Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com, 28 Februari 2024, 08:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

KOMPAS.com - Kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Indonesia termasuk yang rendah di kawasan ASEAN atau Asia Tenggara.

Menurut laporan Global Energy Monitor dalam A Race to the Top: Southeast Asia 2024, kapasitas terpasangang PLTS di Indonesia baru mencapai 21 megawatt (MW).

Angka tersebut membuat Indonesia menempati peringkat kedelapan dan 11 negara anggota ASEAN yang dinilai dalam laporan tersebut.

Baca juga: Meneropong Keadilan Transisi Energi PLTS Atap

Capaian Indonesia tersebut bahkan lebih rendah daripada Singapura, yang memiliki PLTS dengan kapasitas terpasang 186 MW.

Berikut kapasitas terpasang PLTS di negara-negara ASEAN menurut penilaian Global Energy Monitor.

  1. Vietnam: 13.035 MW
  2. Filipina: 2.343 MW
  3. Malaysia: 1.577 MW
  4. Thailand: 1.041 MW
  5. Kamboja: 429 MW
  6. Myanmar: 190 MW
  7. Singapura: 186 MW
  8. Indonesia: 21 MW
  9. Brunei Darussalam: 0 MW
  10. Laos: 0 MW
  11. Timor Leste: 0 MW

Meski demikian, Global Energy Monitor memproyeksikan Indonesia berpotensi menambah kapasitas PLTS sebesar 16.530 MW.

Penambahakan kapasitas PLTS tersebut terdiri atas 11.508 MW proyek yang diumumkan dan 5.022 proyek yang masuk tahap prakonstruksi.

Baca juga: Revisi Aturan PLTS Atap Terbaru Bisa Surutkan Partisipasi Publik

Menurut Global Energy Monitor, pengembangan energi terbarukan di Indonesia terhambat oleh besarnya pengaruh bahan bakar fosil.

Global Energy Monitor juga mencatat, Indonesia menjadi salah satu negara yang di ASEAN dengan konsumsi energi fosil terbesar.

Global Energy Monitor menyebutkan, laporan A Race to the Top: Southeast Asia 2024 mengambil data dari pemantauan lembaga tersebut yakni Global Solar Power Tracker sebelum 1 November 2023.

Global Solar Power Tracker sendiri mendapatkan data dari:

  • Data yang dirilis pemerintah, rencana energi dan sumber daya negara, dan situs web pemerintah yang melacak izin dan permohonan PLTS
  • Laporan dari perusahaan listrik (baik milik negara maupun swasta)
  • Berita dan laporan media
  • Organisasi non-pemerintah lokal yang melacak PLTS dan PLTB atau izinnya

Para peneliti Global Energy Monitor melakukan validasi data dengan membandingkan kumpulan data yang diperoleh dengan data milik perusahaan dan data publik seperti database World Energy Power Plant milik S&P Global, Database Global Power Plant Database milik World Resource Institute, Wiki-Solar, CSP Guru, serta berbagai sumber dari perusahaan dan pemerintah.

Baca juga: Revisi PLTS Atap Disahkan, Ada Aturan Kuota

Data berbeda

Di sisi lain, data yang dikeluarkan GEM tersebut berbeda dengan versi pemerintah yakni Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Dikutip dari publikasi Kementerian ESDM, Capaian Kinerja Sektor ESDM Tahun 2023, total pembangkit listrik energi baru terbarukan (EBT) pada 2023 mencapai 13.155 MW.

Dari jumlah tersebut, kapasitas terpasang PLTS adalah 573,8 MW.

Terdapat perbedaan signifikan dari kapasitas PLTS, yang mana versi Global Energy Monitor adalah 21 MW sedangkan versi Kementerian ESDM adalah 573,8 MW.

Di sisi lain, menurut Outlook Energi Indonesia 2022 yang dirilis Dewan Energi Nasional (DEN), total potensi energi terbarukan di Indonesia mencapai 3.643 gigawatt (GW).

Dari total potensi tersebut, energi surya memiliki potensi yang sangat besar yaitu 3.294 GW.

Baca juga: Ketahui Tiga Jenis PLTS Terapung

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Survei: 32 Persen CEO Indonesia Klaim Perusahaannya Terapkan Keberlanjutan
Survei: 32 Persen CEO Indonesia Klaim Perusahaannya Terapkan Keberlanjutan
Swasta
Kemenhut: Gelondongan Terbawa Banjir Berasal dari Pohon Lapuk dan Kemungkinan 'Illegal Logging'
Kemenhut: Gelondongan Terbawa Banjir Berasal dari Pohon Lapuk dan Kemungkinan "Illegal Logging"
Pemerintah
Ironi Banjir Besar di Sumatera, Saat Cuaca Ekstrem Bertemu Alih Fungsi Lahan
Ironi Banjir Besar di Sumatera, Saat Cuaca Ekstrem Bertemu Alih Fungsi Lahan
Pemerintah
ADB: Asia Perlu 1,7 Triliun Dollar AS Per Tahun untuk Respons Perubahan Iklim
ADB: Asia Perlu 1,7 Triliun Dollar AS Per Tahun untuk Respons Perubahan Iklim
LSM/Figur
Kemenhut Ancam Pidanakan Pihak yang Tak Serahkan Lahan TN Tesso Nilo
Kemenhut Ancam Pidanakan Pihak yang Tak Serahkan Lahan TN Tesso Nilo
Pemerintah
Kasus Campak Global Naik, 30 Juta Anak Tak Dapat Vaksin
Kasus Campak Global Naik, 30 Juta Anak Tak Dapat Vaksin
Pemerintah
Viral Kayu Gelondongan Hanyut Saat Banjir, Kemenhut Telusuri Asalnya
Viral Kayu Gelondongan Hanyut Saat Banjir, Kemenhut Telusuri Asalnya
Pemerintah
Menundukkan Etno-Egoisme dalam Perjuangan Ekologis
Menundukkan Etno-Egoisme dalam Perjuangan Ekologis
Pemerintah
Banjir di Sumatera, Tutupan Hutan Kian Berkurang akibat Alih Fungsi Lahan
Banjir di Sumatera, Tutupan Hutan Kian Berkurang akibat Alih Fungsi Lahan
Pemerintah
Ketimpangan Struktur Penguasaan Tanah jadi Akar Konflik Agraria di Indonesia
Ketimpangan Struktur Penguasaan Tanah jadi Akar Konflik Agraria di Indonesia
LSM/Figur
Pemerintah Diminta Revisi Peta Kawasan Hutan yang Sebabkan Konflik Agraria
Pemerintah Diminta Revisi Peta Kawasan Hutan yang Sebabkan Konflik Agraria
Pemerintah
Wamenhut Bantah Banjir di Sumatera karena Proyek Food Estate
Wamenhut Bantah Banjir di Sumatera karena Proyek Food Estate
Pemerintah
Nihil Insentif, RI Tak Bisa Adopsi EPR Model Eropa
Nihil Insentif, RI Tak Bisa Adopsi EPR Model Eropa
Swasta
Banyak Kapal Masih Cemari Lingkungan Meski Aturan Ketat
Banyak Kapal Masih Cemari Lingkungan Meski Aturan Ketat
LSM/Figur
Agincourt Kerahkan Bantuan untuk Tangani Dampak Banjir di Tapanuli
Agincourt Kerahkan Bantuan untuk Tangani Dampak Banjir di Tapanuli
Swasta
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme KOMPAS.com
Memuat pilihan harga...
Kolom ini tidak boleh kosong.
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau