Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

98,3 Persen Penduduk Indonesia Sebut Stunting Berbahaya

Kompas.com, 12 Maret 2024, 16:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Editor

KOMPAS.com - Mayoritas penduduk Indonesia atau 98,3 persen responden menyatakan, stunting berbahaya bagi kesehatan anak menurut studi pemaknaan stunting.

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo mengatakan, survei tersebut dilaksanakan di 31 provinsi di Indonesia dengan 1.676 responden.

"89 persen responden sangat tidak setuju jika stunting itu hoaks dan 98,3 persen responden menyatakan stunting berbahaya untuk kesehatan anak," ujar Hasto, sebagaimana dilansir Antara, Senin (11/3/2024).

Baca juga: Alam Sutera Gelar Program Dashat dan Gebrak Tegas Atasi Stunting

Namun, masih ada 50 persen alias lima dari 10 responden yang tidak percaya bahwa stunting bisa menghambat kognitif anak.

"Meski terdapat barrier perspective (persepektif penghalang) atau bagaimana pemaknaan dasar tentang stunting, ternyata berbanding sangat terbalik dengan bukti ilmiah kedokteran," tutur Hasto.

Menurut Hasto, hal tersebut menjadi tantangan bagaimana pemangku kepentingan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai stunting.

Oleh karena itu, dibutuhkan partisipasi aktif dari semua pihak, baik di tingkat daerah maupun nasional sangat diperlukan.

Baca juga: Upaya Tangani Stunting, Angkasa Pura I Beri Bantuan 78 Balita

"Pembahasan terkait dengan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana (bangga kencana) tetap menjadi prioritas dengan fokus pada aplikasi dan implementasi di tingkat kabupaten dan kota," ucap Hasto.

Menurutnya, diperlukan kerja sama yang erat antara pemerintah pusat, daerah, dan berbagai pihak terkait untuk memastikan kesuksesan program-program percepatan penurunan stunting.

Selain itu, diperlukan kolaborasi lintas sektoral dalam menanggapi tantangan kesehatan yang kompleks.

"Juga perlu pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta, untuk mencapai hasil yang optimal dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat," tutur Hasto.

Ia berharap, berbagai kolaborasi bersama lintas sektor yang telah dilakukan dapat membawa perubahan signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat Indonesia untuk mencapai Indonesia Emas 2045.

Baca juga: Kejar Target Penurunan Stunting, BKKBN: Nikahlah pada Usia yang Tepat

Sementara itu, Deputi bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi BKKBN Sukaryo Teguh Santoso mengemukakan, seluruh kebijakan tentang pembangunan keluarga dapat mendukung pembangunan berkelanjutan.

"Keseluruhan upaya yang kita lakukan dapat memperkuat kebijakan dan pelaksanaan program-program strategis, serta akan terus menjadi fokus dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan," kata Teguh.

Selain itu, sambung dia, penting juga untuk melakukan pendekatan advokasi dan kemitraan yang baik.

Hal tersebut termasuk strategi untuk memetakan isu-isu penting, menyusun langkah-langkah advokasi yang dapat diterima, serta memastikan kemitraan yang kuat dengan instansi terkait.

"Dengan demikian, output yang dihasilkan dapat memberikan landasan yang kokoh untuk upaya bersama dalam meningkatkan kualitas komunikasi dan pemanfaatan data dalam mendukung pembangunan keluarga di Indonesia," paparnya.

Baca juga: Cegah Stunting, WIKA dan WIKA Realty Salurkan Bantuan Kesehatan

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
IWIP Libatkan UMKM dalam Rantai Pasok Industri, Nilai Kerja Sama Tembus Rp 4,4 Triliun
IWIP Libatkan UMKM dalam Rantai Pasok Industri, Nilai Kerja Sama Tembus Rp 4,4 Triliun
Swasta
Celios: Pembatasan Izin Smelter Harus Disertai Regulasi dan Peta Dekarbonisasi
Celios: Pembatasan Izin Smelter Harus Disertai Regulasi dan Peta Dekarbonisasi
Pemerintah
COP30 Buka Peluang RI Dapatkan Dana Proyek PLTS 100 GW
COP30 Buka Peluang RI Dapatkan Dana Proyek PLTS 100 GW
Pemerintah
Kemenhut: 6.000 ha TN Kerinci Seblat Dirambah, Satu Orang Jadi Tersangka
Kemenhut: 6.000 ha TN Kerinci Seblat Dirambah, Satu Orang Jadi Tersangka
Pemerintah
Masa Depan Keberlanjutan Sawit RI di Tengah Regulasi Anti Deforestasi UE dan Tekanan dari AS
Masa Depan Keberlanjutan Sawit RI di Tengah Regulasi Anti Deforestasi UE dan Tekanan dari AS
Swasta
Negara di COP30 Sepakati Deklarasi Memerangi Disinformasi
Negara di COP30 Sepakati Deklarasi Memerangi Disinformasi
Pemerintah
3.099 Kasus Iklim Diajukan Secara Global hingga Pertengahan 2025
3.099 Kasus Iklim Diajukan Secara Global hingga Pertengahan 2025
Pemerintah
Seruan UMKM di COP30: Desak agar Tak Diabaikan dalam Transisi Energi
Seruan UMKM di COP30: Desak agar Tak Diabaikan dalam Transisi Energi
Pemerintah
Mendobrak Stigma, Menafsir Ulang Calon Arang lewat Suara Perempuan dari Panggung Palegongan Satua Calonarang
Mendobrak Stigma, Menafsir Ulang Calon Arang lewat Suara Perempuan dari Panggung Palegongan Satua Calonarang
LSM/Figur
Fragmentasi Regulasi Hambat Keberlanjutan Industri Sawit RI
Fragmentasi Regulasi Hambat Keberlanjutan Industri Sawit RI
Swasta
Terkendala Harga, ESDM Pilih Solar dengan Kandungan Sulfur Tinggi untuk Campuran B50
Terkendala Harga, ESDM Pilih Solar dengan Kandungan Sulfur Tinggi untuk Campuran B50
Pemerintah
Inovasi Keimigrasian di KEK Gresik, Langkah Strategis Perkuat Ekonomi Hijau dan Iklim Investasi Indonesia
Inovasi Keimigrasian di KEK Gresik, Langkah Strategis Perkuat Ekonomi Hijau dan Iklim Investasi Indonesia
Pemerintah
Pendidikan dan Digitalisasi Jadi Motor Pembangunan Manusia di Kalimantan Tengah
Pendidikan dan Digitalisasi Jadi Motor Pembangunan Manusia di Kalimantan Tengah
Pemerintah
Climate Policy: Pangkas Emisi Tak Cukup dengan Jualan Karbon
Climate Policy: Pangkas Emisi Tak Cukup dengan Jualan Karbon
LSM/Figur
COP30: Peta Jalan untuk Hentikan Iklan Bahan Bakar Fosil Disepakati
COP30: Peta Jalan untuk Hentikan Iklan Bahan Bakar Fosil Disepakati
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau