Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Angka Stunting di Situbondo Turun, Lampaui Target Nasional 2024

Kompas.com, 16 Maret 2024, 14:00 WIB
Faqihah Muharroroh Itsnaini,
Hilda B Alexander

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, mencatat penurunan angka stunting atau gangguan pertumbuhan pada balita mencapai 5,5 persen. Angka ini sudah melampaui target nasional 2024 yakni 14 persen.

Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo Wawan Setiawan mengatakan bahwa angka stunting di Situbondo berhasil ditekan hingga mencapai 5,5 persen pada tahun 2023 sesuai hasil bulan timbang.

"Jadi kalau nasional targetnya tahun 2024 itu 14 persen, kita sudah melampaui," ujar Wawan, dalam pernyataan resmi, dikutip Sabtu (16/3/2024).

Ia menambahkan, berdasarkan bulan timbang pada tahun 2022, angka stunting di Kabupaten Situbondo 7,2 persen. Kemudian angka tersebut turun menjadi 5,5 persen pada tahun 2023.

"Dari hasil tim survei kabupaten untuk cakupannya sudah 95 persen dari 42.000 jumlah stunting. Jadi, pada tahun 2023 sudah tersisa 5,5 persen," imbuhnya, dalam rembuk stunting di Aula Lantai II Pemkab Situbondo, Kamis (14/3/2024) lalu. 

Baca juga: Peralihan ASI ke MPASI Jadi Masa Rentan Stunting

Namun demikian, menurut Wawan, data riil yang diperoleh tim survei kabupaten tidak bisa menjadi acuan untuk evaluasi jumlah stunting nasional.

Pemerintah pusat juga memiliki tim survei dan cara atau pola untuk melakukan survei jumlah stunting di daerah.

Meskipun masih menunggu rilis survei nasional, lanjut ia, paling tidak pemerintah daerah setempat telah memiliki data pembanding dan melakukan upaya serta intervensi berbagai program stunting, sehingga berhasil ditekan turun hingga 5,5 persen pada 2023.

"Berbagai program sudah dijalankan dalam upaya menekan angka stunting," ujarnya. 

Oleh karena itu, Pemkab Situbondo berkomitmen untuk terus melakukan intervensi program yang ada di OPD terkait upaya penurunan angka stunting.

Upaya terus menurunkan angka stunting

Wawan menyampaikan, pemda setempat terus melakukan upaya menekan angka stunting pada tahun ini dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari tim kabupaten, kecamatan, kelurahan/desa, puskesmas, kader posyandu, hingga perwakilan organisasi masyarakat.

"Hari ini digelar 'Rembuk Stunting', dalam melakukan langkah-langkah upaya menurunkan angka stunting di Situbondo, dan dilakukan secara berjenjang," katanya.

Setelah di tingkat kabupaten, rembuk stunting akan dilaksanakan di kecamatan hingga tingkat desa. 

Baca juga:

Ia juga menjelaskan persoalan gangguan pertumbuhan pada balita atau stunting dipengaruhi oleh tiga hal, antara lain pola asuh, kemiskinan, dan penyakit bawaan bayi.

Sementara itu, Kepala DP3AP2KB Kabupaten Situbondo Imam Darmaji menjelaskan, rembuk stunting melibatkan berbagai unsur perangkat daerah. Di antaranya OPD, kecamatan, puskesmas, hingga desa.

"Rembuk stunting ini merupakan langkah penting yang harus dilakukan pemerintah daerah untuk memastikan rencana kegiatan guna mengintervensi pencegahan dan penurunan stunting yang dilakukan secara bersama-sama," pungkasnya.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
IWIP Libatkan UMKM dalam Rantai Pasok Industri, Nilai Kerja Sama Tembus Rp 4,4 Triliun
IWIP Libatkan UMKM dalam Rantai Pasok Industri, Nilai Kerja Sama Tembus Rp 4,4 Triliun
Swasta
Celios: Pembatasan Izin Smelter Harus Disertai Regulasi dan Peta Dekarbonisasi
Celios: Pembatasan Izin Smelter Harus Disertai Regulasi dan Peta Dekarbonisasi
Pemerintah
COP30 Buka Peluang RI Dapatkan Dana Proyek PLTS 100 GW
COP30 Buka Peluang RI Dapatkan Dana Proyek PLTS 100 GW
Pemerintah
Kemenhut: 6.000 ha TN Kerinci Seblat Dirambah, Satu Orang Jadi Tersangka
Kemenhut: 6.000 ha TN Kerinci Seblat Dirambah, Satu Orang Jadi Tersangka
Pemerintah
Masa Depan Keberlanjutan Sawit RI di Tengah Regulasi Anti Deforestasi UE dan Tekanan dari AS
Masa Depan Keberlanjutan Sawit RI di Tengah Regulasi Anti Deforestasi UE dan Tekanan dari AS
Swasta
Negara di COP30 Sepakati Deklarasi Memerangi Disinformasi
Negara di COP30 Sepakati Deklarasi Memerangi Disinformasi
Pemerintah
3.099 Kasus Iklim Diajukan Secara Global hingga Pertengahan 2025
3.099 Kasus Iklim Diajukan Secara Global hingga Pertengahan 2025
Pemerintah
Seruan UMKM di COP30: Desak agar Tak Diabaikan dalam Transisi Energi
Seruan UMKM di COP30: Desak agar Tak Diabaikan dalam Transisi Energi
Pemerintah
Mendobrak Stigma, Menafsir Ulang Calon Arang lewat Suara Perempuan dari Panggung Palegongan Satua Calonarang
Mendobrak Stigma, Menafsir Ulang Calon Arang lewat Suara Perempuan dari Panggung Palegongan Satua Calonarang
LSM/Figur
Fragmentasi Regulasi Hambat Keberlanjutan Industri Sawit RI
Fragmentasi Regulasi Hambat Keberlanjutan Industri Sawit RI
Swasta
Terkendala Harga, ESDM Pilih Solar dengan Kandungan Sulfur Tinggi untuk Campuran B50
Terkendala Harga, ESDM Pilih Solar dengan Kandungan Sulfur Tinggi untuk Campuran B50
Pemerintah
Inovasi Keimigrasian di KEK Gresik, Langkah Strategis Perkuat Ekonomi Hijau dan Iklim Investasi Indonesia
Inovasi Keimigrasian di KEK Gresik, Langkah Strategis Perkuat Ekonomi Hijau dan Iklim Investasi Indonesia
Pemerintah
Pendidikan dan Digitalisasi Jadi Motor Pembangunan Manusia di Kalimantan Tengah
Pendidikan dan Digitalisasi Jadi Motor Pembangunan Manusia di Kalimantan Tengah
Pemerintah
Climate Policy: Pangkas Emisi Tak Cukup dengan Jualan Karbon
Climate Policy: Pangkas Emisi Tak Cukup dengan Jualan Karbon
LSM/Figur
COP30: Peta Jalan untuk Hentikan Iklan Bahan Bakar Fosil Disepakati
COP30: Peta Jalan untuk Hentikan Iklan Bahan Bakar Fosil Disepakati
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau