Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Angka Stunting di Situbondo Turun, Lampaui Target Nasional 2024

Kompas.com - 16/03/2024, 14:00 WIB
Faqihah Muharroroh Itsnaini,
Hilda B Alexander

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, mencatat penurunan angka stunting atau gangguan pertumbuhan pada balita mencapai 5,5 persen. Angka ini sudah melampaui target nasional 2024 yakni 14 persen.

Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo Wawan Setiawan mengatakan bahwa angka stunting di Situbondo berhasil ditekan hingga mencapai 5,5 persen pada tahun 2023 sesuai hasil bulan timbang.

"Jadi kalau nasional targetnya tahun 2024 itu 14 persen, kita sudah melampaui," ujar Wawan, dalam pernyataan resmi, dikutip Sabtu (16/3/2024).

Ia menambahkan, berdasarkan bulan timbang pada tahun 2022, angka stunting di Kabupaten Situbondo 7,2 persen. Kemudian angka tersebut turun menjadi 5,5 persen pada tahun 2023.

"Dari hasil tim survei kabupaten untuk cakupannya sudah 95 persen dari 42.000 jumlah stunting. Jadi, pada tahun 2023 sudah tersisa 5,5 persen," imbuhnya, dalam rembuk stunting di Aula Lantai II Pemkab Situbondo, Kamis (14/3/2024) lalu. 

Baca juga: Peralihan ASI ke MPASI Jadi Masa Rentan Stunting

Namun demikian, menurut Wawan, data riil yang diperoleh tim survei kabupaten tidak bisa menjadi acuan untuk evaluasi jumlah stunting nasional.

Pemerintah pusat juga memiliki tim survei dan cara atau pola untuk melakukan survei jumlah stunting di daerah.

Meskipun masih menunggu rilis survei nasional, lanjut ia, paling tidak pemerintah daerah setempat telah memiliki data pembanding dan melakukan upaya serta intervensi berbagai program stunting, sehingga berhasil ditekan turun hingga 5,5 persen pada 2023.

"Berbagai program sudah dijalankan dalam upaya menekan angka stunting," ujarnya. 

Oleh karena itu, Pemkab Situbondo berkomitmen untuk terus melakukan intervensi program yang ada di OPD terkait upaya penurunan angka stunting.

Upaya terus menurunkan angka stunting

Wawan menyampaikan, pemda setempat terus melakukan upaya menekan angka stunting pada tahun ini dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari tim kabupaten, kecamatan, kelurahan/desa, puskesmas, kader posyandu, hingga perwakilan organisasi masyarakat.

"Hari ini digelar 'Rembuk Stunting', dalam melakukan langkah-langkah upaya menurunkan angka stunting di Situbondo, dan dilakukan secara berjenjang," katanya.

Setelah di tingkat kabupaten, rembuk stunting akan dilaksanakan di kecamatan hingga tingkat desa. 

Baca juga:

Ia juga menjelaskan persoalan gangguan pertumbuhan pada balita atau stunting dipengaruhi oleh tiga hal, antara lain pola asuh, kemiskinan, dan penyakit bawaan bayi.

Sementara itu, Kepala DP3AP2KB Kabupaten Situbondo Imam Darmaji menjelaskan, rembuk stunting melibatkan berbagai unsur perangkat daerah. Di antaranya OPD, kecamatan, puskesmas, hingga desa.

"Rembuk stunting ini merupakan langkah penting yang harus dilakukan pemerintah daerah untuk memastikan rencana kegiatan guna mengintervensi pencegahan dan penurunan stunting yang dilakukan secara bersama-sama," pungkasnya.

 

 

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
PIS dan doctorSHARE Hadirkan Rumah Sakit Kapal untuk Tingkatkan Akses Kesehatan di Papua
PIS dan doctorSHARE Hadirkan Rumah Sakit Kapal untuk Tingkatkan Akses Kesehatan di Papua
BUMN
Banyak Klaim Berlebihan, Perlu Metode Tepat Pengurangan Emisi Karbon
Banyak Klaim Berlebihan, Perlu Metode Tepat Pengurangan Emisi Karbon
LSM/Figur
Ban Aus Jadi Ancaman Tersembunyi bagi Ekosistem Perairan
Ban Aus Jadi Ancaman Tersembunyi bagi Ekosistem Perairan
LSM/Figur
Kasus Kusta Indonesia Tertinggi Ketiga di Dunia, Stigma Hambatan Utama Eliminasinya
Kasus Kusta Indonesia Tertinggi Ketiga di Dunia, Stigma Hambatan Utama Eliminasinya
Pemerintah
Indonesia Targetkan Nol Kusta pada 2030, Termasuk Nol Diskriminasi
Indonesia Targetkan Nol Kusta pada 2030, Termasuk Nol Diskriminasi
Pemerintah
Kekeringan Ancam Dunia, Kerugian Ekonomi dan Kemanusiaan Meningkat
Kekeringan Ancam Dunia, Kerugian Ekonomi dan Kemanusiaan Meningkat
Pemerintah
Transisi Energi di Kepulauan, Infrastruktur dan Insentif Kunci Suksesnya
Transisi Energi di Kepulauan, Infrastruktur dan Insentif Kunci Suksesnya
LSM/Figur
Kemenhut: Hutan Adat Indonesia Seluas 332.505 Hektare
Kemenhut: Hutan Adat Indonesia Seluas 332.505 Hektare
Pemerintah
Pesut Mahakam Tinggal 62 Ekor, Limbah Tambang Jadi Ancaman Besarnya
Pesut Mahakam Tinggal 62 Ekor, Limbah Tambang Jadi Ancaman Besarnya
Pemerintah
Pertamina NRE Investasi di PLTS Filipina hingga Kembangkan Baterai EV
Pertamina NRE Investasi di PLTS Filipina hingga Kembangkan Baterai EV
BUMN
Tambang Emas di TN Meru Betiri Rusak Kualitas Air dan Habitat Satwa Dilindungi
Tambang Emas di TN Meru Betiri Rusak Kualitas Air dan Habitat Satwa Dilindungi
Pemerintah
GEF Kucurkan Dana Iklim hingga Rp 1,9 Triliun untuk Tiga Negara Rentan
GEF Kucurkan Dana Iklim hingga Rp 1,9 Triliun untuk Tiga Negara Rentan
Pemerintah
Kabaena: Ironi Transisi Energi di Pulau Kecil
Kabaena: Ironi Transisi Energi di Pulau Kecil
Pemerintah
Pusat Unggulan Dibentuk, Masyarakat Diajak Aktif Jaga Penyu dan Cetacea
Pusat Unggulan Dibentuk, Masyarakat Diajak Aktif Jaga Penyu dan Cetacea
LSM/Figur
Sederet Ancaman Penyu dan Cetacea, Aktivitas Manusia Sebab Utamanya
Sederet Ancaman Penyu dan Cetacea, Aktivitas Manusia Sebab Utamanya
LSM/Figur
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau