Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
David Firnando Silalahi
ASN Kementerian ESDM

Pelayan rakyat (ASN) di Kementerian ESDM, Kandidat Doktor pada School of Engineering, Australian National University, dengan topik penelitian "100% Renewable Energy Integration for Indonesia"

kolom

Meneropong Keadilan Transisi Energi PLTS Atap

Kompas.com - 27/02/2024, 06:41 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

INDONESIA baru-baru ini menorehkan catatan gemilang dalam sektor energi dengan peresmian Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terapung sebesar 145 Megawatt di Waduk Cirata, Jawa Barat. PLTS terapung terbesar di Asia Tenggara saat ini.

Pasokan listrik Ibu Kota Negara (IKN) yang baru juga akan ditopang dari PLTS 50 MW. Namun, di balik kegemilangan ini, ironisnya masyarakat masih kesulitan memasang PLTS atap di rumah mereka sendiri.

Masyarakat masih kesulitan mengakses PLTS atap meskipun adanya Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2024 yang baru saja dirilis, khususnya terkait ekspor listrik.

Aturan ini membuat balik modal menjadi sulit dicapai dan menciptakan ketidakadilan bagi masyarakat.

PLN tampak masih enggan terhadap pelanggan yang ingin memulai transisi energi dari rumahnya sendiri. Padahal, PLTS atap ini bertempat di rumah mereka sendiri, uang sendiri, dan risikonya pun ditanggung sendiri.

Tidak lagi menghemat tagihan

Tujuan penghematan tagihan listrik, yang menjadi daya pikat utama, tidak lagi tercapai sesuai harapan. Aturan baru tersebut nampaknya lebih mengakomodasi kemauan PLN agar pelanggan menggunakan listriknya sendiri.

Namun, faktanya tidak semua pola penggunaan listrik pelanggan PLTS atap sama.

Bagi pelanggan yang sifatnya bisnis atau usaha yang kegiatannya aktif di siang hari dan butuh banyak listrik, sebetulnya PLN tidak memperhitungkan ekspor, tidak akan terpengaruh signifikan.

Misal, kantor/gudang/sekolah/tempat belanja yang beroperasi dari pagi hingga sore. Mereka bisa langsung memanfaatkan listrik dari panel surya untuk menyetrum mesin AC, lemari pendingin makanan, kipas ventilasi, lampu penerangan, dan peralatan lainnya.

Mereka tidak begitu terdampak atas revisi aturan yang baru sebagaimana pelanggan rumah tangga biasa.

Meski begitu, lain halnya bagi pelanggan biasa. Misalnya, seorang guru yang memasang PLTS atap di rumahnya, untuk memberikan contoh teladan transisi energi, malah akan kesulitan menggunakan listriknya sendiri.

Guru tersebut sehari-hari tidak di rumah karena mengajar di sekolah. Atau, misalkan, rumah ibadah (gereja) yang hanya digunakan pada hari Minggu, listrik PLTS atapnya pada hari biasa akan dinikmati oleh PLN secara gratis. Apakah ini adil?

Jika tidak ingin listriknya dikirim ke PLN secara gratis, maka sang guru atau rumah ibadah tersebut perlu menyimpan produksi listrik PLTS atap ke penyimpan listrik atau baterai. Lalu digunakan pada malam hari atau saat mereka membutuhkannya saat beraktivitas.

Program Just Energy Transition Program (JETP) telah digulirkan dalam rangka mempercepat transisi energi di Indonesia. Ada kata “just” dalam nomenklatur program ini.

Secara filosofis, program ini dimaknai sebagai program transisi energi yang adil. Kata "adil" perlu digarisbawahi, dicetak tebal, dan diperbesar. ADIL.

Halaman:

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dorong Pengembangan Berkelanjutan, BCA Luncurkan Kampanye Gandeng Nicholas Saputra

Dorong Pengembangan Berkelanjutan, BCA Luncurkan Kampanye Gandeng Nicholas Saputra

Swasta
Gandeng Konsorsium Perusahaan Jepang, Rekosistem Ikut Kelola Sampah di Mojokerto

Gandeng Konsorsium Perusahaan Jepang, Rekosistem Ikut Kelola Sampah di Mojokerto

LSM/Figur
Indonesia Peringkat 3 Indeks Ekonomi Hijau se-Asia Tenggara

Indonesia Peringkat 3 Indeks Ekonomi Hijau se-Asia Tenggara

LSM/Figur
Dunia Menanti Negosiasi Perjanjian Polusi Plastik di Kanada

Dunia Menanti Negosiasi Perjanjian Polusi Plastik di Kanada

Pemerintah
Sektor Pariwisata dan Ekonomi Bisa Jadi Pelopor Kesetaraan Gender

Sektor Pariwisata dan Ekonomi Bisa Jadi Pelopor Kesetaraan Gender

Pemerintah
Australia-Indonesia Kerja Sama Pajak Kripto, Deteksi Aset Kedua Negara

Australia-Indonesia Kerja Sama Pajak Kripto, Deteksi Aset Kedua Negara

Pemerintah
Tantangan Tingginya Kanker di Indonesia: Gaya Hidup Tak Sehat hingga Kurang Dana

Tantangan Tingginya Kanker di Indonesia: Gaya Hidup Tak Sehat hingga Kurang Dana

LSM/Figur
Asia Pasifik Punya Tiket Emas Capai SDGs, tapi Terganjal Paradoks

Asia Pasifik Punya Tiket Emas Capai SDGs, tapi Terganjal Paradoks

Pemerintah
YKI Luncurkan 2 Program Guna Edukasi Masyarakat Soal Kanker

YKI Luncurkan 2 Program Guna Edukasi Masyarakat Soal Kanker

LSM/Figur
Dunia Hadapi Masalah Air akibat Krisis Iklim, Ini Usul RI

Dunia Hadapi Masalah Air akibat Krisis Iklim, Ini Usul RI

Pemerintah
Hasilkan Data Stunting Sesuai, Pengukuran Balita di Posyandu Harus Seragam

Hasilkan Data Stunting Sesuai, Pengukuran Balita di Posyandu Harus Seragam

Pemerintah
KLHK Gelar Festival Pengendalian Lingkungan, Ajak Pulihkan Alam

KLHK Gelar Festival Pengendalian Lingkungan, Ajak Pulihkan Alam

Pemerintah
ANJ Gelar Sekolah Konservasi bagi Anak-anak Muda

ANJ Gelar Sekolah Konservasi bagi Anak-anak Muda

Swasta
Dampak Perubahan Iklim, Eropa Memanas 2 Kali Lipat Dibanding Benua Lainnya

Dampak Perubahan Iklim, Eropa Memanas 2 Kali Lipat Dibanding Benua Lainnya

LSM/Figur
Ford Foundation Dukung Registrasi Wilayah Adat Tapanuli Utara dan Luwu Utara

Ford Foundation Dukung Registrasi Wilayah Adat Tapanuli Utara dan Luwu Utara

Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com