5 Kunci Kerberhasilan Swasta Intervensi Kebijakan Pendidikan Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan Tanoto Foundation Indonesia, faktor pendukung keberhasilan sektor swasta di bidang pendidikan ada pada intervensi kebijakan.

Country Head Tanoto Foundation Indonesia Inge Kusuma menuturkan, hal ini dapat diukur melalui keberhasilan melakukan advokasi program, dukungan pemerintah daerah dan pusat, serta ketersediaan sumber daya.

Tanoto menemukan, walaupun di tengah berbagai tantangan seperti alokasi sumber daya, pembangunan kredibilitas, serta pembentukan jaringan dan kolaborasi yang saling mendukung, sektor swasta dan filantropi bisa terus berkomitmen dalam memberikan kontribusi.

Baca juga: Beton Goes to School, Kontribusi WSBP Tingkatkan Kualitas Pendidikan

"Lima kunci yang difokuskan adalah peningkatan akses, kualitas, pengembangan tenaga kerja (workforce development), peningkatan kualitas sekolah (school improvement), serta tata kelola (governance),” jelas Inge, saat diskusi panel “Mendorong Visi Indonesia Emas 2045 Kolaborasi Pemerintah dan Sektor Swasta dalam Meningkatkan Pendidikan”, di Jakarta, Selasa (19/3/2024).

Selain itu, kolaborasi dengan  pemangku kepentingan lainnya di sektor pendidikan menjadi faktor pendorong utama untuk meningkatkan pendidikan Indonesia.

Inisiatif dari sektor swasta, mulai dari perusahaan berbasis Corporate Social Responsibility (CSR), organisasi masyarakat, hingga komunitas filantropi, punya peran penting dalam memastikan tersedianya akses pendidikan.

Baca juga: HUT ke-63, HK Guyur Rp 500 Juta untuk Pendidikan, Pengelolaan Sampah, dan UMKM

Juga dalam meningkatkan mutu pendidikan, terjaminnya kesiapan tenaga kerja, meningkatkan kapasitas sekolah, serta terlaksananya kebijakan  atau program pendidikan di berbagai tingkatan.

Hal senada tertuang dalam Studi Lanskap Pendidikan dan Analisis Kebijakan Pendidikan Indonesia Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) dan Centre for Strategic and International Studies (CSIS). 

Bahwa salah satu cara yang dapat dilakukan sektor swasta untuk mendukung pendidikan di Indonesia adalah mendukung perbaikan kebijakan.

Studi ini memberikan gambaran luas tentang lanskap pendidikan di Indonesia, menekankan pentingnya kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk memaksimalkan program pendidikan yang telah dilaksanakan dan mengatasi tantangan yang muncul selma lima tahun terakhir.

Baca juga: Hyundai Engineering Dukung Pendidikan Digital Balikpapan lewat Hello, E-Dream Project

Head of Research Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Aditya Alta memaparkan, dengan berpartisipasi dalam sektor pendidikan dan menyelaraskan usaha-usahanya dengan tujuan Indonesia Emas 2045, sektor swasta dapat berkontribusi besar pada perbaikan sistem pendidikan di Indonesia.

"Hal ini dapat dilakukan secara menyeluruh dan membantu mencapai tujuan-tujuan pembangunan nasional," ujar Aditya.

Wakil Direktur CSIS Medelina K Hendytio menambahkan, diperlukan koordinasi antar pemangku kebijakan serta integrasi antara program pemerintah yang satu dengan lainnya.

Menurutnya, masih ada beberapa program pemerintah yang tidak terkait satu sama lain dan koordinasi serta penyampaiannya kepada masyarakat tidak optimal.

"Selain itu, perlu adanya panduan yang jelas untuk tiap kebijakan sehingga implementasinya tepat dan pemerataan akses dan kualitas pendidikan,” sambung Medeline.   

Baca juga: Tingginya Kekerasan di Lembaga Pendidikan Jadi Persoalan Serius

Sementara itu, pada kesempatan yang sama Widyaprada Ahli Utama Ditjen PAUD Dikdasmen Kemendikbudristek Bernard Purba yang membuka diskusi panel tersebut menyatakan dukungannya terhadap agenda yang sangat kolaboratif dari sektor swasta demi pendidikan di Indonesia.

"Kita semua memiliki peran sesuai dengan bidang dan kemampuan masing-masing untuk memajukan pendidikan Indonesia dalam menyongsong Indonesia emas tahun 2045," cetusnya.