Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketenagakerjaan Indonesia Hadapi Banyak Tantangan, Pembangunan SDM Mutlak Dilakukan

Kompas.com, 17 Mei 2024, 10:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

KOMPAS.com - Pembangunan sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu faktor penting untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045.

Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Ahmad Najib Burhani mengatakan, SDM yang berkualitas menjadi pondasi utama dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan daya saing global.

Di satu sisi, menurut proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk berusia produktif di Indonesia akan mencapai 213 juta pada 2045.

Baca juga: Bintang: Sebuah Negara Disebut Maju jika Peningkatan SDM Menjangkau Difabel

"Pertambahan usia produktif memberi keuntungan bagi pembangunan, namun akan menjadi bencana apabila tidak tertampung dalam pekerjaan. Terdapat tantangan yang perlu diatasi berdasarkan data BPS tersebut," ujar Najib dalam webinar mengenai ketenagakerjaan yang digelar BRIN, Rabu (15/5/2024).

Tantangan lainnya adalah ada banyak tenaga kerja yang terserap dalam pekerjaan namun rentan dengan upah rendah dan fasilitas kurang layak.

Belum lagi kehadiran kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) yang berpotensi menggantikan peran manusia di sejumlah pos pekerjaan.

Oleh karena itu, penyiapan SDM yang unggul perlu dilakukan, seiring dengan adaptasi perubahan teknologi.

Menurutnya, ketenagakerjaan merupakan aspek strategis untuk mewujudkan Indonesia emas, sebagaimana dilansir dari situs web BRIN.

Baca juga: Kelola Pelabuhan Anggrek, AGIT Tingkatkan Kualitas SDM Lokal Gorontalo

"Angkatan kerja Indonesia harus bekerja pada pekerjaan yang layak. Saat ini rentang upah kurang layak dan kurang produktif. Maka perlu upaya menurunkan pengangguran terbuka yang mesti dilakukan," ucap Najib.

Asisten Deputi Bidang Ketenagakerjaan pada Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian Chaerul Saleh mengatakan, Indonesia perlu memaksimalkan potensi bonus demografi saat ini dan untuk ke depan.

Upaya tersebut dilakukan untuk mengakselerasi perekonomian nasional dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.

"Diharapkan, angkatan kerja mampu keluar dari middle income trap (jebakan kelas menengah) dengan cara penyiapan tenaga kerja terampil sepanjang hayat menjadi prioritas pemerintah ke depan," tutur Chaerul.

Di sisi lain, Peneliti Pusat Riset Kependudukan (PRK) BRIN Khairul Ismed membandingkan tantangan ketenagakerjaan di Indonesia dengan tren global dunia kerja.

Baca juga: Selain Infrastruktur, Dana Desa Perlu Dialokasikan Bangun SDM

Dia menyebutkan ada lima kelompok besar isu tantangan ketenagakerjaan di Indonesia.

Kelima tantangan tersebut adalah rendahnya kualitas SDM, belum optimalnya penciptaan kesempatan kerja, belum optimalnya perlindungan tenaga kerja, belum terjaminnya keberlanjutan pekerjaan, serta belum optimalnya sistem informasi pasar kerja.

Untuk itu, jelar Ismed, langkah pertama yang dilakukan adalah transformasi ketenagakerjaan secara mendasar.

Setelah itu, perkuatan pondasi transformasi ketenagakerjaan. Lalu akselerasi transformasi ketenagakerjaan.

"Dilanjutkan ekspansi transformasi ketenagakerjaan, serta perkuatan ekspansi transformasi ketenagakerjaan," ujar Ismed.

Baca juga: Pembangunan SDM Jadi Kunci Hilirisasi Sumber Daya Alam

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Menteri LH: Pengelolaan Sampah Naik Jadi 26 Persen Dibanding 2024
Menteri LH: Pengelolaan Sampah Naik Jadi 26 Persen Dibanding 2024
Pemerintah
BNPB Siapkan 'Water Bombing' Hadapi Karhutla Selama Musim Kemarau
BNPB Siapkan "Water Bombing" Hadapi Karhutla Selama Musim Kemarau
Pemerintah
Menurut BMKG, Curah Hujan 2026 akan Lebih Rendah dari Curah Hujan 30 Tahun Terakhir
Menurut BMKG, Curah Hujan 2026 akan Lebih Rendah dari Curah Hujan 30 Tahun Terakhir
Pemerintah
EUDR Dorong Ketertelusuran Komoditas Ekspor, RI Berpeluang Tekan Kebocoran Pendapatan
EUDR Dorong Ketertelusuran Komoditas Ekspor, RI Berpeluang Tekan Kebocoran Pendapatan
BUMN
'Pesan Tersembunyi' di Balik Kenaikan Harga Plastik
"Pesan Tersembunyi" di Balik Kenaikan Harga Plastik
Pemerintah
RI Mulai Masuk Musim Kemarau, Kenapa di Jakarta Masih Hujan?
RI Mulai Masuk Musim Kemarau, Kenapa di Jakarta Masih Hujan?
Pemerintah
Kemenhut Prediksi Karhutla 2026 Lebih Mengancam dari Tahun Lalu
Kemenhut Prediksi Karhutla 2026 Lebih Mengancam dari Tahun Lalu
Pemerintah
Pusat Data Picu 'Pulau Panas', Suhu Sekitar Melonjak Hingga 2 Derajat
Pusat Data Picu 'Pulau Panas', Suhu Sekitar Melonjak Hingga 2 Derajat
Pemerintah
BMKG Sebut Indonesia Telah Memasuki Musim Kemarau, Lebih Kering dan Panjang
BMKG Sebut Indonesia Telah Memasuki Musim Kemarau, Lebih Kering dan Panjang
Pemerintah
Perubahan Iklim Bikin Ular Berbisa Pindah ke Kawasan Pesisir Padat Penduduk
Perubahan Iklim Bikin Ular Berbisa Pindah ke Kawasan Pesisir Padat Penduduk
Pemerintah
Emisi Gas Rumah Kaca Inggris Turun 2 Persen pada Tahun 2025
Emisi Gas Rumah Kaca Inggris Turun 2 Persen pada Tahun 2025
Pemerintah
Parlemen Eropa Perketat Standar Perlindungan Air dari Polusi Limbah dan Pestisida
Parlemen Eropa Perketat Standar Perlindungan Air dari Polusi Limbah dan Pestisida
Pemerintah
Tiga Negara Berkembang Beralih ke EBT, Ada Kenya dan India
Tiga Negara Berkembang Beralih ke EBT, Ada Kenya dan India
Pemerintah
Google Bakal Pakai Pembangkit Gas, Diprediksi Hasilkan 4,5 Juta Ton CO2
Google Bakal Pakai Pembangkit Gas, Diprediksi Hasilkan 4,5 Juta Ton CO2
LSM/Figur
Mandatori B50 Rentan Terganggu Konflik Geopolitik
Mandatori B50 Rentan Terganggu Konflik Geopolitik
LSM/Figur
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau