dengan kata lain, kematian ibu karena melahirkan akan meningkatkan kematian bayi,” ungkap Bintang.

Bintang menuturkan perlu komitmen besar dan kerja keras antarpemangku kepentingan yang mengampu isu perempuan dan anak untuk mencapai target tahun 2024.

Dalam hal upaya penurunan AKI dan AKB, Bintang memberikan apresiasi kepada PKBI yang terus berkomitmen mewujudkan serta mendukung keluarga berencana dan keluarga yang bertanggungjawab melalui berbagai program.

“Tentu saja, program kegiatan keluarga berencana ini merupakan salah satu strategi dalam menurunkan AKI dan AKB. Hal ini merupakan sebuah kepedulian dan upaya konkret dalam mendorong kesejahteraan perempuan dan anak Indonesia,” tutur Bintang.

“Kerja keras PKBI ini akan membantu terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas. Hal ini sejalan dengan lima program prioritas terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, di mana salah satu dari isu prioritas tersebut adalah peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan atau pengasuhan anak,” sambungnya.

Baca juga: Tanpa Kesetaraan Gender, 340 Juta Perempuan Rawan Miskin

Ketua Pengurus Nasional PKBI Ichsan Malik mengungkapkan, Kementerian PPPA merupakan salah satu mitra kerja PKBI untuk mewujudkan keluarga yang bertanggung jawab dan inklusif.

Ichsan menyatakan komitmen PKBI untuk menjadikan lingkungan yang aman bagi anak-anak, di mana mereka dapat tumbuh dan berkembang tanpa rasa takut dari tindakan kekerasan, baik fisik maupun mental.

“Selama ini kami telah berupaya keras dalam perlindungan anak. Klinik-klinik kami menerima korban-korban pemerkosaan, pelecehan, dan berbagai bentuk kekerasan lainnya,” papar Ichsan.

“Bahkan kami sudah membentuk safe guarding untuk melawan kekerasan berbasis gender. PKBI saat ini memiliki 100 kantor cabang PKBI di kabupaten atau kota dan 14 klinik di seluruh Indonesia,” tambahnya.

Ichsan menambahkan, PKBI dan Kementerian PPPA bertekad untuk bekerja sama guna menciptakan masyarakat yang lebih aman dan inklusif.

Baca juga: Dorong Kesetaraan Gender Bisnis Digital, FWD Insurance Luncurkan InnovateHer Academy

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Dari Ambisi ke Realita, Industri Daging Australia Stop Rencana Netral Karbon 2030
Dari Ambisi ke Realita, Industri Daging Australia Stop Rencana Netral Karbon 2030
Pemerintah
Pemakaian AI Melesat, Pertanian Asia Pasifik Bakal Lebih Adaptif Iklim
Pemakaian AI Melesat, Pertanian Asia Pasifik Bakal Lebih Adaptif Iklim
LSM/Figur
Tambang Kapur Ubah Wajah Gunung Karang Bogor, Rusak 50 Hektare Lahan
Tambang Kapur Ubah Wajah Gunung Karang Bogor, Rusak 50 Hektare Lahan
Pemerintah
Kemenhut Segel Lahan Tambang Kapur Ilegal di Gunung Karang Bogor
Kemenhut Segel Lahan Tambang Kapur Ilegal di Gunung Karang Bogor
Pemerintah
Suarakan Darurat Lingkungan, Sederet Musisi Indonesia Ikuti Lokakarya IKLIM
Suarakan Darurat Lingkungan, Sederet Musisi Indonesia Ikuti Lokakarya IKLIM
LSM/Figur
Produksi Beras Berkelanjutan, Jatim-Eropa Jalin Kerjasama
Produksi Beras Berkelanjutan, Jatim-Eropa Jalin Kerjasama
Pemerintah
Waste4Change Ungkap Tiga Langkah Kunci Atasi Krisis Sampah
Waste4Change Ungkap Tiga Langkah Kunci Atasi Krisis Sampah
LSM/Figur
Tekan Emisi, Sejumlah Negara akan Kenakan Pajak untuk Penerbangan Mewah
Tekan Emisi, Sejumlah Negara akan Kenakan Pajak untuk Penerbangan Mewah
Pemerintah
KKP Gandeng Multi-Pihak Susun Strategi Perlindungan Penyu dan Cetacea
KKP Gandeng Multi-Pihak Susun Strategi Perlindungan Penyu dan Cetacea
Pemerintah
Melihat Desa Wisata Samtama, Warga Kelola Sampah hingga Tanam Pohon di Gang Sempit
Melihat Desa Wisata Samtama, Warga Kelola Sampah hingga Tanam Pohon di Gang Sempit
LSM/Figur
Bagaimana Pembuat Kebijakan Atasi Kesenjangan Pendanaan Transisi Hijau?
Bagaimana Pembuat Kebijakan Atasi Kesenjangan Pendanaan Transisi Hijau?
Pemerintah
IESR Ungkap Strategi Penuhi 100 Persen Kebutuhan Energi dari Sumber Terbarukan
IESR Ungkap Strategi Penuhi 100 Persen Kebutuhan Energi dari Sumber Terbarukan
LSM/Figur
Sulawesi, Timor, dan Sumbawa Bisa Hidup 100 Persen dari Energi Terbarukan
Sulawesi, Timor, dan Sumbawa Bisa Hidup 100 Persen dari Energi Terbarukan
LSM/Figur
Indonesia Krisis Anggaran Kontrasepsi, Cuma Cukup Sampai September 2025
Indonesia Krisis Anggaran Kontrasepsi, Cuma Cukup Sampai September 2025
Pemerintah
Badan Geologi Temukan Lokasi Layak untuk Relokasi Korban Gempa
Badan Geologi Temukan Lokasi Layak untuk Relokasi Korban Gempa
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau