Turunkan Stunting, Banjar Jadi Percontohan Kampung KB 2024

KOMPAS.com - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI menjadikan Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai percontohan "Kampung Keluarga Berencana (KB) 2024" bagi kota dan kabupaten lainnya.

"Kami sangat mengapresiasi yang telah dilakukan Bupati Banjar serta jajaran karena menjadikan semua desa dan kelurahan jadi 'Kampung KB' yang tentu berperan mencegah stunting," ujar Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo, dilansir dari Antara, Minggu (21/4/2024).

Hal itu ia sampaikan saat meluncurkan program pencegahan stunting di Martapura, Jumat (19/4/2024), didampingi Bupati Banjar Saidi Mansyur dan Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Banjar Nurgita Tiyas.

Menurut Hasto, Kabupaten Banjar menjadi contoh bagi kabupaten dan kota lain di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) yang menyiapkan kawasan khusus untuk mencegah kasus stunting atau tengkes.

Baca juga: Ini 3 Langkah Kenali Stunting Menurut Dokter Anak

Ia juga berharap keberadaan "Kampung KB" didukung seluruh masyarakat, sehingga target Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar mewujudkan penurunan stunting di bawah angka nasional, bisa terwujud sesuai harapan.

"Program ini membuat pekerjaan Pemkab Banjar menjadi lebih ringan karena melibatkan masyarakat pada upaya bersama menurunkan angka stunting demi mewujudkan generasi yang berkualitas," tuturnya.

Berdasarkan data dari laman resmi Pemkab Banjar (27/7/2023), penurunan angka stunting di Kabupaten Banjar merupakan yang tertinggi di Provinsi Kalimantan Selatan, yakni mencapai 14,3 persen, bahkan 3 besar di tingkat nasional.

Sementara itu, Provinsi Kalsel penurunan stunting tertinggi di Indonesia yang berada pada nomor 3.

Capai target stunting

Bupati Saidi Mansyur mengatakan bahwa "Kampung KB" akan diawasi oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB) Kabupaten Banjar.

"'Kampung KB' diwujudkan dan diharapkan pada masa mendatang tidak ada lagi kasus stunting, agar pemerintah pusat maupun daerah bisa lebih fokus merealisasikan program pembangunan," ujarnya.

Baca juga: BKKBN Imbau Perempuan Hamil Sebelum 35 Tahun, Demi Cegah Stunting

Menurutnya, pemerintah berfokus terhadap penanganan masalah dan isu strategis, seperti prevalensi stunting masih tinggi dan angka kelahiran menurut kelompok umur ibu.

Adapun melalui semangat gotong-royong dan kerja keras yang sudah dijalankan pemerintah baik pusat maupun daerah, kata dia, target telah berhasil dicapai dan diharapkan ke depan dapat semakin menekan stunting.

Menurut Saidi, pihaknya sudah melakukan berbagai upaya seperti pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) merata hingga desa serta program Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi.

Baca juga: Angka Prevalensi Stunting Kutai Timur Turun Jadi 16,4 Persen

Kemudian, program 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dan Pendampingan Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang diharapkan maksimal dalam penanganan jika terjadi kasus stunting.

Adapun Pemkab Banjar berhasil menurunkan angka stunting dari 40,6 persen pada tahun 2021, menjadi 26 persen pada 2022.

“Semoga tahun 2024 bisa mencapai target nasional yang ditetapkan sebesar 14 persen," pungkasnya.