3 Tim Paslon: Kelestarian dan Tata Kelola Kunci Hilirisasi Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Perwakilan dari tiga tim pasangan calon (paslon) presiden dan calon wakil presiden 2024-029 memastikan akan melanjutkan program hilirisasi.

Namun mereka menekankan, kelanjutan hilirisasi harus memenuhi prinsip-prinsip terkait penanganan lingkungan, sosial dan tata kelola.

Pernyataan tersebut disampaikan saat diskusi Katadata Forum bertajuk “Dilema Hilirisasi Tambang: Dibatasi atau Diperluas?“ di ballroom Hotel Aone, Jakarta Pusat, Kamis (25/1/2024).

Dewan Pakar Tim Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) Wijayanto Samirin mengatakan, pasangan Amin sepakat untuk memperluas program hilirisasi, termasuk komoditas di luar nikel.

Menurutnya, Amin berencana menjadikan Indonesia sebagai superpower nikel dan minyak sawit.

Baca juga: Pemerintah Diminta Perketat Regulasi dan Pengawasan Hilirisasi Nikel

“Indonesia itu menguasai 60 persen produksi crude palm oil (CPO) dan hampir 50 persen produksi nikel di dunia. Artinya, Indonesia harus bisa menjadi penentu harga kedua komoditas,” ujarnya.

Namun, Wijayanto menekankan dalam menerapkan praktik hilirisasi industri tambang, seperti nikel, akan dibatasi atau harus memenuhi prinsip-prinsip terkait environment, social and governance (ESG).

“Tata kelola industri nikel juga harus dibetulkan dan menjadi standar bagi sektor tambang lainnya. Begitu dilaksanakan dengan standar yang tinggi, otomatis (smelter) akan membatasi diri,“ ucapnya.

Sementara, Dewan Pakar dari paslon 2 Dradjad Wibowo menuturkan, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Pragib) juga akan melanjutkan hilirisasi kepada 21 komoditas lainnya, sebagai salah satu dari empat strategi ekonomi.

Menurut dia, hilirisasi harus dilaksanakan agar Indonesia tidak kehilangan kesempatan kerja, nilai ekonomi, devisa dan penerimaan negara.

Namun, Dradjad mengingatkan dalam menjalankan program hilirisasi, kelestarian lingkungan harus dijaga. Dia mencontohkan sejarah industri kertas dan bubur kertas, serta industri kayu lapis yang sangat berkait erat dengan kelestarian lingkungan dan masih menghasilkan manfaat sampai sekarang.

Baca juga: Nikel Sulteng dan Maluku Terbesar di Dunia, RI Belum Bisa Produksi Sendiri

“Keberhasilan menjaga kelestarian hutan membuat hilirisasi kita bisa berjalan terus. Tapi kegagalan menjaga kelestarian hutan akan membuat hilirisasi kita mandeg,“ katanya.

Demikian halnya dengan Hotasi Nababan dari tim Paslon 3 menyampaikan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD (Gama) akan melanjutkan hilirisasi nikel.

Hilirisasi yang digarap serius menjadi salah satu kunci mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar tujuh persen.

Dia mengungkapkan tim kampanye mendukung kebijakan pemerintah untuk membatasi jumlah izin smelter seperti akan diterapkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Sektor hilir seperti pembuatan prekursos untuk baterai harus digarap secara serius," cetusnya.

Dalam diskusi tersebut, Jeany dari Katadata Green memaparkan tiga rekomendasi umum terkait program hilirisasi tambang.

Baca juga: Kecelakaan Kerja Berulang di Smelter Nikel, Walhi: Pemerintah Abai

Di bidang tata kelola, dia menguraikan kebutuhan adanya peta jalan (roadmap) yang detail dan target terukur, penerapan prinsip ESG untuk mengurangi dampak negatif hilirisasi, serta kepastian transfer teknologi dan pengetahuan.

Di bidang kebijakan investasi, butuh pengkajian ulang insentif seperti tax holiday dan diskon royalti untuk mencegah over-investasi smelter, dan fokus pada kebijakan pelarangan ekspor barang mentah.

Terakhir, di bidang pemilihan fokus hilirisasi, rekomendasinya mencakup pembuatan skala prioritas hilirisasi berdasarkan kesiapan industri dan komoditas, serta pengembangan industri daur ulang limbah baterai.

Rekomendasi tersebut ditujukan untuk menghadapi sejumlah tantangan dari proses hilirisasi pertambangan saat ini. Pertama, adanya risiko deforestasi, konflik sosial, serta kerusakan lingkungan.

Kedua, implementasi pengelolaan limbah ramah lingkungan dan menjamin kesehatan masyarakat. Ketiga, keterlibatan komunitas dan masyarakat lokal.

Keempat, Ketersediaan tenaga kerja lokal yang terampil. Terakhir, tindakan korupsi dan kemunculan mafia tambang.