Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jelang Debat Cawapres 21 Januari, Walhi Desak Kupas Tuntas Lingkungan Hidup

Kompas.com, 9 Januari 2024, 15:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

KOMPAS.com - Debat calon presiden (capres) dengan tema Pertahanan, Keamanan, Geopolitik, dan Hubungan Internasional telah selesai dilaksanakan pada Minggu (7/1/2024).

Jadwal selanjutnya adalah debat calon wakil presiden (cawapres) yang bakal digelar pada 21 Januari 2024 dengan tema Energi, Sumber Daya Alam, Sumber Daya Mineral, Pangan, Pajak Karbon, Lingkungan Hidup, Agraria, Masyarakat Adat.

Debat tersebut akan diikuti oleh ketiga cawapres yaitu Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD.

Baca juga: Debat Cawapres Tidak Kupas Ekonomi Hijau

Menjelang debat cawapres putaran selanjutnya, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dalam siaran persnya, Minggu, menilai tema tersebut bertalian sangat erat dengan isu lingkungan hidup.

Isu yang berkaitan tersebut terutama seputar komitmen iklim global, rantai pasok perdagangan sawit, transisi energi, dan hilirisasi nikel.

Menurut Walhi, konsep keamanan saat ini telah meluas ke ruang lingkup dan tidak hanya berfokus pada keamanan negara, namun juga keamanan manusia.

Perluasan konsep tersebut melampaui pendekatan negara-sentris dan militer yakni mencakup keamanan ekonomi, keamanan pangan, keamanan kesehatan, keamanan ekologis, keamanan individu, keamanan komunitas dan keamanan politik.

Baca juga: Transisi Energi Penting Diulas dalam Debat Capres-Cawapres

Menurut Walhi, dalam konteks keamanan lingkungan, masyarakat Indonesia tengah berhadapan langsung dengan situasi kerusakan atau degradasi lingkungan, eksploitasi sumber daya alam, polusi, bencana ekologis, air bersih, dan lainnya.

Berbagai situasi kerusakan itu disebabkan oleh kebijakan negara maupun aktor nonnegara lainnya, yang menyebabkan rasa takut di tengah masyarakat.

"Berdasarkan catatan Walhi, permasalahan-permasalahan tersebut juga berkaitan dengan keamanan kesehatan dan komunitas yang terjadi secara berulang dan mengakibatkan rasa takut dan cemas dan menurunnya kualitas kesehatan," tulis Walhi dalam keterangannya.

Sementara dalam keamanan pangan dan ekonomi, WALHI menilai kebijakan food estate tidak dapat menjawab persoalan keamanan pangan.

Kebijakan tersebut justru dinilai WALHI mendatangkan permasalahan baru terkait dengan kerusakan lingkungan hidup.

Baca juga: Isu Penanganan Stunting Perlu Dibahas dalam Debat Capres

Di satu sisi, keamanan pangan perlu menjadi sorotan karena berkaca dari kelaparan Papua yang mengakibatkan 29 orang asli Papua harus meninggal dunia pada 2023.

"Bencana kelaparan di Papua merupakan permasalahan kemanusiaan yang berulang karena sudah terjadi sejak 2005," tulis WALHI.

Sedangkan dalam problem ketimpangan lahan dan penurunan jumlah petani, Walhi menyebutkan perampasan tanah yang dilakukan negara atau aktor nonnegara juga harus menjadi perhatian.

Jika tidak dibenahi, kondisi tersebut akan melahirkan monopoli yang akan melahirkan gap-over produksi pangan, sementara kelaparan masih terus terjadi. Selain itu, akan muncul dampak ikutan mengenai kerusakan lingkungan hidup.

Walhi turut mendesak para cawapres untuk membahas isu lingkungan hidup dalam debat 21 Januari secara komprehensif.

Baca juga: Cak Imin: Presiden Punya Hak Menilai Debat, tapi Jangan Berpihak

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Mengapa Anggaran Perlindungan Anak Harus Ditambah? Ini Penjelasannya
Mengapa Anggaran Perlindungan Anak Harus Ditambah? Ini Penjelasannya
LSM/Figur
Banjir di Sumatera, Kemenhut Beberkan Masifnya Alih Fungsi Lahan
Banjir di Sumatera, Kemenhut Beberkan Masifnya Alih Fungsi Lahan
Pemerintah
Limbah Plastik Diprediksi Capai 280 Juta Metrik Ton Tahun 2040, Apa Dampaknya?
Limbah Plastik Diprediksi Capai 280 Juta Metrik Ton Tahun 2040, Apa Dampaknya?
LSM/Figur
Koperasi Bisa Jadi Kunci Transisi Energi di Masyarakat
Koperasi Bisa Jadi Kunci Transisi Energi di Masyarakat
LSM/Figur
2025 Termasuk Tahun Paling Panas Sepanjang Sejarah, Mengapa?
2025 Termasuk Tahun Paling Panas Sepanjang Sejarah, Mengapa?
LSM/Figur
Jelajah Mangrove di Pulau Serangan Bali, Terancam Sampah dan Sedimentasi
Jelajah Mangrove di Pulau Serangan Bali, Terancam Sampah dan Sedimentasi
LSM/Figur
Guru Besar IPB Sebut Tak Tepat Kebun Sawit Penyebab Banjir Sumatera
Guru Besar IPB Sebut Tak Tepat Kebun Sawit Penyebab Banjir Sumatera
LSM/Figur
Perkuat Profesionalisme, AIIR Jadi Organisasi Profesi Investor Relations Pertama di Indonesia
Perkuat Profesionalisme, AIIR Jadi Organisasi Profesi Investor Relations Pertama di Indonesia
LSM/Figur
13 Perusahaan Dinilai Picu Banjir Sumatera, Walhi Desak Kemenhut Cabut Izinnya
13 Perusahaan Dinilai Picu Banjir Sumatera, Walhi Desak Kemenhut Cabut Izinnya
LSM/Figur
Agroforestri Karet di Kalimantan Barat Kian Tergerus karena Konversi Sawit
Agroforestri Karet di Kalimantan Barat Kian Tergerus karena Konversi Sawit
LSM/Figur
Perkebunan Sawit Tak Bisa Gantikan Hutan untuk Serap Karbon dan Cegah Banjir
Perkebunan Sawit Tak Bisa Gantikan Hutan untuk Serap Karbon dan Cegah Banjir
Pemerintah
Di Balik Kayu Gelondongan yang Terdampar
Di Balik Kayu Gelondongan yang Terdampar
LSM/Figur
Survei LinkedIn 2025 Sebut Permintaan Green Skills di Dunia Kerja Meningkat
Survei LinkedIn 2025 Sebut Permintaan Green Skills di Dunia Kerja Meningkat
Swasta
Menunda Net Zero Picu Gelombang Panas Ekstrem, Wilayah Dekat Khatulistiwa Paling Terdampak
Menunda Net Zero Picu Gelombang Panas Ekstrem, Wilayah Dekat Khatulistiwa Paling Terdampak
LSM/Figur
Guru Besar IPB Sebut Kebun Sawit di Sumatera Bisa Jadi Hutan Kembali
Guru Besar IPB Sebut Kebun Sawit di Sumatera Bisa Jadi Hutan Kembali
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme KOMPAS.com
Kolom ini tidak boleh kosong.
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau