Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemilu Makin Dekat, Pemimpin Terpilih Dituntut Lindungi Lahan Gambut

Kompas.com - 22/11/2023, 08:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Editor

KOMPAS.com - Organisasi non-pemerintah Pantau Gambut berpesan, siapapun pemimpin yang terpilih dalam pemilihan umum (pemilu) mendatang harus melindungi dan memulihkan kondisi lahan gambut di Indonesia.

Koordinator Nasional Pantau Gambut Iola Abas di Jakarta mengatakan, ekosistem gambut punya peran yang sangat besar dalam menyimpan karbon.

"Kalau terlepas dengan cara dibakar, dibuka, dan dikeringkan itu bakal memengaruhi banyak hal," kata Iola, sebagaimana dilansir Antara, Selasa (21/11/2023).

Baca juga: 13 Juta Hektare Lahan Gambut Rusak, 190 Kali Luas DKI Jakarta

 

Dia menambahkan, pemimpin terpilih terutama presiden dan wakil presiden mendatang harus ingat target Nationally Determined Contribution (NDC) dan apa yang akan diupayakan sampai 2030.

"Salah satu upayanya adalah melindungi gambut yang masih tersisa. Kemudian, memulihkan kembali ekosistem gambut yang sudah rusak dengan memperbaiki mekanisme sistem penegakan hukum, permasalahan sertifikasi yang sudah tidak relevan lagi itu juga harus ada intervensi dari mereka yang terpilih nanti," tutur Iola.

Pantau Gambut memandang, kebanyakan visi dan misi yang dipaparkan oleh calon presiden dan wakil presiden masih seputar energi.

Sementara, topik lahan gambut seolah terpinggirkan dari pembicara politik dalam Pemilu 2024.

Baca juga: Riau Provinsi Pertama yang Punya Muatan Lokal Gambut dan Mangrove

Berdasarkan dokumen updated NDC, Indonesia menetapkan target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 31,89 persen tanpa syarat dengan usaha sendiri dan 43,20 persen bersyarat dengan dukungan internasional pada 2030.

Rincian target updated NDC secara nasional tersebut adalah menurunkan emisi sektor kehutanan sebanyak 17,4 persen, sektor energi sebesar 12,5 persen, sektor limbah 1,4 persen, sektor pertanian 0,3 persen, dan sektor industri sebanyak 0,2 persen.

Iola mengatakan, sekarang yang menjadi anak emas adalah energi. Padahal, target penurunan emisi sektor energi berada di bawah sektor pemanfaatan hutan dan penggunaan lahan atau FOLU.

Hal itu muncul dalam banyak kebijakan, misalnya taksonomi hijau. Sejauh ini lembaga keuangan besar, seperti BNI, BRI, Mandiri, termasuk BCA paling banyak justru membiayai sektor-sektor yang berhubungan dengan FOLU dari mulai bentuk kredit hingga investasi.

Baca juga: Pentingnya Lahan Gambut untuk Mitigasi Perubahan Iklim dan Keanekaragaman Hayati

Dalam berbagai rancangan kebijakan justru yang detail dibahas adalah energi, bukan sektor kehutanan dan lahan.

"Siapapun nanti presiden terpilih coba (dengarkan) suara teman-teman di sini bagaimana kondisi lahan gambut dan apa dampaknya, bagaimana kondisi masyarakat sekitar yang sudah sekian lama berkonflik dengan perusahaan," pesan Iola.

Pada 2015, Bank Dunia menghitung jumlah kerugian yang dialami oleh Indonesia akibat kebakaran hutan dan lahan gambut seluas 2,61 juta hektare adalah senilai Rp 220 triliun.

Kemudian, Indonesia kembali mengalami kerugian sebesar Rp 72 triliun akibat peristiwa kebakaran hutan dan lahan gambut seluas 1,64 juta hektare pada 2019.

Baca juga: Mitigasi Kebakaran Lahan Gambut, BRGM Gelar Sekolah Lapang Petani Gambut

Halaman:

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Badak Jawa Banyak Diburu, Strategi Perlindungan Satwa Diterapkan

Badak Jawa Banyak Diburu, Strategi Perlindungan Satwa Diterapkan

Pemerintah
'Tobalu Coffee Project' Jadi Inisiatif Tingkatkan Kesejahteraan Petani Kopi Arabika Sulsel

"Tobalu Coffee Project" Jadi Inisiatif Tingkatkan Kesejahteraan Petani Kopi Arabika Sulsel

LSM/Figur
Walhi: Izin Tambang Ormas Tutupi Sorotan Perubahan yang Krusial

Walhi: Izin Tambang Ormas Tutupi Sorotan Perubahan yang Krusial

Pemerintah
Walhi: Ormas Garap Tambang Jadi Ahli Waris Kerusakan Lingkungan

Walhi: Ormas Garap Tambang Jadi Ahli Waris Kerusakan Lingkungan

LSM/Figur
Indonesia’s SDGs Center Network Diluncurkan, Jadi Wadah Pertukaran Berbagai Pihak

Indonesia’s SDGs Center Network Diluncurkan, Jadi Wadah Pertukaran Berbagai Pihak

Pemerintah
Kesehatan Anak Jadi Cerminan Pembangunan Kesehatan Nasional

Kesehatan Anak Jadi Cerminan Pembangunan Kesehatan Nasional

Pemerintah
Pasok Alat Kesehatan, Siemens Healthineers Gandeng Hermina Hospital

Pasok Alat Kesehatan, Siemens Healthineers Gandeng Hermina Hospital

Swasta
BRIN: Ekosistem Kendaraan Listrik di Indonesia Masih Belum Matang

BRIN: Ekosistem Kendaraan Listrik di Indonesia Masih Belum Matang

Pemerintah
Unggul soal Keberlanjutan, SCG Jadi Perusahaan Asia Tenggara Pertama yang Terdaftar DJSI World

Unggul soal Keberlanjutan, SCG Jadi Perusahaan Asia Tenggara Pertama yang Terdaftar DJSI World

Pemerintah
Transportasi Publik Perlu Terintegrasi dan Humanis

Transportasi Publik Perlu Terintegrasi dan Humanis

Pemerintah
PP Ormas Kelola Tambang Mengingkari Semangat Transisi Energi

PP Ormas Kelola Tambang Mengingkari Semangat Transisi Energi

Pemerintah
Cara Daftar Lestari Awards 2024, Penghargaan Perusahaan Peduli SDGs

Cara Daftar Lestari Awards 2024, Penghargaan Perusahaan Peduli SDGs

Swasta
Penghargaan PBB untuk Kesetaraan Gender Sektor Bisnis Resmi Dibuka

Penghargaan PBB untuk Kesetaraan Gender Sektor Bisnis Resmi Dibuka

LSM/Figur
Studi: Masyarakat Rasakan Kesenjangan Pengelolaan Sumber Daya Alam

Studi: Masyarakat Rasakan Kesenjangan Pengelolaan Sumber Daya Alam

LSM/Figur
1,6 Juta Orang Sakit Setiap Hari karena Konsumsi Makanan Tak Aman

1,6 Juta Orang Sakit Setiap Hari karena Konsumsi Makanan Tak Aman

Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com