Serapan Subsidi Motor Listrik Cuma 5,77 Persen, Menperin Ungkap Sebabnya

KOMPAS.com - Serapan program subsidi atau bantuan pembelian motor listrik sepanjang 2023 hanya mencapai 11.532 unit atau sekitar Rp 78 miliar.

Serapan tersebut hanya 5,77 persen dari target kuota mencapai 200.000 unit dengan anggaran Rp1,4 triliun.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, salah satu penyebab rendahnya serapan program bantuan motor listrik karena konsumen kurang puas dengan kemampuan baterai.

Baca juga: Albert Soerjonoto, Sempat Magang di Tesla, Kini Presdir Produsen Baterai Motor Listrik

"Bagi konsumen mobil dan motor listrik, salah satu yang penting kan baterai. Baterainya harus bisa memiliki durasi yang lama, yang panjang, baterainya harus bisa mudah di-charge (diisi daya)," kata Agus sebagaimana dilansir Antara, Rabu (3/1/2024).

"Charge-nya juga kalau untuk mobil harus cepat, kalau charge tiga sampai empat jam itu dianggap lama maka sekarang teknologi akan bisa membuat charge mobil lebih cepat. Jadi baterai itu menjadi kunci terhadap keberhasilan program mobil dan motor listrik," sambungnya.

Dia menambahkan, pihaknya telah melakukan komunikasi dengan produsen motor listrik guna mendorong adanya standardisasi baterai kendaraan listrik.

Menurutnya, hal itu diperlukan untuk menciptakan level persaingan yang adil di industri tersebut.

Baca juga: Touring Motor Listrik di Bangka, Kampanye Nol Emisi

"Ini momentum yang paling baik bagi pemerintah untuk bisa mendorong kebijakan itu," jelar Agus.

Menurutnya, produsen motor listrik dan produsen baterai itu bermain di lapangan yang sama dengan level berpikir yang sama.

"Sehingga standardisasi daya baterai itu menjadi sangat penting," tuturnya.

Di sisi lain, Agus menambahkan rendahnya serapan program bantuan pembelian motor listrik turut memengaruhi kinerja penyerapan anggaran kementerian.

Baca juga: Berkembang Pesat, Pengguna Motor Listrik Meningkat 15 Kali Lipat dalam 2 Tahun

Dia bahkan menyebut program tersebut menjadi beban dalam penyerapan anggaran Kementerian Perindustrian.

"Karena penyerapannya tidak sesuai, bahkan jauh dari apa yang sudah disiapkan yaitu 200.000 unit motor listrik, itu menjadi beban kita dalam konteks kita tidak berhasil men-deliver atau memberikan penyerapan anggaran yang tinggi," katanya.

Dia mengungkapkan, total penyerapan anggaran Kementerian Perindustrian di luar program bantuan dan insentif mampu mencapai hingga 99 persen.

Baca juga: Komunitas Startup Teknologi Bersih Sambut Perluasan Subsidi Motor Listrik

"Tapi ketika anggaran itu di-blend (digabung) dengan anggaran insentif, nah itu bawa dampak yang kemudian menurunkan penyerapan anggaran kita cukup dalam. Mungkin sekitar 77-80 persen," tutur Agus.

Atas rendahnya serapan anggaran tersebut, Agus mengaku telah melayangkan surat permohonan pengembalian anggaran kepada Kementerian Keuangan pada awal Desember 2023. Namun, permintaan tersebut tidak dikabulkan Kemenkeu.

Pada 2024, Agus menyebut alokasi bantuan pembelian motor listrik dipangkas menjadi hanya sebanyak 50.000 unit dengan total anggaran Rp 350 miliar.

Dia optimis target program tersebut pada tahun ini akan terpenuhi. Pasalnya, capaian penyaluran bantuan pada 2023 baru dimulai pada April meski kemudian syaratnya disederhanakan pada September.

Baca juga: Ini Tantangan Program Konversi Motor Listrik Menurut Kementerian ESDM