Investasi Sektor Kehutanan Melonjak 309,4 Persen dari Target Hulu

KOMPAS.com - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat investasi di sektor kehutanan mencapai 331,1 juta dollar AS sepanjang 2023.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari KLHK Agus Justianto mengatakan, investasi sektor kehutanan itu tumbuh hingga 309,4 persen dari target investasi sektor hulu yang hanya 107 juta dollar AS.

"Capaian itu adalah implikasi dari implementasi tata kelola kehutanan yang baik," ujar Agus, sebagaimana dilansir Antara Minggu (31/12/2023).

Baca juga: Rehabilitasi Hutan dan Mangrove Capai 185.010 Hektare pada 2023

Agus memaparkan, nilai investasi sebesar 128,66 juta dollar AS merupakan investasi di hulu yaitu Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).

Sedangkan, investasi hilir berupa Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) yang mencapai 202,47 juta dollar AS.

KLHK mengeklaim, pertumbuhan investasi kehutanan selaras dengan tata kelola kehutanan yang baik, salah satunya melalui sistem informasi, sehingga proses birokrasi menjadi transparan dan akuntabel guna mencegah biaya tinggi.

Sistem informasi tersebut antara lain Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH), Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK), Sistem Informasi Rencana Pemenuhan Bahan Baku Hasil Hutan (SI RPBBHH), hingga Online Single Submission (OSS).

Baca juga: Dukung IKN Kota Berkelanjutan, MHU Bangun 30 Hektar Miniatur Hutan Hujan Tropis

"Seluruh sistem tersebut telah mengintegrasikan pasar dari hulu hingga ke hilir," papar Agus.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari KLHK Drasospolino menyebut, pembangunan sistem informasi merupakan komitmen KLHK untuk mendukung tata kelola kehutanan yang baik mulai dari perencanaan, pemanfaatan, hingga monitoring dan evaluasi.

Hal itu membantu pengelolaan dan pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung di Indonesia

Selain itu, sistem informasi juga mendukung pencapaian target Net Sink karbon tahun 2030 pada sektor kehutanan dan penggunaan lahan atau forestry and other land use (FOLU).

Drasospolino mengatakan, data digital yang akan memberikan sejumlah manfaat dalam pengelolaan hutan.

Baca juga: Sengkarut Hutan Adat

Beberapa manfaat yang dimaksud seperti kebijakan yang tepat untuk mekanisme penganggaran program dan kegiatan, serta mengurangi risiko ketidakpastian dan mendukung kolaborasi antar organisasi, termasuk keterbukaan informasi publik.

Implementasi tata kelola kehutanan yang baik, lanjut dia, setidaknya bisa dilihat dari Pencapaian Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Jenderal PHL KLHK sebesar 78,62 poin dari target 82 poin atau 95,80 persen.

Direktur Iuran dan Peredaran Hasil Hutan KLHK Ade Mukadi menambahkan, sepanjang 2023 sektor pengelolaan hutan lestari menyumbang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 2,796 triliun.

"Setoran PNBP itu memang di bawah target tahun ini, tetapi cukup tinggi untuk mengejar target lima tahunan Renstra Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari 2020-2024," kata Ade.

Ade menjelaskan untuk meningkatkan PNBP pada masa yang akan datang perlu promosi kepada pasar tentang penggunaan kayu komersial dari hutan alam yang dikelola secara lestari sebagai barang premium.

Baca juga: Mengkritisi Gagasan Pengelolaan Hutan Para Cawapres