Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Angka Stunting di Situbondo Turun, Lampaui Target Nasional 2024

Kompas.com - 16/03/2024, 14:00 WIB
Faqihah Muharroroh Itsnaini,
Hilda B Alexander

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, mencatat penurunan angka stunting atau gangguan pertumbuhan pada balita mencapai 5,5 persen. Angka ini sudah melampaui target nasional 2024 yakni 14 persen.

Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo Wawan Setiawan mengatakan bahwa angka stunting di Situbondo berhasil ditekan hingga mencapai 5,5 persen pada tahun 2023 sesuai hasil bulan timbang.

"Jadi kalau nasional targetnya tahun 2024 itu 14 persen, kita sudah melampaui," ujar Wawan, dalam pernyataan resmi, dikutip Sabtu (16/3/2024).

Ia menambahkan, berdasarkan bulan timbang pada tahun 2022, angka stunting di Kabupaten Situbondo 7,2 persen. Kemudian angka tersebut turun menjadi 5,5 persen pada tahun 2023.

"Dari hasil tim survei kabupaten untuk cakupannya sudah 95 persen dari 42.000 jumlah stunting. Jadi, pada tahun 2023 sudah tersisa 5,5 persen," imbuhnya, dalam rembuk stunting di Aula Lantai II Pemkab Situbondo, Kamis (14/3/2024) lalu. 

Baca juga: Peralihan ASI ke MPASI Jadi Masa Rentan Stunting

Namun demikian, menurut Wawan, data riil yang diperoleh tim survei kabupaten tidak bisa menjadi acuan untuk evaluasi jumlah stunting nasional.

Pemerintah pusat juga memiliki tim survei dan cara atau pola untuk melakukan survei jumlah stunting di daerah.

Meskipun masih menunggu rilis survei nasional, lanjut ia, paling tidak pemerintah daerah setempat telah memiliki data pembanding dan melakukan upaya serta intervensi berbagai program stunting, sehingga berhasil ditekan turun hingga 5,5 persen pada 2023.

"Berbagai program sudah dijalankan dalam upaya menekan angka stunting," ujarnya. 

Oleh karena itu, Pemkab Situbondo berkomitmen untuk terus melakukan intervensi program yang ada di OPD terkait upaya penurunan angka stunting.

Upaya terus menurunkan angka stunting

Wawan menyampaikan, pemda setempat terus melakukan upaya menekan angka stunting pada tahun ini dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari tim kabupaten, kecamatan, kelurahan/desa, puskesmas, kader posyandu, hingga perwakilan organisasi masyarakat.

"Hari ini digelar 'Rembuk Stunting', dalam melakukan langkah-langkah upaya menurunkan angka stunting di Situbondo, dan dilakukan secara berjenjang," katanya.

Setelah di tingkat kabupaten, rembuk stunting akan dilaksanakan di kecamatan hingga tingkat desa. 

Baca juga:

Ia juga menjelaskan persoalan gangguan pertumbuhan pada balita atau stunting dipengaruhi oleh tiga hal, antara lain pola asuh, kemiskinan, dan penyakit bawaan bayi.

Sementara itu, Kepala DP3AP2KB Kabupaten Situbondo Imam Darmaji menjelaskan, rembuk stunting melibatkan berbagai unsur perangkat daerah. Di antaranya OPD, kecamatan, puskesmas, hingga desa.

"Rembuk stunting ini merupakan langkah penting yang harus dilakukan pemerintah daerah untuk memastikan rencana kegiatan guna mengintervensi pencegahan dan penurunan stunting yang dilakukan secara bersama-sama," pungkasnya.

 

 

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Asia ESG Summit 2025 Segera Digelar, Bahas Kolaborasi Menuju Masa Depan Berkelanjutan
Asia ESG Summit 2025 Segera Digelar, Bahas Kolaborasi Menuju Masa Depan Berkelanjutan
BrandzView
ESG PIA 2024 Tetapkan Wakil Malaysia untuk Bersaing di Asia ESG PIA 2025
ESG PIA 2024 Tetapkan Wakil Malaysia untuk Bersaing di Asia ESG PIA 2025
BrandzView
Festival Pacu Jalur 2025 Dibuka Menpar, Tradisi yang Hidupkan Ekonomi Lokal dan Wisata Riau
Festival Pacu Jalur 2025 Dibuka Menpar, Tradisi yang Hidupkan Ekonomi Lokal dan Wisata Riau
Pemerintah
BRIN: Intensitas Cuaca Ekstrem Meningkat, Hujan Turun Sepanjang Tahun
BRIN: Intensitas Cuaca Ekstrem Meningkat, Hujan Turun Sepanjang Tahun
Pemerintah
Krisis Iklim Bisa Picu Longsor Dadakan, Peringatan Dini Kian Sulit
Krisis Iklim Bisa Picu Longsor Dadakan, Peringatan Dini Kian Sulit
LSM/Figur
Investasi ke FIlipina, Kapasitas Pembangkit Pertamina NRE Naik 14 Persen
Investasi ke FIlipina, Kapasitas Pembangkit Pertamina NRE Naik 14 Persen
BUMN
12,4 Juta Hektar Lahan Kritis, Pemerintah Dorong Rehabilitasi Berbasis Ekonomi dan Ekologi
12,4 Juta Hektar Lahan Kritis, Pemerintah Dorong Rehabilitasi Berbasis Ekonomi dan Ekologi
Pemerintah
Ujian Bangsa Memahami Kekayaan Papua
Ujian Bangsa Memahami Kekayaan Papua
Pemerintah
Belajar Resiliensi Agrifood, IPB Ajak Akademisi dari 7 Negara Kunjungi Kepulauan Seribu
Belajar Resiliensi Agrifood, IPB Ajak Akademisi dari 7 Negara Kunjungi Kepulauan Seribu
LSM/Figur
Rehabilitasi Hutan Jadi Pilar Ekonomi Hijau, Wamenhut Buka Pasar RHL 2025
Rehabilitasi Hutan Jadi Pilar Ekonomi Hijau, Wamenhut Buka Pasar RHL 2025
Pemerintah
Kemenhut: Alih Fungsi Lahan Mangrove Dilarang, Silvofishery Jadi Alternatif
Kemenhut: Alih Fungsi Lahan Mangrove Dilarang, Silvofishery Jadi Alternatif
Pemerintah
Studi Ungkap, Perubahan Iklim Buka Jalan bagi Timbulnya Pandemi Zoonosis
Studi Ungkap, Perubahan Iklim Buka Jalan bagi Timbulnya Pandemi Zoonosis
Pemerintah
Limbah Nuklir Berpotensi Jadi Sumber Bahan Bakar Reaktor Masa Depan
Limbah Nuklir Berpotensi Jadi Sumber Bahan Bakar Reaktor Masa Depan
Pemerintah
Pemprov Jabar Didesak Operasionalkan TPA Lulut Nambo Usai Mangkrak 10 Tahun
Pemprov Jabar Didesak Operasionalkan TPA Lulut Nambo Usai Mangkrak 10 Tahun
Pemerintah
BRIN: Indonesia Bakal Jadi Negara Maju jika Bijak Manfaatkan Biodiversitas
BRIN: Indonesia Bakal Jadi Negara Maju jika Bijak Manfaatkan Biodiversitas
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau