Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Walhi Tantang Capres-Cawapres Rilis Daftar Hitam Perusahaan Penyebab Karhutla

Kompas.com - 13/01/2024, 12:47 WIB
Hilda B Alexander

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menantang pemerintah dan juga calon presiden (capres)-calon wakil presiden (cawapres) untuk merilis daftar hitam (black list) perusahaan penyebab kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Terlebih, tema debat putaran keempat pada 24 Januari 2024 mendatang tentang pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam (SDA), lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa.

Manager Kampanye Hutan dan Kebun Walhi Nasional Uli Arta Siagian mengatakan hal itu dalam perbincangan secara daring bersama Kompas.com, Jumat (12/1/2024).

Menurut Uli, tantangan daftar hitam menjadi sangat relevan, mengingat komitmen Pemerintah saat ini masih setengah hati dan gagal dalam mengurangi kasus karhutla. 

Baca juga: 4 Dampak Giant Sea Wall Menurut Walhi

Mengutip data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), luas karhutla sampai dengan Oktober 2023 sebesar 994.313,18 hektar.

Pada 2023, terdapat 11 provinsi rawan karhutla khususnya Provinsi Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan

"Sejak 2015 hingga 2023 atau dalam kurun sewindu tak ada perbaikan penanganan yang dilakukan. Apalagi jika berbicara tentang kebijakan. Pemerintah gagal melindungi masyarakat dan tanahnya," ujar Uli.

Uli menegaskan, penyusunan daftar hitam ini sangat penting agar perusahaan-perusahaan tahu dosa-dosa mereka, termasuk yang berulangkali menjadi penyebab karhutla, dalam operasinya mencemari lingkungan, berkonflik dengan masyarakat adat/desa, agar tidak lagi mendapatkan kemudahan perpanjangan perizinan, mendapatkan izin baru, atau kemudahan akses pendanaan (pinjaman).

Dalam catatan Walhi, titik api yang membakar hampir satu juta hektar luas hutan dan lahan tersebut didominasi keberadaannya di dalam konsesi 194 perusahaan.

Bahkan dari 194 perusahaan tersebut, setidaknya 38 perusahaan juga melakukan kebakaran hutan dan lahan pada 2015 hingga 2020.

Baca juga: Kecelakaan Kerja Berulang di Smelter Nikel, Walhi: Pemerintah Abai

Uli menambahkan, karhutla merupakan bentuk kejahatan luar biasa, tindakan presiden beserta menteri-menterinya seharusnya tidak seperti pemadam kebakaran, yang akan bekerja saat api ada.

"Jika tidak berani mengambil tindakan untuk melakukan penegakan hukum dengan mengevaluasi seluruh perizinan, mencabut izin perusahaan yang jahat, memberikan sanksi pidana, menjalankan putusan pengadilan, dan memberikan blacklist perusahaan yang berulang membakar lahan, maka 10 tahun ke depan kita tetap akan berhadapan dengan masalah karhutla," tuturnya.

Karena itu, lanjut Uli, tidak berlebihan jika dikatakan para pengurus negara telah melakukan kejahatan luar biasa bagi rakyatnya.

Ada pun ke-194 perusahaan yang menurut Walhi sebagai penyebab terjadinya karhutla terdistribusi di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Jambi, Riau, dan Kalimantan Selatan.

 

 

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Berkat Laut dan Awan, Indonesia Masih Aman dari Gelombang Panas

Berkat Laut dan Awan, Indonesia Masih Aman dari Gelombang Panas

Pemerintah
Basuki Ngaku Terinspirasi Xi Jinping Soal Manajemen Air

Basuki Ngaku Terinspirasi Xi Jinping Soal Manajemen Air

Pemerintah
Tutup WWF ke-10, Basuki Serahkan Penyelenggaraan Selanjutnya ke Arab Saudi

Tutup WWF ke-10, Basuki Serahkan Penyelenggaraan Selanjutnya ke Arab Saudi

Pemerintah
Perpamsi Usulkan Pembentukan Undang-undang hingga Kementerian Air dan Sanitasi

Perpamsi Usulkan Pembentukan Undang-undang hingga Kementerian Air dan Sanitasi

Pemerintah
Efisiensi Energi Global Perlu Naik 2 Kali Lipat pada 2030

Efisiensi Energi Global Perlu Naik 2 Kali Lipat pada 2030

LSM/Figur
Indonesia dan Portugal Kolaborasi untuk Penyediaan Air hingga Sanitasi

Indonesia dan Portugal Kolaborasi untuk Penyediaan Air hingga Sanitasi

Pemerintah
Sampah Plastik Lokal Bisa Lintas Samudera, Terbawa sampai Madagaskar

Sampah Plastik Lokal Bisa Lintas Samudera, Terbawa sampai Madagaskar

Pemerintah
Pengembangan Akses Air Minum dan Sanitasi Tahap I Serap Rp 3 Triliun

Pengembangan Akses Air Minum dan Sanitasi Tahap I Serap Rp 3 Triliun

Pemerintah
Separuh Hutan Mangrove di Dunia Terancam Rusak karena Ulah Manusia

Separuh Hutan Mangrove di Dunia Terancam Rusak karena Ulah Manusia

LSM/Figur
Penemuan Baru, Coklat yang Lebih Sehat dan Ramah Lingkungan

Penemuan Baru, Coklat yang Lebih Sehat dan Ramah Lingkungan

LSM/Figur
Akselerasi SDGs, World Water Forum Sepakati Komitmen Baru Pengelolaan Wilayah Sungai

Akselerasi SDGs, World Water Forum Sepakati Komitmen Baru Pengelolaan Wilayah Sungai

Pemerintah
Air dan Sanitasi Indonesia Dinilai Mirip Portugal 30 Tahun Lalu

Air dan Sanitasi Indonesia Dinilai Mirip Portugal 30 Tahun Lalu

Pemerintah
KESDM: Efisiensi Energi RI Cukup Baik Dibandingkan Anggota G20

KESDM: Efisiensi Energi RI Cukup Baik Dibandingkan Anggota G20

Pemerintah
SI Danau Resmi Meluncur, Portal Terpadu Sistem Pemantauan Danau

SI Danau Resmi Meluncur, Portal Terpadu Sistem Pemantauan Danau

Pemerintah
Pemenuhan Air dan Sanitasi Masih Terbatas di Jawa, RI Perlu Terobosan

Pemenuhan Air dan Sanitasi Masih Terbatas di Jawa, RI Perlu Terobosan

Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com