Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sejak Perjanjian Paris, Bank Masih Gelontorkan Rp 110 Kuadriliun ke Industri Energi Fosil

Kompas.com - 15/05/2024, 15:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

KOMPAS.com - Sejak Perjanjian Paris, Bank-bank besar di dunia menggelontorkan dana 6,9 triliun dollar AS (Rp 110 kuadriliun) kepada industri bahan bakar fosil.

Pada 2016, setelah pembicaraan di Paris, 196 negara menandatangani perjanjian untuk membatasi pemanasan global akibat emisi karbon dengan batas ideal 1,5 derajat celsius untuk mencegah dampak terburuk dari perubahan iklim yang drastis.

Sejak saat itu, banyak negara telah berjanji untuk mengurangi emisi karbon, sebagaimana dilansir The Guardian, Senin (13/5/2024).

Baca juga: Puncak Produksi Listrik dari Energi Fosil Kemungkinan Telah Lewat

Akan tetapi, penelitian terbaru dari Banking on Climate Chaos (BOCC) menunjukkan, aliran uang dari perbankan ke perusahaan minyak, gas, dan batu bara masih terus berlanjut untuk ekspansi bahan bakar fosil.

Para peneliti dalam laporan tersebut menganalisis penjaminan dan pinjaman dari 60 bank terbesar di dunia kepada lebih dari 4.200 perusahaan dan perusahaan bahan bakar fosil yang menyebabkan degradasi di Amazon dan Arktik.

Mereka menemukan bahwa bank-bank tersebut memberikan pembiayaan sebesar 6,9 triliun dollar AS kepada perusahaan minyak, batu bara, dan gas.

Hampir setengahnya yaitu 3,3 triliun dollar AS digunakan untuk ekspansi bahan bakar fosil.

Baca juga: Subsidi Bahan Bakar Fosil di Asia Tenggara 5 Kali Lipat daripada Investasi Hijau

Bahkan pada 2023, dua tahun setelah banyak bank besar berjanji menurunkan emisi sebagai bagian dari Net Zero Banking Alliance, pendanaan bank untuk perusahaan bahan bakar fosil mencapai 705 miliar dollar AS.

Bank-bank dari Amerika Serikat (AS) menjadi penyalur dana terbesar ke industri bahan bakar fosil pada 2023, menyumbang 30 persen dari total 705 miliar dollar AS.

Direktur Eksekutif Indigenous Environmental Network Tom BK Goldtooth, yang ikut menulis penelitian ini, mengatakan pemodal dan investor bahan bakar fosil terus menyalakan api krisis iklim.

"Ditambah dengan kolonialisme selama beberapa generasi, investasi industri bahan bakar fosil dan lembaga perbankan dalam memberikan solusi yang salah menciptakan kondisi yang tidak dapat ditinggali bagi semua umat manusia yang masih hidup di Bumi," kata Goldtooth.

Baca juga: Minyak Sawit Bisa Jadi Energi Gantikan Bahan Bakar Fosil

Dia menambahkan, masyarakat adat menjadi kelompok yang paling rentan dan menjadi yang terdepan dalam menghadapi bencana iklim.

Goldtooth menyampaikan, industri bahan bakar fosil menargetkan tanah dan wilayah adat sebagai zona pengorbanan untuk melanjutkan ekstraksi mereka.

"Kapitalisme dan ekonomi berbasis ekstraksi hanya akan memperburuk dan menghancurkan Bumi. Ini harus segera diakhiri," sambung Goldtooth.

Laporan tersebut ditulis oleh para peneliti dari BankTrack, Center for Energy, Ecology and Development, Indigenous Environmental Network, Oil Change International, Sierra Club, dan Urgewald.

Selain itu, laporan tersebut juga telah didukung oleh hampir 600 organisasi di 69 negara.

Baca juga: Transisi Energi Hadapi Tantangan, Pemerintah Dinilai Ragu Tinggalkan Bahan Bakar Fosil

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
PIS dan doctorSHARE Hadirkan Rumah Sakit Kapal untuk Tingkatkan Akses Kesehatan di Papua
PIS dan doctorSHARE Hadirkan Rumah Sakit Kapal untuk Tingkatkan Akses Kesehatan di Papua
BUMN
Banyak Klaim Berlebihan, Perlu Metode Tepat Pengurangan Emisi Karbon
Banyak Klaim Berlebihan, Perlu Metode Tepat Pengurangan Emisi Karbon
LSM/Figur
Ban Aus Jadi Ancaman Tersembunyi bagi Ekosistem Perairan
Ban Aus Jadi Ancaman Tersembunyi bagi Ekosistem Perairan
LSM/Figur
Kasus Kusta Indonesia Tertinggi Ketiga di Dunia, Stigma Hambatan Utama Eliminasinya
Kasus Kusta Indonesia Tertinggi Ketiga di Dunia, Stigma Hambatan Utama Eliminasinya
Pemerintah
Indonesia Targetkan Nol Kusta pada 2030, Termasuk Nol Diskriminasi
Indonesia Targetkan Nol Kusta pada 2030, Termasuk Nol Diskriminasi
Pemerintah
Kekeringan Ancam Dunia, Kerugian Ekonomi dan Kemanusiaan Meningkat
Kekeringan Ancam Dunia, Kerugian Ekonomi dan Kemanusiaan Meningkat
Pemerintah
Transisi Energi di Kepulauan, Infrastruktur dan Insentif Kunci Suksesnya
Transisi Energi di Kepulauan, Infrastruktur dan Insentif Kunci Suksesnya
LSM/Figur
Kemenhut: Hutan Adat Indonesia Seluas 332.505 Hektare
Kemenhut: Hutan Adat Indonesia Seluas 332.505 Hektare
Pemerintah
Pesut Mahakam Tinggal 62 Ekor, Limbah Tambang Jadi Ancaman Besarnya
Pesut Mahakam Tinggal 62 Ekor, Limbah Tambang Jadi Ancaman Besarnya
Pemerintah
Pertamina NRE Investasi di PLTS Filipina hingga Kembangkan Baterai EV
Pertamina NRE Investasi di PLTS Filipina hingga Kembangkan Baterai EV
BUMN
Tambang Emas di TN Meru Betiri Rusak Kualitas Air dan Habitat Satwa Dilindungi
Tambang Emas di TN Meru Betiri Rusak Kualitas Air dan Habitat Satwa Dilindungi
Pemerintah
GEF Kucurkan Dana Iklim hingga Rp 1,9 Triliun untuk Tiga Negara Rentan
GEF Kucurkan Dana Iklim hingga Rp 1,9 Triliun untuk Tiga Negara Rentan
Pemerintah
Kabaena: Ironi Transisi Energi di Pulau Kecil
Kabaena: Ironi Transisi Energi di Pulau Kecil
Pemerintah
Pusat Unggulan Dibentuk, Masyarakat Diajak Aktif Jaga Penyu dan Cetacea
Pusat Unggulan Dibentuk, Masyarakat Diajak Aktif Jaga Penyu dan Cetacea
LSM/Figur
Sederet Ancaman Penyu dan Cetacea, Aktivitas Manusia Sebab Utamanya
Sederet Ancaman Penyu dan Cetacea, Aktivitas Manusia Sebab Utamanya
LSM/Figur
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau