Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

CCS Lintas Negara Bikin Indonesia Tempat "Pemutihan" Karbon dari Negara Lain

Kompas.com - 02/02/2024, 11:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

KOMPAS.com - Implementasi penangkap dan penyimpan karbon lintas batas dikhawatirkan membuat Indonesia hanya menjadi tempat "pemutihan" karbon bagi negara lain.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Perpres Nomor 14 Tahun 2024 yang mengatur implementasi penangkap dan penyimpanan karbon atau carbon capture and storage (CCS) di Indonesia.

Dalam Perpres tersebut, pemerintah memberikan landasan hukum untuk kegiatan penangkap, transportasi, dan penyimpanan karbon di Indonesia.

Baca juga: Perpres CCS Diteken, Atur Transportasi Karbon Lintas Negara

Selain itu, Perpres Nomor 14 Tahun 2024 juga mengatur mekanisme transportasi atau pengangkutan karbon lintas negara.

Direktur Program Trend Asia Ahmad Ashov Birry mengatakan, melalui mekanisme lintas negara, Indonesia hanya akan dijadikan pencucian atau pemutihan karbon bagi negara-negara lain terutama negara maju

"CCS dan juga kemudian pasar karbon yang integritasnya sangat dipertanyakan dapat dilihat sebagai bagian dari skema solusi palsu transisi energi pemerintahan Jokowi," kata Ashov kepada Kompas.com, Jumat (1/2/2024).

Dia menambahkan, dengan adanya Perpres Nomor 14 Tahun 2024 tersebut, komitmen dan keseriusan pemerintahan untuk melakukan transisi energi yang berkeadilan semakin tidak terlihat.

Padahal, kata Ashov, transisi energi mendesak dilakukan karena dampak krisis iklim sudah semakin dirasakan masyarakat luas.

Baca juga: Industri Pangan Didorong Capai Netral Karbon

"Secara teknologi dia belum terbukti efektif untuk mengurangi emisi, mengonsumsi energi yang besar, serta sangat mahal," ucap Ashov.

Dalam hal biaya teknologi, ongkos yang mahal tersebut akan ditanggung oleh negara, oleh masyarakat. Sementara keuntungannya hanya dirasakan oleh industri fosil.

"Tidak hanya komitmen dan keseriusan untuk transisi berkeadilan pemerintahan Jokowi yang dipertanyakan, tapi juga keberpihakan, terutama pada rakyat yang rentan terpapar dampak krisis iklim," tutur Ashov.

Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Kemaritiman dan Investasi (Marves) Jodi Mahardi menuturkan, mekanisme lintas batas diperlukan untuk bisa mencapai target Indonesia menjadi pusat CCS regional.

"Tapi kenapa kita membuka untuk cross border (lintas batas) adalah untuk mencapai aspirasi kita menjadi regional hub untuk jadi CCS," kata Jodi, sebagaimana dilansir Antara, Selasa (23/1/2024).

Baca juga: Garuda Indonesia Beli Sertifikat Perdana di Bursa Karbon

Mekanisme lintas batas diharapkan akan membantu investasi masuk sehingga mengurangi biaya pengembangan dan mendorong industri dalam negeri memanfaatkan teknologi tersebut.

"Tentunya dengan melakukan membuka cross border, ini akan membantu investasi masuk untuk bisa mengurangi biaya dan nanti pada akhirnya tentunya industri kita bisa memanfaatkan CCS juga dengan biaya yang lebih rendah atau affordable (terjangkau)," tutur Jodi.

Jodi menambahkan, potensi pengembangan CCS paling besar di Indonesia berada di depleted reservoir dan saline aquifer yang berada di luar wilayah kerja migas.

Untuk diketahui, depleted reservoir adalah sumur migas yang mengalami penurunan produksi serta tidak dapat diproduksikan lagi secara ekonomis dengan teknologi yang ada saat ini.

Sedangkan saline aquifer adalah sumur bersalinitas tinggi sebagai tempat penyimpanan gas karbon dioksida yang dianggap cukup aman.

Baca juga: Jejak Karbon dan Pola Makan

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya

Dorong Inklusi Keuangan dan Kesetaraan Gender bagi Pelaku UMKM, Kumpul Executive Lab Forum 2024 Digelar

Dorong Inklusi Keuangan dan Kesetaraan Gender bagi Pelaku UMKM, Kumpul Executive Lab Forum 2024 Digelar

Swasta
ADB Tingkatkan Pinjaman untuk Iklim Sebesar 7,2 Miliar Dollar AS

ADB Tingkatkan Pinjaman untuk Iklim Sebesar 7,2 Miliar Dollar AS

Swasta
Penggurunan Lahan: Pengertian, Penyebab, dan Dampaknya

Penggurunan Lahan: Pengertian, Penyebab, dan Dampaknya

Pemerintah
Big Tech Beralih ke Energi Nuklir untuk Penuhi Teknologi AI

Big Tech Beralih ke Energi Nuklir untuk Penuhi Teknologi AI

Swasta
Pembiayaan Aksi Iklim Harus Dipandang sebagai Investasi

Pembiayaan Aksi Iklim Harus Dipandang sebagai Investasi

LSM/Figur
LinkedIn: Setengah Pekerjaan Ekonomi Hijau Tak Terisi Pada 2050

LinkedIn: Setengah Pekerjaan Ekonomi Hijau Tak Terisi Pada 2050

Pemerintah
Cuaca Ekstrem Sebabkan Kerugian 2 Triliun Dollar AS Selama Dekade Terakhir

Cuaca Ekstrem Sebabkan Kerugian 2 Triliun Dollar AS Selama Dekade Terakhir

Pemerintah
The Star Summit 2024: Dukungan Penting Mempertahankan Talenta Perempuan di Tempat Kerja

The Star Summit 2024: Dukungan Penting Mempertahankan Talenta Perempuan di Tempat Kerja

Swasta
Rabu Biru Foundation: Indonesia Hadapi Tantangan Besar Bidang Kesehatan

Rabu Biru Foundation: Indonesia Hadapi Tantangan Besar Bidang Kesehatan

LSM/Figur
Microsoft Bikin Pusat Data dari Kayu untuk Atasi Jejak Karbon Teknologi

Microsoft Bikin Pusat Data dari Kayu untuk Atasi Jejak Karbon Teknologi

Pemerintah
Percepat Eliminasi TBC 2025, Menkes Targetkan 1 Juta Temuan Kasus

Percepat Eliminasi TBC 2025, Menkes Targetkan 1 Juta Temuan Kasus

Pemerintah
Pola Makan Tak Sehat Sebabkan Kerugian 8 Triliun Dollar AS Per Tahun

Pola Makan Tak Sehat Sebabkan Kerugian 8 Triliun Dollar AS Per Tahun

LSM/Figur
The Star ESG Summit 2024: Inovasi ESG, Kunci Kompetitif Bisnis Malaysia di Pasar Global

The Star ESG Summit 2024: Inovasi ESG, Kunci Kompetitif Bisnis Malaysia di Pasar Global

Swasta
Perubahan Iklim Timbulkan Berbagai Risiko Bagi Bank

Perubahan Iklim Timbulkan Berbagai Risiko Bagi Bank

Pemerintah
COP29: Presiden Azerbaijan Sebut Barat Munafik karena Beli Minyak dan Gas

COP29: Presiden Azerbaijan Sebut Barat Munafik karena Beli Minyak dan Gas

Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau