Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Stunting Masalah Kompleks, Ini Pesan buat Bapak-bapak

Kompas.com - 07/12/2023, 16:00 WIB
Aisyah Sekar Ayu Maharani,
Hilda B Alexander

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Wali Kota Bogor sekaligus Ketua Tim Percepatan Penanggulangan Stunting (TPPS) Kota Bogor Dedie A Rachim mengatakan, stunting adalah masalah kompleks.

"Kalau kita bicara stunting itu bukan single problem, jadi ini multiple problems yang harus kita pecahkan bersama," katanya dalam acara Stunting Summit di Saung Dolken, Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Rabu (6/12/2023).

Salah satu di antaranya adalah masalah kemiskinan di Kota Bogor yang menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) sudah turun menjadi 9,3 persen dari sebelumnya mencapai 10 persen.

"Makanya supaya tidak terjadi stunting, tentu kita pertama mungkin harus memberikan izin usaha kepada pelaku usaha, dari situ ada kemudian penyerapan tenaga kerja, dari penyerapan tenaga kerja ada penambahan kesejahteraan keluarga, kemudian ada konsumsi vitamin makanan tambahan untuk anak-anaknya," lanjut Dedie.

Dia pun berpesan kepada orangtua, bahwa penanganan stunting bukan hanya menjadi tanggung jawab ibu, melainkan juga bapak.

Menurut Dedie, paling penting bagi bapak mencari penghasilan yang baik, kemudian digunakan untuk membelanjakan konsumsi penambah gizi untuk anak.

Baca juga: Waspada, Anemia pada Remaja Putri Bawa Pengaruh Jangka Panjang hingga Jadi Faktor Stunting

"Jadi misalnya yang selama ini konsumsi rokok, kopi sachet dan sebagainya, harusnya juga diprioritaskan untuk yang lebih sensitif atau yang lebih pas untuk kebutuhan anak balita," tegas Dedie.

Sementara stunting terjadi karena kurangnya asupan gizi yang diterima anak selama 1.000 pertama kehidupannya, yang dimulai sejak dalam kandungan.

WHO mendefinisikan stunting sebagai gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Ini ditandai dengan panjang atau tinggi badan anak yang berada di bawah standar.

Sedangkan Pemerintah Indonesia menargetkan prevalensi stunting pada tahun 2024 sebesar 14 persen.

Untuk mendorong tercapainya target tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, Jawa Barat, berupaya untuk menurunkan angka stunting secara signifikan.

Baca juga: Tangani Stunting, Pemkot Bogor dan P3SI Gelar Program 1 Juta Bayi Unggulan

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bogor Anas S Rasmana menyampaikan, angka stunting Kota Bogor berhasil turun dari 2.363 orang menjadi 1.849 orang.

"2.363, terakhir di hasil penimbangan bayi-balita pada bulan Agustus (2023) itu menjadi 1.849," ucapnya pada kesempatan yang sama.

Keberhasilan tersebut berkat upaya Pemkot Bogor yang langsung turun ke lapangan dan tidak hanya sekadar mengadakan seminar stunting.

"Mudah-mudahan dengan bantuan susu, vitamin, dan sebagainya, terutama untuk ibu hamil, kita bisa zero new stunting," imbuhnya.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya

Ilmuwan Kembangkan Padi yang Lebih Ramah Lingkungan

Ilmuwan Kembangkan Padi yang Lebih Ramah Lingkungan

Pemerintah
Pemerintah Kendalikan Merkuri untuk Jaga Lingkungan dan Kesehatan Manusia

Pemerintah Kendalikan Merkuri untuk Jaga Lingkungan dan Kesehatan Manusia

Pemerintah
DPR RI yang Baru Siapkan UU Perkuat Pedagangan Karbon

DPR RI yang Baru Siapkan UU Perkuat Pedagangan Karbon

Pemerintah
Kerja sama Transisi Energi Indonesia-Jepang Berpotensi Naikkan Emisi

Kerja sama Transisi Energi Indonesia-Jepang Berpotensi Naikkan Emisi

Pemerintah
Tekan Stunting, Rajawali Nusindo Salurkan 438.000 Bantuan Pangan Pemerintah di NTT

Tekan Stunting, Rajawali Nusindo Salurkan 438.000 Bantuan Pangan Pemerintah di NTT

BUMN
Kemendagri: Alokasi APBD untuk Pengolahan Sampah Rata-rata Kurang dari 1 Persen

Kemendagri: Alokasi APBD untuk Pengolahan Sampah Rata-rata Kurang dari 1 Persen

Pemerintah
1,16 Juta Hutan RI Ludes Dilalap Kebakaran, PBB Ungkap Sebabnya

1,16 Juta Hutan RI Ludes Dilalap Kebakaran, PBB Ungkap Sebabnya

LSM/Figur
Studi Ketimpangan Celios: Harta 50 Orang Terkaya RI Setara 50 Juta Penduduk

Studi Ketimpangan Celios: Harta 50 Orang Terkaya RI Setara 50 Juta Penduduk

LSM/Figur
Beri Dampak Positif Masyarakat, Pupuk Indonesia Gelar Program 'AKSI' di Banjarnegara Jateng

Beri Dampak Positif Masyarakat, Pupuk Indonesia Gelar Program "AKSI" di Banjarnegara Jateng

BUMN
Kawasan Karst Banjir Pengunjung, Ini Strategi Kurangi Dampak Negatifnya

Kawasan Karst Banjir Pengunjung, Ini Strategi Kurangi Dampak Negatifnya

LSM/Figur
Dianggap Berhasil Tangani Emisi dan Iklim, RI Raih Penghargaan Green Eurasia 2024

Dianggap Berhasil Tangani Emisi dan Iklim, RI Raih Penghargaan Green Eurasia 2024

Pemerintah
BI Luncurkan Kalkulator Hijau, Perusahaan Bisa Langsung Hitung Emisi

BI Luncurkan Kalkulator Hijau, Perusahaan Bisa Langsung Hitung Emisi

Pemerintah
Tanoto Foundation Ungkap Urgennya Peran Pendidikan Anak Usia Dini

Tanoto Foundation Ungkap Urgennya Peran Pendidikan Anak Usia Dini

LSM/Figur
Baru Dilantik, DPR Dituntut Perjuangkan UU Kriris Iklim

Baru Dilantik, DPR Dituntut Perjuangkan UU Kriris Iklim

Pemerintah
Perencanaan Kebijakan Harus Pahami Perubahan Iklim Regional

Perencanaan Kebijakan Harus Pahami Perubahan Iklim Regional

Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Selamat, Kamu Pembaca Terpilih!
Nikmati gratis akses Kompas.com+ selama 3 hari.

Mengapa bergabung dengan membership Kompas.com+?

  • Baca semua berita tanpa iklan
  • Baca artikel tanpa pindah halaman
  • Akses lebih cepat
  • Akses membership dari berbagai platform
Pilihan Tepat!
Kami siap antarkan berita premium, teraktual tanpa iklan.
Masuk untuk aktivasi
atau
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau