Cak Imin dan Mahfud Cecar "Food Estate", Gibran Membela

KOMPAS.com - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dan cawapres nomor urut 3 Mahfud MD ramai-ramai mengkritik program food estate.

Kritikan tersebut disampaikan keduanya dalam debat cawapres yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, pada Minggu (21/1/2024) malam.

Food estate adalah proyek penyediaan pangan yang digencarkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai upaya menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan.

Baca juga: Soal Food Estate Jagung Senilai Rp 54 Miliar di Gunung Mas Kalteng, Disebut Menutupi Kegagalan Proyek Kebun Singkong

Cak Imin mendesak dihentikannya penyediaan pangan melalui program food estate yang dinilai sarat akan berbagai masalah.

"Upaya pengadaan pangan melalui food estate terbukti mengabaikan petani, meninggalkan masyarakat adat, menghasilkan konflik agraria, dan merusak lingkungan. Ini harus dihentikan," ujarnya.

Dia menambahkan, penyediaan pangan melalui program food estate juga justru turut menyumbang deforestasi karena melakukan penggundulan hutan.

"Karena tidak melibatkan masyarakat adat, masyarakat setempat, petani, dan merusak keanekaragaman hayati," ucap Cak Imin.

Baca juga: CEK FAKTA: Gibran Sebut “Food Estate” di Kalteng Berhasil

Sementara itu, Mahfud secara gamblang menuturkan bahwa program food estate telah gagal.

"Jangan misalnya seperti food estate yang gagal dan merusak lingkungan, yang benar aja, rugi dong kita," tegas Mahfud.

Sementara itu, cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka memebela program food estate dan menyebutnya sebagai proyek jangka panjang.

"Jadi tidak bisa di-judges sekali panen dua kali panen (berhasil). Panen pertama, kedua, dan ketiga itu pasti tidak pernah 100 persen, baru nanti panen keenam, ketujuh, kedelapan akan kelihatan seperti apa hasilnya," ujar Gibran.

Baca juga: Bantah Paslon Lain, Gibran Sebut Ada Food Estate Berhasil di Gunung Mas Kalimantan Tengah

Gibran turut mempertanyakan mengapa Cak Imin dan Mahfud sama-sama kompak menyebut food estate sebagai program yang gagal.

"Memang ada yang gagal tapi ada yang berhasil. Ada yang sudah panen misalnya di Gunung Mas Kalteng (Kalimantan Tengah), sudah panen jagung singkong. Cek saja nanti," upanya.

Debat cawapres mengusung enam tema yaitu pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup, sumber daya alam dan energi, pangan, agraria, masyarakat adat, serta desa.

Baca juga: Di Debat Keempat Pilpres, Gibran Akui Food Estate ada Yang Gagal

Banjir kritik

Berdasarkan laporan Greenpeace berjudul Food Estate: Menanam Kehancuran Menuai Krisis Iklim, lumbung pangan yang direncanakan untuk food estate mencakup lahan 2,3 juta hektare secara nasional.

Luas wilayah ini kemungkinan lebih besar, sebagaimana tersirat oleh Area of Interest yang totalnya mencapai 3,2 juta hektare yang tersebar di tiga kabupaten di Papua bagian selatan.

Greenpeace Indonesia mencatat, diperkirakan sekitar 3 juta hutan berpotensi hilang jika proyek food estate terus dilanjutkan.

Salah satu yang disorot Greenpeace Indonesia adalah proyek food estate garapan Kementerian Pertahanan di Gunung Mas.

Baca juga: Saat Muhaimin dan Mahfud MD Kompak Soroti Kegagalan Food Estate...

Perkebunan singkong di Gunung Mas dikonversi menjadi area pertanian skala besar oleh pemerintah melalui program food estate.

Juru Kampanye Hutan Senior Greenpeace Indonesia Syahrul Fitra mengatakan, sistem monokultur singkong yang diterapkan di Gunung Mas justru meminggirkan kearifan dan pengetahuan masyarakat lokal

"Ada cara yang lebih baik dengan pertanian ekologis dan agroforestri tradisional, sehingga kita mempunyai solusi untuk krisis pangan sekaligus krisis iklim," kata Syahrul Fitra.

Di sisi lain, Direktur LBH Palangkaraya Aryo Nugroho berpendapat, proyek food estate mengabaikan hak atas lingkungan hidup yang baik dan pemenuhan hak atas pangan.

Baca juga: Muhaimin Kritik Food Estate dan Tanggul Laut Raksasa

Dia mencatat, terjadi perluasan wilayah banjir di Kalimantan Tengah dalam beberapa tahun terakhir.

Aryo menambahkan, pembukaan hutan untuk proyek food estate berpotensi memperluas risiko banjir bandang.

"Pemerintah harus menghentikan proyek lumbung pangan di Kalimantan Tengah, dan memulihkan kerusakan lingkungan akibat pembukaan hutan untuk garapan tersebut," kata Aryo, dikutip dari situs Greenpeace Indonesia.

Baca juga: Muhaimin Sebut Program Food Estate Picu Konflik Agraria di Indonesia