Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jelang Debat Cawapres 21 Januari, Walhi Desak Kupas Tuntas Lingkungan Hidup

Kompas.com - 09/01/2024, 15:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

KOMPAS.com - Debat calon presiden (capres) dengan tema Pertahanan, Keamanan, Geopolitik, dan Hubungan Internasional telah selesai dilaksanakan pada Minggu (7/1/2024).

Jadwal selanjutnya adalah debat calon wakil presiden (cawapres) yang bakal digelar pada 21 Januari 2024 dengan tema Energi, Sumber Daya Alam, Sumber Daya Mineral, Pangan, Pajak Karbon, Lingkungan Hidup, Agraria, Masyarakat Adat.

Debat tersebut akan diikuti oleh ketiga cawapres yaitu Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD.

Baca juga: Debat Cawapres Tidak Kupas Ekonomi Hijau

Menjelang debat cawapres putaran selanjutnya, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dalam siaran persnya, Minggu, menilai tema tersebut bertalian sangat erat dengan isu lingkungan hidup.

Isu yang berkaitan tersebut terutama seputar komitmen iklim global, rantai pasok perdagangan sawit, transisi energi, dan hilirisasi nikel.

Menurut Walhi, konsep keamanan saat ini telah meluas ke ruang lingkup dan tidak hanya berfokus pada keamanan negara, namun juga keamanan manusia.

Perluasan konsep tersebut melampaui pendekatan negara-sentris dan militer yakni mencakup keamanan ekonomi, keamanan pangan, keamanan kesehatan, keamanan ekologis, keamanan individu, keamanan komunitas dan keamanan politik.

Baca juga: Transisi Energi Penting Diulas dalam Debat Capres-Cawapres

Menurut Walhi, dalam konteks keamanan lingkungan, masyarakat Indonesia tengah berhadapan langsung dengan situasi kerusakan atau degradasi lingkungan, eksploitasi sumber daya alam, polusi, bencana ekologis, air bersih, dan lainnya.

Berbagai situasi kerusakan itu disebabkan oleh kebijakan negara maupun aktor nonnegara lainnya, yang menyebabkan rasa takut di tengah masyarakat.

"Berdasarkan catatan Walhi, permasalahan-permasalahan tersebut juga berkaitan dengan keamanan kesehatan dan komunitas yang terjadi secara berulang dan mengakibatkan rasa takut dan cemas dan menurunnya kualitas kesehatan," tulis Walhi dalam keterangannya.

Sementara dalam keamanan pangan dan ekonomi, WALHI menilai kebijakan food estate tidak dapat menjawab persoalan keamanan pangan.

Kebijakan tersebut justru dinilai WALHI mendatangkan permasalahan baru terkait dengan kerusakan lingkungan hidup.

Baca juga: Isu Penanganan Stunting Perlu Dibahas dalam Debat Capres

Di satu sisi, keamanan pangan perlu menjadi sorotan karena berkaca dari kelaparan Papua yang mengakibatkan 29 orang asli Papua harus meninggal dunia pada 2023.

"Bencana kelaparan di Papua merupakan permasalahan kemanusiaan yang berulang karena sudah terjadi sejak 2005," tulis WALHI.

Sedangkan dalam problem ketimpangan lahan dan penurunan jumlah petani, Walhi menyebutkan perampasan tanah yang dilakukan negara atau aktor nonnegara juga harus menjadi perhatian.

Jika tidak dibenahi, kondisi tersebut akan melahirkan monopoli yang akan melahirkan gap-over produksi pangan, sementara kelaparan masih terus terjadi. Selain itu, akan muncul dampak ikutan mengenai kerusakan lingkungan hidup.

Walhi turut mendesak para cawapres untuk membahas isu lingkungan hidup dalam debat 21 Januari secara komprehensif.

Baca juga: Cak Imin: Presiden Punya Hak Menilai Debat, tapi Jangan Berpihak

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya

Perum Perhutani Bakal Tanam 24 Juta Pohon

Perum Perhutani Bakal Tanam 24 Juta Pohon

Pemerintah
Peneliti BRIN Kembangkan Bahan Bakar Pesawat Berbahan Minyak Kelapa

Peneliti BRIN Kembangkan Bahan Bakar Pesawat Berbahan Minyak Kelapa

Pemerintah
Inggris Janjikan Dana Iklim 2 Miliar Poundsterling untuk Negara Berpendapatan Rendah

Inggris Janjikan Dana Iklim 2 Miliar Poundsterling untuk Negara Berpendapatan Rendah

Pemerintah
Jembatani Keterbatasan lewat Kesetaraan Pendidikan, MMSGI Bantu Akses Pendidikan di Desa-desa Kaltim

Jembatani Keterbatasan lewat Kesetaraan Pendidikan, MMSGI Bantu Akses Pendidikan di Desa-desa Kaltim

Swasta
InJourney dan RBF Dorong Inisiatif Pertanian Berkelanjutan di Prambanan Jateng

InJourney dan RBF Dorong Inisiatif Pertanian Berkelanjutan di Prambanan Jateng

BUMN
NASA Investasi 11,5 Juta Dollar AS untuk Rancang Pesawat Rendah Emisi

NASA Investasi 11,5 Juta Dollar AS untuk Rancang Pesawat Rendah Emisi

Pemerintah
Perempuan Berperan Penting Atasi Perubahan Iklim, Penggerak Solusi Inovatif

Perempuan Berperan Penting Atasi Perubahan Iklim, Penggerak Solusi Inovatif

Pemerintah
IBM: India Memimpin dalam Keberlanjutan Berbasis Akal Imitasi

IBM: India Memimpin dalam Keberlanjutan Berbasis Akal Imitasi

Swasta
Perjanjian Polusi Plastik Global di Korea Selatan Gagal Capai Kesepakatan

Perjanjian Polusi Plastik Global di Korea Selatan Gagal Capai Kesepakatan

Pemerintah
BMKG: Tebal Es Pegunungan Jayawijaya Tinggal 4 Meter

BMKG: Tebal Es Pegunungan Jayawijaya Tinggal 4 Meter

Pemerintah
Krisis Kemanusian akibat Konflik di Suriah, Anak-Perempuan Banyak Jadi Korban

Krisis Kemanusian akibat Konflik di Suriah, Anak-Perempuan Banyak Jadi Korban

Pemerintah
COP16 Riyadh: Pembicaraan Tinggi Lawan Degradasi Lahan Dimulai

COP16 Riyadh: Pembicaraan Tinggi Lawan Degradasi Lahan Dimulai

Pemerintah
PBB Desak Pemimpin Dunia Segera Bisa Akhiri AIDS pada 2030

PBB Desak Pemimpin Dunia Segera Bisa Akhiri AIDS pada 2030

Pemerintah
Mahkamah Internasional Buka Sidang Perubahan Iklim Terbesar, Ini Pembahasannya 

Mahkamah Internasional Buka Sidang Perubahan Iklim Terbesar, Ini Pembahasannya 

Pemerintah
Degradasi Lahan Semakin Cepat, Capai 1 Juta Km Persegi per Tahun

Degradasi Lahan Semakin Cepat, Capai 1 Juta Km Persegi per Tahun

LSM/Figur
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau