Rehabilitasi Hutan dan Mangrove Capai 185.010 Hektare pada 2023

KOMPAS.com - Sepanjang 2023, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat realisasi program rehabilitasi hutan dan mangrove mencapai 185.010 hektare.

Dari jumlah tersebut, rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) mencapai 179.000 hektare. Sedangkan rehabilitasi mangrove mencapai 6.010 hektare.

Direktur Jenderal Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH) KLHK Dyah Murtiningsih mengatakan, rehabilitasi tersebut terlaksana melalui berbagai skema dan dari berbagai sumber pembiayaan seperti APBN, APBD, swasta, dan swadaya masyarakat.

Baca juga: Rehabilitasi Kawasan Pesisir Utara, MRT Jakarta Tanam 200.000 Mangrove hingga 2030

"Pencapaian ini sangat patut disyukuri, karena sepanjang tahun 2023 kita menghadapi fenomena El Nino yang menyebabkan musim kemarau yang panjang dan bergesernya musim penghujan," ujar Dyah, sebagaimana dilansir Antara, Sabtu (30/12/2023).

Dukungan penyediaan bibit bagi kegiatan RHL berasal dari 54 persemaian permanen, enam pusat persemaian skala besar, dan kegiatan pembibitan lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia.

Jumlah penyediaan bibit yang berasal dari persemaian tersebut mencapai 37,8 juta batang dan ditambah 5,15 juta batang, yang berasal dari bibit produktif.

Dyah berujar, proses pembangunan tiga pusat persemaian skala besar sedang berlangsung, masing-masing di Liang Anggang di Kalimantan Selatan, Kemampo di Sumatera Selatan, dan Mandalika di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Baca juga: Indonesia Targetkan Rehabilitasi 600.000 Hektare Lahan Mangrove

"Pembangunan pusat persemaian ini dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah dan swasta," katanya saat memaparkan Refleksi Akhir Tahun 2023 KLHK .

Terkait aspek perencanaan, menurut dia, Ditjen PDASRH telah menyiapkan Rencana Umum (RU) RHL DAS yang didetailkan ke dalam Rencana Tahunan (RTn) RHL DAS, di masing-masing pemangku dan pengelola kawasan.

RU RHL DAS, tambahnya, sudah mempertimbangkan parameter lahan kritis, daerah rawan bencana, kekritisan resapan air, dan DAS prioritas.

Khusus untuk rehabilitasi mangrove menggunakan Peta Mangrove Nasional yang direview secara berkala dan mengacu pada Road Map Mangrove 2021 – 2030.

Baca juga: Didukung Bank Dunia, Riau Dapat Bantuan Rp 800 Miliar untuk Rehabilitasi Mangrove

Sementara itu, dalam pelaksanaan di tingkat tapak, RHL dilakukan dengan skema swakelola yang menitik beratkan pada pelibatan dan pemberdayaan masyarakat.

Selain itu keberlanjutan pasca RHL juga menjadi perhatian dengan mengedepankan proses diversifikasi komoditas tanaman HHBK, buah-buahan, dan jenis unggulan lokal yang dapat memberikan nilai dan manfaat ekonomi pada saat pemanenan.

Jenis komoditas tanaman RHL yang menarik minat masyarakat dan dapat terserap pasar, menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan keberhasilan RHL

Guna memastikan dan meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan RHL, sejak 2022 telah diterapkan geotagging dan drone mapping yang menjadi salah satu cara untuk memastikan setiap bibit yang ditanam tergeoreferensi secara spasial dan dapat dipantau perkembangannya.

Baca juga: Petrokimia Gresik Tanam 2.000 Bibit Mangrove dan Bersih-Bersih Pantai

Menurut Dyah, kolaborasi semua pihak, baik pemerintah pusat, daerah, sektor swasta dan masyarakat dalam kegiatan RHL perlu terus ditingkatkan, selain itu juga dukungan internasional.

Sementara itu, tambahnya, pada 30 Desember 2023 telah dilakukan kegiatan penanaman pohon serentak di seluruh provinsi, guna memanfaatkan musim penghujan pada 2023 dan 2024.

"Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya mitigasi perubahan iklim, pemulihan kualitas lingkungan dan sekaligus percepatan RHL guna meningkatkan tutupan lahan dan meningkatkan cadangan karbon, serta peneguhan komitmen pemerintah untuk memenuhi target NDC dan FoLU net sink 2030," papar Dyah.

Baca juga: Riau Provinsi Pertama yang Punya Muatan Lokal Gambut dan Mangrove