Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komnas Perempuan: Tak Ada "Restorative Justice" Bagi Pelaku TPKS

Kompas.com - 20/03/2024, 08:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Editor

KOMPAS.com - Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menegaskan, tidak ada keadilan restoratif atau restorative justice bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) tanpa terkecuali.

Komisioner Komnas Perempuan Bahrul Fuad mengatakan, pendekatan restorative justice juga tidak tercantum di dalam Undang-Undang (UU) TPKS.

"Jadi khusus untuk kekerasan seksual, Komnas Perempuan tegas berprinsip tidak ada pendekatan restorative justice," kata Fuad, sebagaimana dilansir Antara, Sabtu (16/3/2024).

Baca juga: Banyak Korban Kekerasan Seksual Butuh Waktu Lama Berani Melapor

Menurutnya, tidak adanya restorative justice bagi pelaku TPKS mempertimbangkan kerugian dan dampak negatif yang harus dialami korban kekerasan seksual yang tidak jarang bersifat permanen, dalam arti tidak hilang meski telah mendapatkan pemulihan.

Bagi korban, sambung dia, kekerasan seksual memberi dampak negatif dengan derajat keparahan yang berbeda-beda.

Dampak negatif tersebut meliputi perasaan tidak aman, takut, malu, bersalah, pemberian label negatif, kesulitan membangun hubungan sosial, merasa terisolasi, tidak percaya diri, marah hingga depresi akut.

Sementara di sisi yang lain, Fuad menilai pelaku tidak mengalami kerugian apapun usai melakukan tindak pidana tersebut, bahkan tidak jarang tidak menyesal telah melakukannya.

Baca juga: Anies Sebut 15 Juta Orang Jadi Korban Kekerasan Seksual

"Tidak ada dampak negatif yang dialami oleh pelaku. Nah, kalau kita menggunakan pendekatan restorative justice, maka kita telah berlaku tidak adil terhadap korban," jelas Fuad.

Fuad menambahkan, tidak adanya restorative justice itu juga berlaku tanpa syarat.

Sehingga, bila pelaku kekerasan seksual merupakan orang terdekat korban, aparat penegak hukum (APH) sudah seharusnya juga memberikan proses hukum yang sama dengan tidak memberikan restorative justice.

Baca juga: Kekerasan Seksual Perempuan Naik, Banyak yang Tidak Berani Lapor

Bahkan, APH seharusnya mempertimbangkan hukuman berlapis bila korban kekerasan seksual merupakan kelompok rentan, seperti perempuan dengan disabilitas.

Fuad menegaskan, pelaku TPKS harus diproses secara hukum dengan seadil-adilnya.

"Kalau korbannya adalah penyandang disabilitas maka hukumannya bisa ditambah sesuai dengan undang-undang yang berlaku," tegasnya.

Baca juga: Edukasi Pencegahan Kekerasan Seksual Harus Libatkan Laki-laki

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

China Jawara Pengembangan Energi Terbarukan Global, Getol Bangun PLTS dan PLTB

China Jawara Pengembangan Energi Terbarukan Global, Getol Bangun PLTS dan PLTB

Pemerintah
Suhu Laut Selandia Baru Pecahkan Rekor Tertinggi

Suhu Laut Selandia Baru Pecahkan Rekor Tertinggi

Pemerintah
Kisah 'Palet Hitam' hingga Panel Surya, Jejak Bisnis Keberlanjutan FKS Group di Jawa Timur

Kisah "Palet Hitam" hingga Panel Surya, Jejak Bisnis Keberlanjutan FKS Group di Jawa Timur

Swasta
Sampah Bikin Gelisah, Mahasiswa UGM Edukasi Lewat Permainan Papan

Sampah Bikin Gelisah, Mahasiswa UGM Edukasi Lewat Permainan Papan

Pemerintah
12 Tahun Terakhir, Rata-rata Suhu Bumi Sudah Naik 1,5 Derajat Celsius

12 Tahun Terakhir, Rata-rata Suhu Bumi Sudah Naik 1,5 Derajat Celsius

LSM/Figur
Aktif Lestarikan Lingkungan, PT GNI Ajak Masyarakat Partisipasi dalam Aksi Bersih-bersih Desa

Aktif Lestarikan Lingkungan, PT GNI Ajak Masyarakat Partisipasi dalam Aksi Bersih-bersih Desa

Swasta
18 Perusahaan Dituntut Ganti Rugi Lingkungan Rp 6,1 Triliun karena Karhutla

18 Perusahaan Dituntut Ganti Rugi Lingkungan Rp 6,1 Triliun karena Karhutla

Pemerintah
Siap Kerja, 10 Sahabat Disabilitas Raih Sertifikasi BNSP MUA Bakti BCA

Siap Kerja, 10 Sahabat Disabilitas Raih Sertifikasi BNSP MUA Bakti BCA

Swasta
UKI dan USC Berkolaborasi, Hadirkan Mata Kuliah Pengenalan AI

UKI dan USC Berkolaborasi, Hadirkan Mata Kuliah Pengenalan AI

Swasta
AS dan RI Teken Pengalihan Utang, Lindungi Ekosistem Terumbu Karang

AS dan RI Teken Pengalihan Utang, Lindungi Ekosistem Terumbu Karang

Pemerintah
Konservasi Terumbu Karang, YKAN Rilis Koralestari di Kaltim dan NTT

Konservasi Terumbu Karang, YKAN Rilis Koralestari di Kaltim dan NTT

LSM/Figur
Perubahan Iklim dan Pertumbuhan Penduduk Jadi Ancaman Ketahanan Pangan

Perubahan Iklim dan Pertumbuhan Penduduk Jadi Ancaman Ketahanan Pangan

LSM/Figur
Memahami Higienitas Industri, Poin Penting untuk Pastikan Kenyamanan di Lingkungan Kerja Pengolahan Mineral

Memahami Higienitas Industri, Poin Penting untuk Pastikan Kenyamanan di Lingkungan Kerja Pengolahan Mineral

Swasta
Konsumsi Energi RI pada 2023 Tertinggi dalam 6 Tahun Terakhir

Konsumsi Energi RI pada 2023 Tertinggi dalam 6 Tahun Terakhir

Pemerintah
IUP Batu Bara untuk Ormas Keagamaan dan Pergeseran Wacana Nasionalisme

IUP Batu Bara untuk Ormas Keagamaan dan Pergeseran Wacana Nasionalisme

Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com