Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 27/01/2024, 12:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

KOMPAS.com - Rencana penurunan target energi baru terbarukan (EBT) dalam bauran energi nasional dinilai tidak tepat.

Sebelumnya, Dewan Energi Nasional (DEN) tengah menyusun pembaruan atau revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN).

Dalam revisi PP KEN tersebut, target bauran energi terbarukan memang diturunkan, dari 23 persen menjadi antara 17 sampai 19 persen pada 2025.

Baca juga: PLTU Pensiun Dini, EBT Digenjot Ciptakan 600.000 Green Jobs

Manajer Program Transformasi Energi Institute for Essential Services Reform (IESR) Deon Arinaldo menyayangkan rencana penurunan target EBT.

Dia menambahkan, evaluasi yang menyangkut EBT seharusnya dilakukan pada strategi peningkatannya, bukan malah dikurangi.

"Dan kira-kira strategi dan kebijakan apa lagi yang bisa diterapkan (untuk meningkatkan bauran EBT)," kata Deon kepada Kompas.com, Jumat (26/1/2024).

Dia menuturkan, faktor melesetnya pertumbuhan ekonomi nasional seharusnya bukan menjadi alasan utama diturunkannya target EBT.

Sebab, alasan tersebut memengaruhi keberlanjutan proyek 35 gigawatt (GW) yang didominasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara.

Baca juga: Investasi EBT Tahun 2023 Menurun, Migas dan Minerba Naik

Deon menuturkan, proyek 35 GW seharusnya sudah dievaluasi dari beberapa tahun lalu dan dicek dampaknya pada kebijakan yang sudah ditetapkan, seperti bauran EBT.

"Di sisi lain, kebijakan yang seharusnya bisa menaikkan energi terbarukan justru malah terhambat," ucap Deon.

Strategi pengembangan EBT seyogyanya diperkuat atau dibuat inovasi, termasuk membuat ruang baru bila diperlukan.

"Kalau ruang untuk integrasi energi terbarukan di sistem kelistrikan PLN tidak banyak, maka ruang itu perlu dbuat. IESR sendiri mengidentifikasi hampir 3 GW PLTU yang ada di perencanaan RUPTL (Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik) 2021-2030 bisa dinegosiasikan untuk dibatalkan saja," tuturnya.

Di satu sisi, realisasi bauran EBT selalu meleset dari target setiap tahunnya. Menurut catatan DEN, pada 2021 realisasi bauran EBT hanya 12,32 persen dari target 14,52 persen.

Baca juga: Cak Imin Sebut Target Bauran EBT Diturunkan, Ini Faktanya

Sedangkan pada 2022, realisasi bauran EBT malah turun dari tahun sebelumnya yakni 12,30 persen. Sementara target bauran EBT pada 2022 adalah 15,69 persen.

Pada 2023, realisasi bauran EBT baru mencapai 13,1 persen dari target 17,87 persen.

Halaman:

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Badak Jawa Banyak Diburu, Strategi Perlindungan Satwa Diterapkan

Badak Jawa Banyak Diburu, Strategi Perlindungan Satwa Diterapkan

Pemerintah
'Tobalu Coffee Project' Jadi Inisiatif Tingkatkan Kesejahteraan Petani Kopi Arabika Sulsel

"Tobalu Coffee Project" Jadi Inisiatif Tingkatkan Kesejahteraan Petani Kopi Arabika Sulsel

LSM/Figur
Walhi: Izin Tambang Ormas Tutupi Sorotan Perubahan yang Krusial

Walhi: Izin Tambang Ormas Tutupi Sorotan Perubahan yang Krusial

Pemerintah
Walhi: Ormas Garap Tambang Jadi Ahli Waris Kerusakan Lingkungan

Walhi: Ormas Garap Tambang Jadi Ahli Waris Kerusakan Lingkungan

LSM/Figur
Indonesia’s SDGs Center Network Diluncurkan, Jadi Wadah Pertukaran Berbagai Pihak

Indonesia’s SDGs Center Network Diluncurkan, Jadi Wadah Pertukaran Berbagai Pihak

Pemerintah
Kesehatan Anak Jadi Cerminan Pembangunan Kesehatan Nasional

Kesehatan Anak Jadi Cerminan Pembangunan Kesehatan Nasional

Pemerintah
Pasok Alat Kesehatan, Siemens Healthineers Gandeng Hermina Hospital

Pasok Alat Kesehatan, Siemens Healthineers Gandeng Hermina Hospital

Swasta
BRIN: Ekosistem Kendaraan Listrik di Indonesia Masih Belum Matang

BRIN: Ekosistem Kendaraan Listrik di Indonesia Masih Belum Matang

Pemerintah
Unggul soal Keberlanjutan, SCG Jadi Perusahaan Asia Tenggara Pertama yang Terdaftar DJSI World

Unggul soal Keberlanjutan, SCG Jadi Perusahaan Asia Tenggara Pertama yang Terdaftar DJSI World

Pemerintah
Transportasi Publik Perlu Terintegrasi dan Humanis

Transportasi Publik Perlu Terintegrasi dan Humanis

Pemerintah
PP Ormas Kelola Tambang Mengingkari Semangat Transisi Energi

PP Ormas Kelola Tambang Mengingkari Semangat Transisi Energi

Pemerintah
Cara Daftar Lestari Awards 2024, Penghargaan Perusahaan Peduli SDGs

Cara Daftar Lestari Awards 2024, Penghargaan Perusahaan Peduli SDGs

Swasta
Penghargaan PBB untuk Kesetaraan Gender Sektor Bisnis Resmi Dibuka

Penghargaan PBB untuk Kesetaraan Gender Sektor Bisnis Resmi Dibuka

LSM/Figur
Studi: Masyarakat Rasakan Kesenjangan Pengelolaan Sumber Daya Alam

Studi: Masyarakat Rasakan Kesenjangan Pengelolaan Sumber Daya Alam

LSM/Figur
1,6 Juta Orang Sakit Setiap Hari karena Konsumsi Makanan Tak Aman

1,6 Juta Orang Sakit Setiap Hari karena Konsumsi Makanan Tak Aman

Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com